WANSUS BEM UI: Gerakan Mahasiswa Kini Bertarung di Jalan dan Digital

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus gelar demo di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Kami sendiri sebetulnya memang sangat berharap bahwa setelah aksi kemarin, ada tindak lanjut yang real dan terukur. Namun, sayangnya sampai saat ini kami menilai masih belum ada ya satu pun yang diakomodir. Meskipun, orang boleh mendebat bahwa MBG (Makan Bergizi Gratis) ini kan sudah banyak dilakukan penyesuaian dan segala macam.

Tapi kalau berpatokan pada apa yang menjadi tuntutan kami, sebetulnya untuk program MBG, kami menuntut tidak dilanjutkan. Sehingga pada akhirnya dari kelima itu, belum ada yang kami lihat sudah dipenuhi. Presiden Prabowo juga belum terlihat accountability-nya. Sikapnya juga tak menunjukkan ada perubahan.

Kami melihatnya dalam beberapa pidato terakhirnya Pak Prabowo seperti seolah-olah menunjukkan bahwa Beliau itu tidak belajar dari peristiwa sebelumnya. Dengan melontarkan kata 'ndasmu'.

Itu kan at some point menunjukkan lebih parah lagi, bukan hanya tidak mengakomodasi tetapi seperti meremehkan. Sikap yang dipertontonkan malah seperti itu.

Aksi kami akan terus berlanjut sampai di titik yang memang sudah ada perbaikan-perbaikan nyata yang terlihat. Mahasiswa kalau kita lihat nature-nya kan memang seperti itu. Selama masih ada mahasiswa pasti akan masih terus ada demonstrasi, akan terus ada tuntutan dan sebagainya.

Dan kami sendiri memang berniat untuk secara konsisten mengawal hal ini dengan berbagai cara. Tentunya dengan cara yang kami bisa gitu ya sebagai mahasiswa.

Solidaritas mahasiswa lintas kampus yang menggelar Solidarity Campaign CFD pada Minggu, 28 Juni 2026. (Dokumentasi BEM UI)

Betul, itu bagian dari tindak lanjut aksi 12 Juni. Jadi, begini aksi 12 Juni kan tuntutannya kan beragam. Jadi, itu core problem yang menurut kami harus disampaikan. Nah, tentu dalam satu tahun ini, setidaknya kami akan terus ke arah sana. Termasuk pergi ke Aceh.

Itu salah satu bentuk untuk melihat kondisi nyata, bagaimana sih hal-hal yang mungkin dianggap urgensinya tidak setinggi itu. Tetapi, pada realitanya di lapangan, kenyataannya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan.

Sehingga menjadi tidak wise kan kalau misalnya kita berpatokan pada tuntutan-tuntutan kami saja yaitu penghentian pemborosan anggaran. Sementara, kondisi di Aceh masih membutuhkan uluran tangan dan anggaran dalam jumlah besar.

Teman-teman BEM UI menemukan kondisi di Aceh berbeda dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bahwa seolah-olah seperti tidak ada perbaikan yang signifikan gitu. Dari kondisi di sana rumah-rumah, dan sekolah-sekolah juga masih roboh.

Bahkan, ada salah satu rekan kami yang mendokumentasikan video dari dalam kendaraan. Berdasarkan footage yang ada, dari ujung ke ujung terlihat hampir semua bangunan masih roboh, kecuali dua bangunan.

Apa itu? Yaitu bangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan koperasi desa merah putih. Itu ada di sekitar daerah Aceh Tamiang.

Rekan kami ada juga yang sempat wawancara dan ngobrol dengan anak-anak di Aceh. Rekan kami di BEM menanyakan, mereka inginnya apa sih sekarang? Anak-anak itu bilang inginnya sekolah. Mereka bilang ingin bangunan sekolahnya diperbaiki.

Sehingga, kalau selama ini orang-orang mengatakan MBG selalu diinginkan oleh anak-anak, tetapi dalam konteks Aceh, mereka menginginkan gedung sekolahnya dibangun kembali. Tapi, yang dibangun lebih dulu ternyata SPPG.

Kami merasa bahwa orang-orang yang sudah jelas tertangkap basah dan sebagainya sudah jelas perlu ditindak sebagaimana mestinya. Meskipun, ini memang buat kami menjadi semakin miris lagi.

Kan isu ini sudah lama beredar di ruang publik bahwa ternyata dua institusi ini saling menyerang dan ada persaingan. Kemudian, seolah-olah hukum itu bisa dipermainkan.

Dari kasus ini, justru menjadi pembuktian bahwa hukum bisa dipermainkan seenaknya. Kan kita jadi mempertanyakan proses hukum yang sudah berlangsung, katanya yang mengedepankan keadilan, lantas itu seperti apa.

Pertanggungjawabannya kepada mereka yang misalnya sudah dijatuhi hukuman yang tidak semestinya, itu gimana? Atau mereka yang sudah dibebaskan padahal ternyata bersalah. Kan sekarang publik jadi trust issue terhadap proses penegakan hukum selama ini.

Jadi, kami merasa ini sangat miris. Yang diinginkan BEM UI sih satu, kami ingin semua ini tak lagi berulang ke depannya. Caranya dengan apa? Ya, dengan sistem. Bagaimana sistem dibangun untuk menghilangkan orang-orang dengan kelakuan seperti ini.

Bagaimana sistem bisa diberlakukan supaya orang-orang tak bisa menguasai satu instrumen tertentu di negara. Ini kan sangat berbahaya.

Jadi, ini bukan hanya ingin siapa saja yang ditangkap. Tapi, kami menginginkan penguasa instrumen negara seperti ini tidak ada lagi.

Dalam momen ini, saya ingin mengutip pernyataan Hasan Nasbi (Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi). Beliau mengatakan kita jangan memandang orang-orang yang pro (kebijakan pemerintah) sebagai massa bayaran. Karena bisa jadi mereka memang secara tulus mendukung pemerintah.

Sehingga, kita jangan men-stereotype dan menuduh mereka. Saya sepakat dengan hal itu. Nah, jadi masalah ketika ada oknum-oknum yang justru melakukan hal itu.

Misalkan gini, ketika ada kasus-kasus di mana demonstrasi itu dibayar. Ternyata yang membayar adalah oknum yang diuntungkan dengan aksi itu. Katakan lah yang membayar adalah orang yang pro (kebijakan pemerintah) Kemudian, orang yang pro ini dibayar oleh orang yang diuntungkan, misalnya orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan.

Maka sebetulnya yang merusak citra, adalah orang-orang dari instansi pemerintah. Bila ada masyarakat yang pro terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dibiarkan saja. Melempar isu ada yang dibayar justru merugikan diri mereka sendiri.

Lagipula dari tahun ke tahun kami kan belajar dari abang-abang dan kakak-kakak senior kami bahwa mereka selalu mengalami tuduhan itu. Jadi, bagi kami, tuduhan itu adalah hal yang biasa dan sudah kami prediksi bakal menimpa kami juga.

Sejauh ini yang tertangkap kamera atau terbukti dibayar bukan kami. So far kami sama sekali tidak tersinggung dituduh bahwa kami dibayar.

Sejauh ini kami bingung ya mengapa bisa ada dugaan bahwa kami digerakan oleh partai politik tertentu. Tapi, biasa lah ini merupakan isu dari elite yang saling tuduh dan spekulasi. Kami menganggap hal itu sebagai dinamika biasa.

Namun, dari kami sendiri, tentu tidak di-didrive oleh partai politik manapun. Sebenarnya kalau dilihat, kami justru melakukan open donation. Sumber keuangan kami bersumber dari dana-dana donasi masyarakat yang mendukung gerakan BEM UI.

Asal-usul pendanaan kami terlihat jelas dari situ. Kami juga memiliki laporan keuangan yang isinya terdapat mutasi keuangan.

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus gelar demo di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sebenarnya kami ketika pertama kali mengetahui bahwa ada TNI, kami lebih mempertanyakan bahwa 'wah ternyata reformasi sudah mundur sejauh ini.' Kami menyayangkan bahwa ketika sejarah negara kita sejak 1998 sudah bersih dari hal-hal seperti militerisme, tiba-tiba jadi ternodai lagi. Nah, kami sangat menyayangkan itu.

Ketika ditanyakan apakah kami gentar atau tidak, yang namanya mahasiswa, kami tidak memikirkan selain tujuan kami. Sehingga, tujuan kami untuk melakukan demonstrasi tetap jalan terus.

Bahkan saya secara pribadi melihat teman-teman saya yang lain yang sangat berani dan tidak gentar. Akhirnya menularkan itu kepada teman-teman untuk terus berani maju.

Kami juga punya semacam hitung-hitungan bahwa sepertinya sih di masa di mana kita semua sudah semaju ini dan nyawa seseorang itu sangat bermakna, tidak lagi seperti momen sebelum 1998.

Maka, akan muncul backlash kalau sampai kami mengalami lecet atau luka karena ada tentara. Jadi, kami rasa mereka masih bisa berpikir dengan baik dan tidak akan bertindak sejauh itu.

Betul, kami tidak mengalami peristiwa 1998. Kami cuma mendengar dari orang tua dan senior-senior kami. Menurut kami, perbedaannya adalah tantangan pada 1998 adalah tantangan fisik. Ada peristiwa penculikan aktivis, tindak kekerasan, hingga pembunuhan.

Sedangkan, pergerakan mahasiswa di zaman sekarang, seiring dengan kemajuan zaman, tantangannya bukan hanya fisik. Salah satu tantangan besar datang dari pembentukan opini di media massa hingga media sosial.

Misalnya ketika mahasiswa men-challenge kebijakan pemerintah, main poin-nya bukan saat mahasiswa melakukan aksi fisik dengan turun ke jalan. Tetapi, lebih kepada bagaimana kita bisa mempertahankan narasi yang kami bawa agar tidak ditumpas menggunakan buzzer-buzzer dari pemerintah.

Jadi, mungkin kalau di-summary perbedaannya adalah ketika 1998 majority field pertarungannya adalah fisik gitu. Tapi kalau sekarang, pertarungan bagi kami ada dua ruang nih. Ruang fisik dan juga ruang digital yang harus kita sukseskan gitu.

Ketika UI itu juga dulu masih di Salemba dan belum dipindahkan sebagian ke Depok, banyak sekali anak-anak fakultas kedokteran yang menjadi ketua senat. Dulu kan namanya senat ya belum ada BEM.

Sehingga secara historis sebetulnya anak-anak FK itu adalah anak-anak yang peduli terhadap aspek kehidupan sosial dan berpolitik.

Di fakultas kedokteran sendiri, organisasinya cukup banyak sehingga mereka bisa menyalurkan minat di luar studi pada internal FK.

Saya sendiri tertarik untuk berorganisasi di luar FK karena merasa memang setelah menjalani profesi dokter, tidak bisa hanya berteman dengan dokter-dokter saja.

Karena pada akhirnya bagaimana dokter bisa bekerja nantinya juga ditentukan oleh kebijakan dari kementerian yang menaunginya. Kita lihat saja hari ini, kementerian yang bersinggungan dengan dokter tidak harus memiliki latar belakang kesehatan.

Bahkan jangankan dokter ya, kesehatan in general pun tidak, menteri kesehatan saat ini. Beliau dulu mantan bankir.

Jadi bisa kita bayangkan kalau kita tidak terbiasa untuk berdiskusi dengan orang-orang yang profesinya berbeda, kemudian kita harus bersinggungan dalam titik yang begitu krusial. Kalau tidak menyatu, kayaknya akan jadi satu problem. Sehingga saya merasa ini satu latihan yang bagus untuk bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman-teman lain.

Aliansi BEM UI di Aksi Simbolik Matinya Reformasi Polri di depan Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dan dari kami sendiri, selama ini aksi-aksi yang kami lakukan seperti CFD dan segera setelah ini akan ada lagi aksi-aksi dari kita, itu bagian dari kelanjutan sebetulnya.

Namun kami masih mengkonsolidasikan kembali dengan teman-teman universitas lain tentunya untuk menjadikan aksi yang kedua ini lebih besar dibanding yang sebelumnya. Sehingga tentu persiapannya harus lebih matang lagi dan momentumnya harus lebih tepat lagi. Kami masih mengamati momentum juga sekarang. Jadi, aksi lanjutan tergantung pada hasil konsolidasi.

Apakah aksi jilid II akan tetap di Bunderan HI atau berganti posisi, yang pasti kami memilih lokasi yang paling berdampak. Kalau pun lokasi yang paling berdampak itu bergeser, kami akan mengikuti keberdampakannya.

Tapi, sudah pasti kami tidak akan melakukan aksi di depan Gedung DPR karena kami merasa di sana isinya semua full juru bicara pemerintah. Jadi, untuk apa kami berbicara dengan jubir.