“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” kata Abdi dalam video yang beredar, dikutip dari Instagram @marhaenpress, Selasa (23/6/2026).
Viral Pengurus BEM UBK Terima Uang Usai Temui Wapres Gibran

- Sejumlah pengurus BEM FH UBK diduga menerima uang Rp1,5–2 juta usai audiensi dengan Wapres Gibran, memicu desakan klarifikasi dan permintaan maaf dari ketua BEM di hadapan mahasiswa.
- Muncul klaim liar di media sosial soal dana hingga Rp300 juta, namun belum ada bukti atau pernyataan resmi yang mengonfirmasi tuduhan tersebut.
- Kasus ini bermula dari audiensi 15 mahasiswa berbagai kampus dengan Wapres Gibran pada 15 Juni, dan hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun UBK.
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) kembali menjadi sorotan. Hal ini terjadi usai ramai di media sosial mengenai dugaan adanya penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa yang mengikuti audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.
Isu tersebut memicu desakan dari kalangan mahasiswa Universitas Bung Karno agar para pengurus BEM FH memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan dugaan yang beredar. Proses konfrontasi antarmahasiswa bahkan sempat disiarkan secara langsung melalui platform TikTok dan dibagikn ke sejumlah media sosial.
Dalam salah satu potongan video yang beredar, Ketua BEM FH UBK Abdi Maludin menyampaikan permintaan maaf di hadapan mahasiswa.
Sementara itu, salah seorang mahasiswa yang hadir dalam forum mempertanyakan langkah yang akan diambil untuk memulihkan nama baik kampus.
“Langkah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan untuk balikin nama UBK?” tanya seorang mahasiswa dalam forum tersebut.
1. Pengakuan soal uang Rp1,5 juta hingga Rp2 juta

Dalam sesi penyampaian pengakuan yang beredar di media sosial, sejumlah pengurus mahasiswa disebut mengakui menerima uang dengan nominal sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang.
Abdi Maludin diketahui menghadiri audiensi dengan Wakil Presiden Gibran bersama rombongan mahasiswa lain yang berjumlah 15 orang. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan sumber maupun tujuan pemberian uang tersebut.
Selain itu, belum diketahui apakah pengakuan yang disampaikan dalam forum tersebut dibuat secara sukarela atau dalam kondisi tertentu, sehingga informasi yang beredar masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada pula pernyataan resmi dari pihak Universitas Bung Karno maupun Istana Wakil Presiden terkait dugaan tersebut.
2. Klaim menerima dana hingga Rp300 juta

Di tengah ramainya pembahasan mengenai dugaan penerimaan uang tersebut, muncul berbagai klaim lain di media sosial. Salah satu akun di platform X, @txtdarigenz97 mengunggah narasi yang menyebut kelompok mahasiswa yang menemui Wakil Presiden Gibran diduga menerima dana hingga Rp300 juta.
“Masih ingat mahasiswa yg di ajak gibran masuk ke istana? Ternyata mereka menerima suap pas ketemu gibran sebesar 300 juta. Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam menunggu hasil rapat mereka dengan wapres, tapi ternyata semuanya udah di setting. Malam ini mereka lagi di introgasi oleh mahasiswa UBK,” tulis akun tersebut.
Namun, hingga kini belum terdapat bukti maupun pernyataan resmi yang dapat mengonfirmasi berbagai klaim tersebut.
3. Bermula dari audiensi mahasiswa dengan Wapres Gibran

Kasus ini bermula dari agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menerima perwakilan mahasiswa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 15 Juni lalu.
Sebanyak 15 mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Bung Karno, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin, diundang untuk berdialog di Istana Wakil Presiden.
Berdasarkan situasi di lapangan saat itu, salah seorang koordinator lapangan mengumumkan bahwa delegasi mahasiswa mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wakil Presiden. Para mahasiswa kemudian bergerak menuju kompleks Istana Wakil Presiden untuk mengikuti audiensi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Wakil Presiden terkait hal tersebut. Sementara pihak LPM Marhaen dan juga BEM UBK belum menjawab permintaan konfirmasi dari IDN Times mengenai penerimaan uang yang ramai diperbincangkan tersebut.

















