Ukraina Sebut Ajakan Pilpres dari Fedorov saat Perang Tidak Realistis
- Pemerintah Ukraina menilai dorongan mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov untuk menggelar pilpres saat perang tidak realistis karena aturan negara melarang pemilu selama konflik.
- Fedorov menyatakan pilpres penting untuk memulihkan demokrasi Ukraina dan mengisyaratkan kritik terhadap kepemimpinan Zelenskyy, terutama terkait penanganan korupsi di tengah krisis nasional.
- Sejumlah warga, veteran, dan demonstran menolak pilpres masa perang karena risiko teknis serta perpecahan internal; Zelenskyy juga memecat Iryna Mudra di tengah dugaan korupsi pemerintahan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ukraina, pada Rabu (19/8/2026) mengatakan bahwa dorongan dari eks Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov untuk mengadakan pemilihan presiden (pilpres) tidak realistis. Sebab peraturan di Ukraina melarang pemilu di tengah peperangan.
Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy masih belum merespons langsung pernyataan Fedorov. Namun, dorongan penyelenggaraan pilpres dari Fedorov ini menunjukkan adanya tantangan darinya usai dicopot dari jabatannya pada Juli.
1. Fedorov sebut pentingnya mengembalikan demokrasi di Ukraina
Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov. (SarsenovDaniyar, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Sebelumnya, Fedorov sudah memublikasikan video untuk mendorong diadakan pilpres di Ukraina. Menurutnya, pilpres akan mengembalikan proses demokrasi meskipun berada di tengah peperangan.
“Demokrasi Ukraina tidak boleh disandera oleh Rusia. Kami akan berjuang karena kami ingin tetap menjadi sebuah negara Eropa yang bebas. Rakyat tidak boleh tinggal di negara yang mereka sendiri tidak paham keputusan yang dibuatnya,” terangnya, dikutip dari The Guardian.
Meskipun tidak menyebut Zelenskyy secara langsung, pernyataan Fedorov mengisyaratkan buruknya kepemimpinan presiden saat ini. Terutama dalam melawan korupsi di tengah krisis nasional.
2. Warga Ukraina tolak pilpres di tengah perang
ilustrasi bendera Ukraina (unsplash.com/madara_p) Menanggapi video dari Fedorov, sejumlah warga Ukraina menolak dan mengkritik dorongan penyelenggaraan pilpres di tengah perang. Penyelenggara demonstrasi dan veteran perang Ukraina, Dmytro Koziatynskyi mengatakan bahwa pilpres saat perang berbahaya.
“Saya melihat bahwa pilpres saat perang sangat negatif. Saya tidak bisa melihat bagaimana secara teknis memperbolehkan ribuan tentara Ukraina yang ada di garis depan untuk ikut pilpres dan menjabat dalam kantor pemerintahan,” terangnya, dikutip dari Euronews.
Ia menambahkan, invasi skala besar Rusia ke Ukraina sudah berdampak besar. Apalagi dengan adanya perpecahan internal Ukraina terkait dengan penyelenggaraan pilpres.
3. Zelenskyy pecat Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. (President.gov.ua, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons) Pada saat yang sama, Zelenskyy resmi memecat Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Iryna Mudra. Keputusan ini setelah Mudra diduga terlibat kasus korupsi, tapi tidak ada keterangan jelas dari Zelenskyy.
Dilansir DPA International, masuknya sejumlah jajaran kabinet Zelenskyy dalam kasus korupsi menunjukkan krisis di pemerintahan Ukraina. Alhasil, pemerintahan Zelenskyy terus berada dalam pengawasan dari Badan Anti-Korupsi Ukraina (NABU).
