Yusril Serahkan ke Prabowo soal Pembentukan Tim Independen Demo Agustus
- Yusril mengatakan, Prabowo mendengarkan aspirasi pembentukan tim investigasi untuk mengungkap peristiwa demonstrasi yang menyebabkan 10 korban tewas di Indonesia.
- Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, kedatangan GNB ke Istana bertujuan menyampaikan pesan kebangsaan serta berbagai tuntutan dari masyarakat sipil, termasuk mahasiswa.
- GNB mengusulkan adanya evaluasi dan reformasi kepolisian.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait demonstrasi Agustus 2025 berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku siap memfasilitasi apabila Prabowo ingin membentuk TGPF.
"Jika keputusan itu Beliau ambil, maka sebagai pembantu Beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi," kata Menko Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
1. Prabowo disebut pertimbangkan usulan pembentukan TGPF
Yusril mengatakan, Prabowo mendengarkan aspirasi pembentukan tim investigasi untuk mengungkap peristiwa demonstrasi yang menyebabkan 10 korban tewas di Indonesia. Aspirasi itu muncul dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara pada Kamis, 11 September 2025.
"Dalam diskusi dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo
mendengarkan usulan untuk membentuk tim investigasi tersebut. Presiden menyatakan
mempertimbangkan dan menganggap ide itu sebagai ide yang baik,” kata Yusril.
2. Pembentukan TGPF diusulkan sejumlah tokoh
Sebelumnya, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, kedatangan GNB ke Istana bertujuan menyampaikan pesan kebangsaan serta berbagai tuntutan dari masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, yang belakangan ini banyak menyuarakan aspirasi.
"Beliau membahas secara detail satu per satu, poin demi poin apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain," paparnya.
Lukman menyampaikan, salah satu tuntutan GNB adalah pembentukan komisi investigasi independen terkait peristiwa prahara pada Agustus yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
"Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," katanya.
3. Sejumlah tokoh usul reformasi kepolisian
Selain itu GNB mengusulkan adanya evaluasi dan reformasi kepolisian. Mereka menilai, usulan itu disambut positif Presiden Prabowo.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ujar Pendeta Gomar Gultom.
