7 Staf PBB Diusir, Sekjen PBB Minta Bukti dari Ethiopia

Dilansir dari Aljazeera.com, Guterres kemudian mengambil langkah yang tidak biasa dengan meminta hak untuk menjawab.

Dalam tanggapannya kepada dewan, Sekjen PBB mengatakan dia belum melihat informasi apapun dari Ethiopia terkait klaim ini dan menuntut dokumen yang membuktikan tuduhan baru.

"Kami percaya bahwa Ethiopia telah melanggar hukum internasional dan kami siap bekerja sama dengan pemerintah Ethiopia dalam kaitannya dengan situasi apa pun di mana pemerintah Ethiopia merasa bahwa setiap anggota PBB tidak berperilaku tidak memihat secara total, dalam kemerdekaan total, seperti yang ditentukan oleh hukum humaniter," ungkap pernyataan lengkap dari Guterres seperti yang dilansir dari Aljazeera.com.

Guterres juga mengatakan kepada Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, sebanyak dua kali bahwa jika ada kekhawatiran mengenai ketidakberpihakan staf PBB maka pemerintah harus membagikan informasi tersebut sehingga PBB dapat menyelidikinya.

Menurutnya, orang-orang Ethiopia saat ini sedang menderita dan pihaknya tidak memiliki kepentingan lain selain membantu menghentikan penderitaan itu.

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menggambarkan langkah Ethiopia untuk mengusir pejabat PBB sebagai tindakan sembrono serta menambahkan tidak ada pembenaran atas tindakan pemerintah Ethiopia.

Pekan lalu, pemerintah Ethiopia telah mengusir 7 staf senior PBB, yang kebanyakan dari mereka dengan badan kemanusiaan dunia, karena dianggap ikut campur dalam urusan internal.

Duta Besar Ethiopia untuk PBB, Taye Atske Selassie Amde, memperluas hal itu di dewan yang beranggotakan 15 orang, dengan menuduh staf PBB berpihak dalam perang di wilayah Tigray bagian utara di Ethiopia serta meningkatkan besarnya krisis kemanusiaan.

Dia juga menuduh mereka telah mengarang data, secara keliru mengklaim bahwa kelaparan digunakan sebagai senjata perang dan bahwa orang-orang telah meninggal karena kelaparan, serta juga menuduh mereka mendukung pasukan Tigrayan yang melawan pemerintah.

"Untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri, mereka ingin menciptakan situasi seperti Darfur. Mereka menciptakan satu juta korban bencana kesehatan dalam waktu semalam," ungkap pernyataan dari Selassie seperti yang dilansir dari Aljazeera.com.

Selassie menambahkan Ethiopia sangat membenci pengalaman ini serta pihak pemerintah Ethiopia telah menulis surat kepada PBB tentang perilaku staf pada bulan Juli 2021 lalu.

Perang pecah 11 bulan lalu antara pasukan pemerintah Ethiopia dan pasukan yang setia kepada TPLF, yang menguasai Tigray.

Sebanyak ribuan orang tewas, jutaan orang telah meninggalkan rumah mereka dan konflik telah meluas ke wilayah tetangga, Amhara dan Afar.

Guterres mengatakan hingga 7 juta orang di Tigray, Amhara, dan Afar membutuhkan bantuan, termasuk 5 juta orang di Tigray di mana sekitar 400 ribu orang diperkirakan hidup dalam kondisi seperti kelaparan.

Guterres sebelumnya dalam pertemuan dewan mengatakan rekan-rekannya di lapangan berbagi kesaksian saksi mata yang semakin mengkhawatirkan tentang penderitaan, termausk meningkatnya laporan kematian terkait kelaparan.

Ia menambahkan di lokasi di mana skrining dimungkinkan, pihaknya melihat tingkat malnutrisi akut yang mengingatkan pada awal kelaparan di Somalia tahun 2011 lalu.

Dia meminta pemerintah Ethiopia untuk mengizinkan pengiriman bantuan mendesak tanpa hambatan dan pergerakan tak terbatas bahan bakar, uang tunai, peralatan komunikasi, dan pasokan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Tigray, Amhara, dan Afar.

Sekjen PBB ini mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendukung upaya bantuan PBB.

Namun, tindakan keras apa pun oleh badan tersebut, seperti sanksi, tidak mungkin dilakukan karena Rusia dan Tiongkok telah menjelaskan bahwa mereka yakin konflik Tigray merupakan urusan internal Ethiopia.