Darurat Nasional di Peru, Presiden: Pemilu Bisa Digelar Desember 2023
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peru mengumumkan darurat nasional di tengah pergolakan politik dan protes yang telah berlangsung selama seminggu. Demonstrasi terjadi menyusul pemakzulan dan penahanan mantan Presiden Pedro Castillo.
Menteri Pertahanan Peru, Alberto Otarola, mengumumkan bahwa selama 30 hari akan diberlakukan penangguhan kebebasan bergerak dan berkumpul. Kebijakan yang diumumkan pada Rabu (14/12/2022) itu termasuk penerapan jam malam.
“Polisi Nasional dengan dukungan Angkatan Bersenjata akan memastikan kontrol di seluruh wilayah nasional atas properti pribadi dan, yang terpenting, infrastruktur strategis serta keselamatan dan kesejahteraan semua warga Peru,” kata Otarola, dilansir Al Jazeera.
1. Awal mula kisruh politik di Peru
Krisis dimulai pekan lalu, ketika Castillo mengumumkan rencana untuk membubarkan Kongres Peru dan memerintah melalui dekrit.
Langkah itu secara luas dikecam sebagai tindakan inkonstitusional dan mendorong legislatif yang dipimpin oposisi untuk memberikan suara yang mendukung pencopotannya. Sudah tiga kali setidaknya parlemen berusaha memakzulkan Castillo.
Tak lama setelah pemakzulan, Castillo ditetapkan sebagai tahanan atas tuduhan konspirasi pemberontakan. Setelah itu, Wakil Presiden Dina Boluarte dilantik sebagai sebagai presiden wanita pertama Peru.
Pendukung Castillo yang tidak terima dengan tindakan parlemen dan pengadilan pun turun ke jalan, menuntut pembebasan pemimpin sayap kiri itu. Demonstran juga menuntut agar pemilu segera digelar untuk mengganti Boluarte.
Baca Juga: Pendukung Castillo Mengamuk, Peru Nyatakan Darurat Nasional
2. Castillo geram dengan perlakuan yang dia terima
Castillo menyerukan loyalisnya untuk mendatangi tempat ia ditahan, dengan alasan bahwa dia harus dibebaskan saat periode penahanan awal dalam tujuh hari pertama. Dia juga mendesak Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika untuk menengahi kasus ini.
Editor’s picks
"Sudah cukup! Kemarahan, penghinaan dan penganiayaan terus berlanjut. Hari ini mereka membatasi kebebasan saya lagi dengan penahanan praperadilan selama 18 bulan,” tulisnya dalam pesan yang diunggah di Twitter.
“Saya menganggap hakim dan jaksa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di negara ini,” tambah dia.
Kantor Ombudsman Peru pada Selasa melaporkan, jumlah korban tewas akibat demonstrasi menjadi enam orang. Protes sangat menonjol di bagian pedesaan negara itu, basis dukungan Castillo.
3. Presiden baru sebut pemilu bisa digelar pada Desember 2023
Boluarte telah berusaha untuk meredam kerusuhan dengan menjanjikan pemilihan umum yang lebih cepat. Pada Rabu, dia kembali mengatakan pemilu dapat dimajukan hingga Desember 2023.
“Secara hukum, ini berfungsi untuk April 2024, tetapi dengan membuat beberapa penyesuaian, kami dapat memajukannya hingga Desember 2023,” katanya.
Boluarte juga menegaskan kembali seruan agar demonstran tidak rusuh di jalanan.
“Kita tidak bisa berdialog jika ada kekerasan di antara kita,” ujarnya.
Para pengamat telah menyuarakan keprihatinan tentang situasi yang memburuk saat protes berlanjut.
Kepala kantor ombudsman Peru, Eliana Revollar, mengatakan kepada AFP bahwa keadaan masih bisa menjadi lebih buruk.
“Ini adalah gejolak sosial yang sangat serius. Kami khawatir itu akan mengarah pada pemberontakan karena ada orang yang menyerukan pemberontakan, yang meminta untuk mengangkat senjata,” kata Revollar.
Baca Juga: 5 Fakta Pemakzulan Presiden Peru Pedro Castillo
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.