APBD DKI 2026 Disunat Gegara DBH, dari Rp95 Triliun jadi Rp79 Triliun
- Pramono mencari skema pembiayaan kreatif melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund. Ia meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk creatif financing
- Pramono akan mencari pembiayaan kreatif dan kemitraan strategis untuk proyek-proyek besar
- Pramono juga memangkas perjalanan dinas demi mendukung efisiensi anggaran
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus putar otak untuk mencari pembiayaan menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 yang turun imbas dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pramono mengakui pemotongan DBH yang hampir mencapai Rp15 triliun mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Anggaran yang semula telah diketok sebesar Rp95 triliun kini turun menjadi sekitar Rp79 triliun.
"Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp95 Triliun menjadi Rp79 Triliun, tentunya kami harus melakukan creative financing," katanya di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).
1. Cari pembiayaan dengan Jakarta Financing Fund
Salah satu skema pembiayaan kreatif yang disiapkan yakni melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund. Hal ini disampaikan Pramono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta.
"Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creatif financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," ucapnya
2. Pramono cari pembiayaan kreatif
Pramono mengaku akan mencari pembiayaan kreatif dan kemitraan strategis untuk membiayai proyek-proyek besar, salah satunya menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).
"Hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan," kata Pramono.
3. Pangkas perjalanan dinas
Selain itu, Pramono memastikan langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov DKI akan menyentuh berbagai pos belanja nonprioritas, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas serta anggaran makan dan minum.
“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi dilakukan juga di Balai Kota,” katanya.
