PBB Akan Selidiki Pelanggaran HAM Oleh Taliban dan Pasukan Asing
- UNHRC akan membahas usulan Uni Eropa untuk penyelidikan independen di Afghanistan, fokus pada pelanggaran oleh Taliban dan pasukan asing.
- Amerika Serikat menentang pengawasan terhadap aksi militernya, namun mendukung investigasi terhadap dugaan pelanggaran oleh Taliban.
- Penyelidikan ini penting bagi masa depan hak asasi manusia di Afghanistan, memburuk sejak Taliban berkuasa kembali.
Jakarta, IDN Times - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) akan memutuskan sebuah usulan yang diajukan oleh Uni Eropa, untuk membentuk penyelidikan resmi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan. Usulan ini bertujuan membuka kemungkinan investigasi kriminal atas dugaan pelanggaran oleh Taliban maupun pasukan asing selama konflik di negara tersebut.
Usulan dari Uni Eropa tersebut mengajak penyidik untuk mengumpulkan dan mempersiapkan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengadilan mendatang. Penyelidikan ini termasuk bentuk paling kuat dari penyelidikan hak asasi manusia oleh PBB, sejajar dengan investigasi-invstigasi yang telah berjalan terkait kejahatan perang di Suriah dan Myanmar.
1. Usulan investigasi menyangkut pelanggaran oleh Taliban
UNHRC akan membahas usulan yang diajukan oleh Uni Eropa untuk membentuk sebuah mekanisme penyelidikan independen yang berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisis bukti terkait kejahatan internasional dan pelanggaran berat hukum internasional yang terjadi di Afghanistan. Penyelidikan ini juga akan fokus pada pelanggaran dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
"Mekanisme yang diusulkan ini akan mampu melindungi kesaksian dan cerita para korban," kata juru bicara Uni Eropa, dilansir BSS News.
Taliban sendiri sejak kembali berkuasa pada 2021 menerapkan versi ketat hukum Islam, yang meningkatkan kekhawatiran komunitas internasional terkait kondisi hak asasi manusia di wilayah tersebut.
2. Dukungan dan penolakan dari negara-negara terkait
Amerika Serikat (AS) yang memiliki pasukan di Afghanistan sebagai bagian dari koalisi NATO hingga 2021, sebelumnya menentang pengawasan terhadap aksi militernya melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, AS mendukung investigasi terhadap dugaan pelanggaran oleh Taliban. Diplomatik mengungkap bahwa Presiden Donald Trump menjauhkan diri dari UNHRC dan tidak terlibat dalam negosiasi usulan ini.
"Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, pemerintahan AS tidak akan mentolerir organisasi internasional yang mencoba menerapkan yurisdiksi tidak sah atas pasukan Amerika," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dilansir Al Monitor.
Beberapa negara anggota Dewan HAM lainnya seperti Inggris dan Australia telah melakukan penyelidikan atas pasukan mereka di Afghanistan, namun penuntutan atas kejahatan jarang terjadi.
3. Pentingnya penyelidikan bagi masa depan hak asasi di Afghanistan
Selama bertahun-tahun, kelompok hak asasi manusia Afghanistan dan internasional telah mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan semacam ini. Kondisi hak asasi manusia memburuk sejak Taliban berkuasa kembali, terutama terkait pembatasan ketat terhadap perempuan dan kebebasan berpendapat.
"Jika penyelidikan ini membuat setidaknya seorang komandan daerah ragu-ragu melanggar hak asasi karena mengetahui ada berkas perkara yang terbuka, maka ini sudah sangat berharga," ujar Fereshta Abbasi dari Human Rights Watch.
Investigasi ini akan bekerja sama dengan penyelidikan ICC yang sudah ada, walaupun ICC dikabarkan mengurangi prioritas terhadap dugaan kejahatan pasukan AS setelah sanksi yang dijatuhkan Trump pada 2020.
