Armenia Tangkap Ratusan Demonstran yang Tolak Penyerahan Wilayah
- Ribuan warga Armenia demo menolak penyerahan wilayah kepada Azerbaijan.
- 171 demonstran ditangkap karena memblokade jalan, 156 sudah dibebaskan.
- Mantan diplomat kritisi PM Pashinyan, Kementerian Luar Negeri Prancis desak demarkasi perbatasan.
Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Armenia kembali melanjutkan demonstrasi menolak penyerahan empat desa di wilayah perbatasan kepada Azerbaijan pada Senin (13/5/2024). Namun, terdapat laporan aparat keamanan berupaya membubarkan massa dan menangkap ratusan demonstran.
Sejak pekan lalu, situasi di Yerevan terus memanas menyusul penolakan penyerahan wilayah secara sepihak yang diusulkan Perdana Menteri (PM) Nikol Pashinyan. Uskup Bagrat Galstanyan yang memimpin demo mendesak agar Pashinyan segera menyerahkan jabatannya.
1. Sejumlah jalan utama di Yerevan diblokade demonstran
Berdasarkan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Armenia, setidaknya ada 171 demonstran yang ditangkap. Mereka dianggap mengakibatkan kekacauan karena memblokade sejumlah jalan utama di Yerevan.
Dilansir RFE/RL, sebanyak 156 orang dari total 171 yang ditangkap sudah dibebaskan pada Senin petang. Terdapat laporan bahwa aparat keamanan disebut menggunakan cara kekerasan dan menangkap demonstran yang tidak menutup jalan.
"Kami sedang berjalan di trotoar dan mereka langsung menangkap seluruh laki-laki dari kelompok kami dengan cara yang brutal," tutur salah satu demonstran perempuan.
Sehari sebelumnya, Galstanyan meminta kepada seluruh pendukungnya untuk melumpuhkan Yerevan dan sejumlah kota lainnya. Pada Senin pagi, hampir seluruh jalanan utama di Yerevan tersendat karena dipadati oleh simpatisan Galstanyan.
2. Mantan diplomat Armenia ikut desak Pashinyan mundur
Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Armenia Ara Ayvazian dan empat eks diplomat yang mendirikan Pan-Armenian Diplomatic Council (PADC) untuk mengkritisi kebijakan luar negeri Pashinyan, menyatakan dukungan kepada Uskup Galstanyan.
Mereka ditunjuk Pashinyan pada 2020 di tengah pertempuran Nagorno-Karabakh. Namun, keempatnya memutuskan mundur dari jabatannya pada Mei 2021 karena melihat respons mencurigakan dari PM Pashinyan soal pencaplokan wilayah yang dilakukan Azerbaijan.
Menanggapi pernyataan dari mantan diplomat tersebut, Menlu Armenia Ararat Mirzoyan menyatakan kecamannya dan menudingnya sebagai pengkhianat negara.
"Diplomat senior tersebut meninggalkan jabatannya ketika kedaulatan Armenia diserang. Setelah melihat fakta ini, saya tidak akan menanggapi serius pernyataannya. Mereka berusaha terus-terusan merusak kedaulatan, kenegaraan, dan integritas teritorial Armenia," ungkapnya.
3. Prancis desak Armenia-Azerbaijan setujui demarkasi perbatasan
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Prancis mendesak agar Armenia dan Azerbaijan menetapkan demarkasi perbatasan mengikuti prinsip yang dibentuk pada 19 April 2024. Pihaknya juga menyambut baik negosiasi antara kedua negara di Almaty, Kazakhstan.
"Prancis akan terus mendukung kelanjutan dan diskusi hingga tercapau perjanjian perdamaian kedua negara. Kami juga mengapresiasi inisiatif Kazakhstan untuk memfasilitasi negosiasi Armenia-Azerbaijan," terangnya, dikutip Armen Press.
Prancis menambahkan akan terus mendukung kedua negara untuk mencapai kesepakatan dan kestabilan secara permanen di Kaukasus Selatan sesuai dengan hukum internasional.
