AS Minta Israel Tunda UU yang Larang UNRWA
Jakarta, IDN Times - Gedung Putih mendesak Israel menunda pelaksanaan dua undang-undang yang baru saja disahkan, dan akan membatasi operasi badan pengungsi Palestina milik PBB.
Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyatakan pemerintahan Presiden Joe Biden sedang berdialog dengan Israel, untuk menunda pelaksanaan dua undang-undang tersebut.
“Kami juga mendukung langkah-langkah untuk memperkuat UNRWA, sebagian agar netralitas dan ketidakberpihakan UNRWA tetap terjaga, termasuk dalam menanggapi tuduhan terkait hubungan dengan terorisme, tetapi kami tentu sangat prihatin akan hal itu dan terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah Israel,” kata Jean-Pierre, dikutip dari ANTARA, Kamis (31/10/2024).
1. Israel sahkan dua UU larang UNRWA
Sebelumnya, parlemen Israel akhirnya mengesahkan dua Undang-Undang (UU) yang melarang keberadaan dan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di tanah yang diduduki Israel, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat.
UU pertama menyebutkan UNRWA dilarang melakukan aktivitas apapun, atau menyediakan layanan bantuan di dalam wilayah Israel, termasuk Yerusalem Timur. Sedangkan UU kedua, Israel menetapkan UNRWA sebagai kelompok teroris dan otomatis tidak akan ada interaksi atau pun komunikasi antara UNRWA dan pihak Israel.
Dua UU ini akan berlaku sekitar 90 hari lagi, setelah Kementerian Luar Negeri Israel bersurat ke kantor PBB. Padahal, warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel bergantung pada UNRWA yang mendistribusikan makanan serta bantuan lainnya untuk bertahan hidup.
Israel menuding sejumlah staf UNRWA terlibat dalam aksi penyerangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Israel juga menuduh bahwa Badan PBB ini memiliki hubungan dekat dengan para pejuang Hamas yang mereka labeli teroris.
2. Sekjen PBB bersurat ke pemerintah Israel
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pelarangan operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, di wilayah yang diduduki.
“Kami sedang menghubungi otoritas Israel. Surat sudah dikirim beberapa jam yang lalu,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
Surat ini berisi pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan hukum internasional terkait keputusan Israel melarang UNRWA tersebut.
“Jika hal itu dilaksanakan (pelarangan), ini akan berdampak buruk pada situasi kemanusiaan warga Palestina di wilayah yang diduduki,” ucap Dujarric.
3. UNRWA diamanatkan PBB
Sebelumnya, Guterres telah menyampaikan kekhawatirannya atas dua undang-undang yang disahkan Israel terkait pelarangan UNRWA tersebut.
“Saya sangat prihatin karena pengesahan dua UU oleh Parlemen Israel soal pelarangan UNRWA. Jika benar dilaksanakan, kerja UNRWA akan dilarang. Padahal badan ini sudah diamanatkan oleh Majelis Umum PBB,” tegas Guterres.
