Bangladesh Harap Kudeta Myanmar Tidak Ganggu Repatriasi Rohingya
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bangladesh menyerukan perdamaian dan stabilitas politik di Myanmar di tengah kudeta militer yang terjadi pada Senin (1/2/2021). Bangladesh juga berharap ketegangan politik antara fraksi militer dengan pemerintahan sipil tidak mengganggu proses repatriasi pengungsi muslim Rohingya.
"Kami berharap proses ini (pemulangan) terus berlanjut dengan sungguh-sungguh," ungkap Kemlu Bangladesh, dilansir dari Channel News Asia, Senin (1/2/2021).
1. Bangladesh telah melindungi satu juta orang Rohingya
Bangladesh yang berpenduduk mayoritas muslim telah melindungi satu juta etnis Rohingya yang melarikan dari dari represifitas militer Myanmar. Mereka juga menghadapi resistensi dari mayoritas penduduk yang beragama Buddha.
Proses repatriasi atas dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sempat gagal beberapa saat lalu, mulai dilanjutkan kembali dengan mengirim beberapa pengungsi ke pulau terpencil di Teluk Benggala.
"Kami gigih dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Myanmar dan telah bekerja untuk pemulangan orang Rohingya yang berlindung di Bangladesh secara sukarela, aman, dan berkelanjutan,” demikian keterangan Kemlu Bangladesh.
2. Bangladesh ingin melihat perdamaian di Myanmar
Kudeta militer dimulai dengan menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Aksi militer diklaim sebagai upaya melindungi negara dari krisis politik yang disebabkan kecurangan pemilu pada November 2020 yang memenangkan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Suu Kyi.
Bangladesh menyatakan posisinya untuk mendukung demokrasi dan penegakan hukum secara konstitusional di Burma. "Sebagai tetangga dekat dan ramah, kami ingin melihat perdamaian dan stabilitas di Myanmar."
3 Pemimpin Rohingya minta masyarakat global terlibat dalam penegakan demokrasi
Reputasi internasional Suu Kyi sebenarnya telah rusak setelah dia gagal menghentikan pengusiran paksa ratusan ribu Rohingya dari Negara Bagian Rakhine barat pada 2017. Meski demikian, Rohingya di Bangladesh mengutuk tindakan terhadap politisi di negara asalnya.
"Kami mendesak komunitas global untuk maju dan memulihkan demokrasi dengan cara apa pun," kata pemimpin Rohingya Dil Mohammed kepada Reuters.
Tak ayal Rohingya pada kejadian ini mendukung Suu Kyi, sebab dalang dari kudeta dan pemimpin sementara Myanmar adalah Jenderal Min Aung Hlaing. Dia adalah sosok yang sempat dijatuhi sanksi oleh PBB dan Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam upaya genosida terhadap etnis Rohingya.
