China Rilis Peta Baru, Ini Kata Menlu Retno
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi buka suara soal peta baru yang dirilis China beberapa hari lalu. Retno menegaskan penarikan garis wilayah, termasuk Peta Standar China 2023 tersebut, harus sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982.
“Penarikan garis apa pun, klaim apa pun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982,” kata Retno, dikutip dari ANTARA, Jumat (1/9/2023).
Peta China yang baru tersebut memang menarik garis di wilayah India, perairan Malaysia, yang mendekati Indonesia.
1. Posisi Indonesia selalu konsisten
Retno juga menegaskan bahwa sikap konsisten selalu dipegang Indonesia dalam hal kedaulatan wilayah.
“Posisi Indonesia bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten,” ucap Retno lagi.
2. India protes ke China karena dua wilayahnya dicaplok
India mengeluarkan protes keras terhadap China terkait perilisan peta baru China. Peta tersebut menunjukkan bahwa China mengklaim kepemilikan atas wilayah yang menurut India adalah milik mereka.
Dua wilayah itu adalah Arunachal Pradesh di timur laut India yang dianggap China sebagai bagian dari Tibet. Yang kedua adalah wilayah Aksai Chin di Kashmir, koridor dataran tinggi yang menghubungkan Tibet ke China bagian barat.
“Kami telah mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik ke pihak China mengenai apa yang disebut sebagai Peta Standar China tahun 2023 yang mengklaim wilayah India,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (1/9/2023).
“Kami menolak klaim tersebut karena tidak memiliki dasar. Langkah-langkah China seperti itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan,” ucap dia.
3. Malaysia juga ajukan protes atas garis yang melewati Laut China Selatan
Sementara itu, Malaysia juga mengeluarkan protes terkait peta baru ini karena menampilkan garis Laut China Selatan yang selama ini jadi sengketa beberapa negara di ASEAN dan China sendiri.
“Malaysia tidak mengakui klaim China di Laut China Selatan sebagaimana dituangkan dalam Peta Standar China Edisi 2023, yang mencakup wilayah maritim Malaysia,” sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, dikutip dari New Straits Times.
Kuala Lumpur mengatakan bahwa masalah sengketa perairan internasional ini sangatlah kompleks, maka isu ini harus ditangani secara damai melalui dialog berdasarkan hukum internasional.
“Malaysia juga mendukung lanjutan pembahasan Code of Conduct (COC) yang mencakup sengketa maritim ini yang sedang dinegosiasikan oleh ASEAN,” lanjut pernyataan itu.
