China Tangguhkan dan Selidiki Pejabat Tinggi Militer
- Kementerian Pertahanan China menangguhkan dan menyelidiki Laksamana Miao Hua atas tuduhan pelanggaran disiplin yang serius terkait masalah korupsi.
- Militer China telah menjalani pembersihan korupsi besar-besaran sejak tahun lalu dengan memecat sembilan jenderal PLA, termasuk dua mantan menteri pertahanan.
- Jabatan Miao di komisi militer merupakan bagian dari komite Partai Komunis yang lebih berkuasa daripada jabatan menteri pertahanan, namun investigasi korupsi dapat memperlambat rencana modernisasi militer.
Jakarta, IDN Times - Kementeterian Pertahanan China mengumumkan telah menangguhkan dan menyelidiki Laksamana Miao Hua atas tuduhan pelanggaran disiplin yang serius pada Kamis (28/11/2024). Kasus seperti ini biasanya terkait masalah korupsi.
Militer China telah menjalani pembersihan korupsi besar-besaran sejak tahun lalu. Pemerintah telah memecat sembilan jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), termasuk dua mantan menteri pertahanan.
1. Petinggi yang mengawasi militer
Miao Hua saat ini menjabat sebagai direktur Departemen Pekerjaan Politik di Komisi Militer Pusat yang mengawasi PLA. Dia adalah salah satu dari lima anggota yang mengawasi militer, selain Presiden Xi Jinping, yang mengepalai komisi tersebut.
Jabatan Miao di komisi tersebut merupakan bagian dari komite Partai Komunis. Posisinya lebih tinggi daripada jabatan menteri pertahanan. Jabatan di partai dapat lebih berkuasa daripada lembaga pemerintah.
Miao sendiri telah naik pangkat melalui departemen politik di militer dan pernah menjabat sebagai komisaris politik Angkatan Laut PLA. Ia sudah cukup senior sebelum Xi berkuasa pada 2012.
Investigasi terkait korupsi dianggap tidak akan mengejutkan karena PLA telah diizinkan untuk menjalankan bisnis pada 1990-an, ketika China semakin terbuka dalam kebijakan ekonomi yang lebih berbasis pasar.
"Jika penyelidikan itu terkait korupsi, itu tidak bertentangan dengan harapan masyarakat. Sangat sulit bagi siapa pun untuk tidak memiliki cacat jika kamu adalah kader tingkat menengah atau senior pada tahun 1990-an," kata Tiehlin Yan, wakil direktur di Pusat Studi Keamanan Taiwan, yang mempelajari PLA, dikutip dari Associated Press.
2. China bantah menteri pertahanan diselidiki atas korupsi
Kementerian Pertahanan juga menyampaikan bantahan terkait laporan media bahwa Menteri Pertahanan Dong Jun sedang diselidiki atas tuduhan korupsi. Juru bicara kementerian mengatakan berita tersebut dibuat oleh para penyebar rumor dengan niat jahat.
Dugaan penyelidikan korupsi tersebut dilaporkan oleh Financial Times pada minggu ini, dengan mengutip pejabat Amerika Serikat (AS). Dua pejabat AS mengatakan mereka yakin Dong sedang diselidiki atas tuduhan korupsi, tapi pejabat lain meminta agar berhati-hati mengenai kesimpulan itu, dilansir dari Reuters.
Dong menolak bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin selama pertemuan para menteri pertahanan di Laos pada minggu lalu, dengan alasan dukungan AS untuk Taiwan.
Dong menjabat sebagai menteri pertahanan pada Desember 2023, ia menggantikan Li Shangfu yang dicopot setelah tujuh bulan menjabat. Li dan menteri sebelumnya Wei Fenghe dipecat dari Partai Komunis pada Juni karena pelanggaran disiplin serius terkait korupsi.
3. Penyelidikan korupsi di militer dapat terus berlanjut
Pada masa jabatan pertama Xi sebagai Sekretaris Partai Komunis, ia dikenal atas tindakannya memberantas korupsi, yang menghukum banyak pesaing politik terkemuka dan ribuan pejabat. Tindakan itu dianggap beberapa pihak sebagai pembersihan besar-besaran terhadap para pejabat yang diduga berkonspirasi dengan asing atau mereka yang tidak loyal kepada Xi.
Investigasi tingkat tinggi terkait korupsi yang melibatkan petinggi militer kemungkinan tidak akan menghasilkan konsekuensi signifikan, mengingat cengkeraman Xi yang kuat pada kekuasaan.
"Sebagian besar negara akan menanggung dampak reputasi internasional jika pembersihan personel yang sering dan menonjol seperti itu terjadi di angkatan bersenjata mereka sendiri, tapi China bukanlah negara biasa," kata James Char, seorang peneliti di Institute of Defence and Strategic Studies di Nanyang Technological University di Singapura.
Char meyakini penyelidikan semacam ini dapat terus berlangsung selama Xi menyetujuinya. Namun, investigasi korupsi dianggap akan memperlambat rencana modernisasi militer yang sudah berjalan lama.
