Tak Kuat Biaya Hidup, 22 Ribu Warga DKI Hengkang dari Jakarta
- Dukcapil DKI mencatat 22.617 warga keluar dari Jakarta pasca Lebaran 2026, hampir dua kali lipat dibanding pendatang baru yang masuk pada periode sama.
- Kenaikan biaya hidup seperti harga hunian, kebutuhan pokok, dan transportasi mendorong warga pindah ke wilayah penyangga yang dinilai lebih terjangkau.
- Mayoritas yang hengkang adalah usia produktif berpenghasilan rendah, dengan alasan utama perumahan serta faktor kualitas hidup seperti polusi, kemacetan, dan risiko banjir.
Jakarta, IDN Times — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 22.617 warga keluar dari ibu kota pasca Lebaran 2026. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pendatang baru yang masuk ke Jakarta pada periode yang sama, yakni 12.766 jiwa.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto mengatakan, kondisi ini menjadi fenomena yang menonjol dalam arus mobilitas penduduk tahun ini. Ia menyebut, selain faktor administratif, pergeseran ini juga dipengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat.
“Banyak warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, namun masih menggunakan KTP-el (elektronik) Jakarta. Melalui program ini, mereka melakukan penyesuaian administrasi kependudukan agar sesuai dengan domisili sebenarnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).
1. Biaya hidup meningkat
Di sisi lain, meningkatnya biaya hidup di Jakarta turut menjadi faktor pendorong perpindahan. Kenaikan harga hunian, kebutuhan sehari-hari, hingga tekanan biaya transportasi membuat sebagian warga memilih menetap di wilayah penyangga yang dinilai lebih terjangkau.
"Biaya hidup di Jakarta yang semakin tinggi membuat banyak warga memilih untuk bergeser ke kota penyangga seiring dengan munculnya pusat-pusat industri dan ekonomi baru di luar Jakarta," ucapnya.
2. Warga yang keluar dominan usia produktif
Data Dukcapil menunjukkan mayoritas warga yang keluar berasal dari kelompok usia produktif, yakni sebesar 71,57 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 64,53 persen merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan alasan utama perpindahan didominasi faktor perumahan sebesar 33,92 persen.
"Di mana profil ini ‘mirroring’ dengan profil warga yang masuk ke Jakarta namun dengan alasan terbanyak adalah keluarga sebesar 33,72 persen," katanya.
3. Polusi sampai macet juga jadi faktor perpindahan
Selain faktor ekonomi, kualitas hidup juga menjadi pertimbangan. Isu polusi udara, kemacetan, serta risiko banjir mendorong warga mencari lingkungan yang dianggap lebih nyaman.
"Kualitas hidup terkait isu polusi udara, kemacetan, dan risiko banjir mendorong warga mencari alternatif tempat tinggal di daerah yang dianggap lebih ‘hijau’ namun tetap terhubung dengan akses transportasi publik seperti LRT, MRT dan KRL," katanya.
Fenomena ini mencerminkan tren deurbanisasi di Jakarta, yakni pergeseran penduduk dari pusat kota ke wilayah penyangga. Meski demikian, Jakarta tidak kehilangan peran sebagai pusat ekonomi, melainkan mengalami perubahan pola hunian dan aktivitas masyarakat yang semakin terhubung dalam kawasan aglomerasi.
