Militer Dikerahkan Jelang Pemilu Zambia
Militer Zambia diturunkan ke jalan demi mengamankan situasi menjelang Pemilu Zambia 2021 ini. (Twitter.com/TinyefuzaO)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lusaka, IDN Times - Presiden Zambia, Edgar Lungu, pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, waktu setempat mengerahkan militernya untuk turun ke jalan menjelang Pemilu Zambia 2021 ini demi menghentikan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Bentrokan antar partai politik di Zambia membuat pihak kepolisian kewalahan. Bagaimana awal ceritanya?
1. Peristiwa pembacokan 2 pendukung partai pemerintah membuat Presiden Zambia mengambil langkah itu
Presiden Zambia, Edgar Lungu. (Instagram.com/edgarclungu)Dilansir dari Aljazeera.com, Presiden Zambia mengerahkan militer untuk mengekang meningkatnya kekerasan politik menjelang Pemilu Zambia 2021 yang digelar pada tanggal 12 Agustus 2021 ini. Beberapa peristiwa kekerasan telah dilaporkan terjadi di Lusaka, ibu kota Zambia, serta beberapa wilayah di provinsi utara, selatan, dan wilayah Muchinga di mana para pendukung Partai Front Patriotik (PF) yang berkuasa dan oposisi Partai Persatuan untuk Pembangunan Nasional (UPND) bentrok menggunakan parang, kapak, pedang, ketapel, dan benda lainnya.
Dua pendukung partai yang memerintah telah dibacok sampai mati dengan parang pada hari Jumat, 30 Juli 2021, lalu oleh penyerang yang diduga merupakan anggota partai oposisi utama, yang mengakibatkan 4 orang ditangkap sehubungan dengan peristiwa itu. Lungu mengatakan tujuannya untuk mengekang kekerasan politik yang telah disaksikan dalam 2 hari terakhir, ia telah mengizinkan Angkatan Darat Zambia, Angkatan Udara Zambia, dan Dinas Nasional Zambia untuk membantu kepolisian Zambia dalam menangani situasi keamanan.
Meskipun KPU setempat telah melarang aksi protes besar-besaran karena COVID-19, bentrokan antara partai politik yang berlawanan membuat polisi kewalahan. Lungu menambahkan bahwa menjaga hukum dan ketertiba adalah tugas sehari-hari polisi, tetapi terkadang mereka membutuhkan bantuan dari sayap keamanan lainnya. Lungu juga mengatakan militer akan memastikan bahwa pekerjaan KPU, yang akan melakukan pemungutan suara, tidak diganggu.
2. Analis politik setempat menilai langkah itu kejam
Suasana di sekitar salah satu wilayah di Zambia. (Pixabay.com/TOMCHIPONGE)Editor’s picks
Analis politik setempat, Lee Habasonda, menggambarkan langkah untuk menurunkan
militer di Zambia saat ini merupakan langkah yang kejam. Menurutnya, situasi saat ini di Zambia belum mencapai tingkat di mana militer seharusnya berada di jalanan. Kelompok HAM, Amnesty International, mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini bahwa pemerintah Zambia semakin tidak toleran terhadap adanya perbedaan pendapat sejak Lungu menggantikan posisi Michael Sata setelah kematiannya pada tahun 2014 lalu.
Lungu sendiri telah mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam Pemilu Zambia 2021 ini saat negara kaya tembaga itu berjuang melawan kesengsaraan ekonomi. Saingan utama Lungu, Hakainda Hichilema, telah ditahan beberapa kali sejak ia mulai memperebutkan posisi puncak sebagai Presiden Zambia.
Baca Juga: Sempat 'Mati' 24 Tahun, Zambia Airways Hidup Kembali
3. Sejarah demokrasi di Zambia dimulai sejak tahun 1991 lalu
Salah satu partai politik di Zambia menggelar kampanye menjelang Pemilu Zambia 2021 ini. (Twitter.com/UPNDZM)Zambia telah membangun rekam jejak yang baik dalam menyelenggarakan Pemilu yang
dijadwalkan sejak diperkenalkannya kembai demokrasi multi-partai pada tahun 1991 lalu oleh Presiden Zambia saat itu, Kenneth Kaunda, yang telah memimpin sistem satu partai selama lebih dari dua dekade. Kaunda telah menerima kekalahan setelah 27 tahun berkuasa dan pensiun. Ketika Kaunda meninggal pada usia 97 tahun bulan Juni 2021 lalu, dia secara luas mendapatkan pujian sebagai negarawan dan sosok bapak yang dihormati.
Negara dengan berpenduduk 18 juta orang itu mendapatkan reputasi sebagai negara
demokrasi yang stabil di benua Afrika, di mana Pemilu sering menimbulkan adanya konflik. Pada akhir Juni 2021 lalu, menurut Direktur Amnesty International untuk Afrika Timur dan Selatan, Deprose Muchena, mengatakan apa yang telah dilihat di Zambia saat ini, terutama dalam 5 tahun terakhir, adalah tindakankeras yang semakin brutal terhadap HAM, yang ditandai dengan serangan berani terhadap segala bentuk perbedaan pendapat.
Menurut Amnesty International, aktivis media sosial di Zambia tidak aman, mengutip kasus seorang anak berusia 15 tahun yang sedang menunggu persidangan atas 3 tuduhan pencemaran nama baik setelah mengkritik Lungu di Facebook. Akan tetapi, Lungu sebelumnya telah membantah dituding melumpuhkan pihak oposisi dan menjanjikan Pemilu Zambia yang bebas dan adil selama pertemuan dengan diplomat asing pada awal tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Kampus Zambia Minta Maaf soal Larangan Berpakaian Mini ke Perpustakaan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
