Dampak Shutdown Pemerintah di AS: Gedung Putih Siapkan PHK Massal
- Dampak shutdown membuat sejumlah layanan publik terganggu, termasuk program gizi WIC dan operasional taman nasional. Gaji pegawai federal juga tertunda, menambah beban masyarakat.
- Pendanaan militer terhenti, mengancam kesiapan pertahanan AS. Shutdown juga memicu ketegangan politik antara Partai Demokrat dan Republik di DPR.
- Usulan rancangan anggaran dari kedua partai ditolak, memperpanjang ketidakpastian anggaran dan menunda penyelesaian krisis. Shutdown bisa berlangsung lebih lama jika tidak ada kesepakatan.
Jakarta, IDN Times – Penutupan pemerintahan atau “shutdown” di Amerika Serikat resmi memasuki hari pertama, pada Rabu (1/10/2025). Kepala Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, memperingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal akan segera dimulai dalam satu hingga dua hari.
“Langkah ini tidak diinginkan, tetapi diperlukan agar layanan penting tetap berjalan,” ujar Wakil Presiden JD Vance dalam konferensi pers, dikutip dari Anadolu.
Vought menegaskan bahwa memo terkait PHK telah diedarkan sejak pekan lalu. Dalam memo tersebut, lembaga pemerintah diminta segera mengeluarkan pemberitahuan pengurangan tenaga kerja pada program atau proyek yang kehabisan dana akibat shutdown.
Meski jumlah pegawai yang terdampak belum disebutkan, kebijakan ini memicu pertanyaan hukum dari serikat pekerja dan kritik tajam dari Partai Demokrat.
1. Layanan publik terancam
Dilansir ANTARA, shutdown membuat sejumlah layanan publik terganggu. Program gizi Women, Infants, and Children (WIC) diprediksi akan kehabisan dana dalam satu hingga dua pekan mendatang. Asosiasi Nasional WIC bahkan memperingatkan bahwa jutaan penerima manfaat bisa kehilangan akses terhadap bantuan gizi esensial jika krisis anggaran tidak segera teratasi.
Selain itu, taman nasional hanya akan dibuka sebagian, sementara gaji pegawai federal tertunda. Operasional lembaga-lembaga yang tidak masuk kategori esensial juga terancam berhenti total, menambah beban masyarakat di tengah ketidakpastian politik.
2. Dampak pada militer dan politik
Pendanaan militer turut terhenti akibat kebuntuan anggaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius karena pembayaran gaji bagi personel militer ikut terhambat. Situasi tersebut dikhawatirkan melemahkan kesiapan pertahanan AS dalam jangka pendek.
Secara politik, shutdown memicu ketegangan antara Partai Demokrat dan Republik. Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menilai Partai Republik sengaja menciptakan penderitaan rakyat demi kepentingan politik. Sementara itu, Partai Republik tetap menolak rancangan anggaran Demokrat meski memiliki mayoritas di Senat.
3. Ketidakpastian anggaran
Upaya meloloskan rancangan anggaran di Senat berulang kali menemui jalan buntu. Baik usulan dari Partai Demokrat maupun Republik kembali ditolak dalam pemungutan suara terbaru. Dengan komposisi 53–47, Partai Republik tetap membutuhkan dukungan bipartisan agar legislasi dapat disahkan.
Kondisi ini memperpanjang ketidakpastian anggaran dan menunda penyelesaian krisis. Jika tidak segera ada kesepakatan, shutdown bisa berlangsung lebih lama dan memperdalam dampak negatif terhadap ekonomi, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat AS.
