3 Fakta Status Darurat Militer Korea Selatan yang Singkat
- Korea Selatan mengalami darurat militer setelah pengumuman mendadak oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa malam.
- Anggota parlemen berhasil menggelar rapat dan mencabut status darurat militer dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diumumkan.
- Krisis kepercayaan terhadap Yoon dan masalah politik internal Korsel menjadi alasan utama pencabutan status darurat militer.
Jakarta, IDN Times - Korea Selatan (Korsel) menghebohkan dunia pada Selasa malam lantaran Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer secara tiba-tiba. Pengumuman ini dikeluarkan sekitar pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB)
Dilansir CNN, Kamis (5/12/2024), setelah mengumumkan darurat militer, Yoon langsung memerintah pasukan untuk berjaga di gedung parlemen agar status darurat militer yang baru saja ditetapkannya tidak dihalangi.
Namun, para anggota parlemen berhasil menerobos masuk ke gedung Majelis Nasional dan langsung menggelar rapat. Selain itu ratusan warga Korsel juga langsung berkumpul di kompleks parlemen untuk mencegah agar pasukan militer tidak mengadang para anggota parlemen.
1. Kronologi pencabutan status darurat militer Korea Selatan
Seketika rapat digelar dan total 190 suara dari 300 anggota parlemen setuju bahwa status darurat militer yang ditetapkan Yoon tidak sah dan harus segera dicabut.
Pukul 01.00 dini hari waktu setempat pada Rabu 4 Desember, para anggota parlemen sepakat darurat militer harus dicabut.
Pada pukul 05.18 waktu setempat di hari yang sama, kabinet Yoon Suk Yeol resmi mencabut status darurat militer.
2. Alasan Yoon tetapkan status darurat bukan ancaman eksternal
Sejumlah pihak di kelompok oposisi keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal (merujuk ke Korut), melainkan oleh masalah politik Korsel sendiri yang makin parah.
Yoon telah didera krisis kepercayaan dari warga Korsel dan dituntut partai oposisi untuk turun jabatan. Sejumlah kasus juga melanda dirinya, salah satunya adalah kasus suap tas mewah yang diterima istrinya dan kasus manipulasi saham serta tragedi Itaewon yang dianggap tak tuntas ditanganinya.
Pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk kepala badan audit pemerintah, karena gagal menyelidiki Ibu Negara atas kasus korupsi dan suap.
Para politisi Korsel menyebut deklarasi Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai "langkah yang salah".
3. Menhan Korsel mundur
Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong Hyun mengundurkan diri di tengah kekacauan politik negaranya, usai penetapan darurat militer pada Selasa malam dan pencabutan status tersebut tak sampai 24 jam.
Yoon Suk Yeol dikabarkan telah menerima surat pengunduran diri Kim dan telah mencalonkan Choi Byung Hyuk untuk menjadi pengganti Kim. Choi saat ini menjabat sebagai Duta Besar Korsel di Arab Saudi.
Pengunduran diri ini diajukan Kim setelah partai oposisi utama, Partai Demokrat, mengajukan mosi untuk memakzulkannya. Mosi yang sama juga diajukan untuk memakzulkan Presiden Yoon.
