HKBP dan PGI Temui Jusuf Kalla, GAMKI Imbau Publik Hindari Polarisasi
- GAMKI menghormati pertemuan PGI dan HKBP dengan Jusuf Kalla, menilai dialog tersebut penting untuk menjaga komunikasi konstruktif serta menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
- GAMKI menegaskan proses hukum tetap berjalan sebagai langkah meluruskan pernyataan JK dan mencegah polarisasi publik, sambil mengajak semua pihak menjaga etika serta ruang diskusi yang sehat.
- Jusuf Kalla menjelaskan ceramahnya di Masjid UGM membahas konflik sosial Poso dan Ambon, bukan dogma agama, serta menegaskan tidak bermaksud menggeneralisasi ajaran Islam maupun Kristen.
Jakarta, IDN Times - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menghormati adanya pertemuan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Victor Tinambunan ke rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).
GAMKI menilai, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak khususnya umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak.
“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata Kuasa Hukum GAMKI, Saddan Sitorus, dalam keterangan resmi pada Senin (4/5/2026).
1. Jalur hukum terus berjalan
Lebih lanjut, GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama.
“Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” ujarnya.
"Kalaupun ceramah Bapak Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing," sambung Saddan.
2. Upaya antisipasi polarisasi
GAMKI menilai, pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Pasalnya, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.
Oleh sebab itu, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu dinilai sebagai antisipasi munculnya kegaduhan di masyarakat.
"Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelasnya.
Saddan mengingatkan, perbedaan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan semangat persatuan. Pihaknya berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi menciptakan suasana kondusif.
“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” pungkasnya.
3. Penjelasan JK soal ceramah di Masjid UGM
Sebelumnya, JK sempat memberikan klarifikasi terkait video ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menuai polemik. Ia menegaskan, isi ceramah tersebut tidak membahas ideologi atau dogma agama, melainkan konteks konflik sosial di Indonesia.
Hal itu disampaikan JK dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). JK menyinggung dinamika politik, tudingan terhadap dirinya, hingga klarifikasi soal ceramahnya di UGM.
JK menjelaskan, ceramah tersebut mengangkat konflik komunal yang pernah terjadi di Ambon dan Poso. Konflik itu melibatkan kelompok masyarakat berlatar belakang agama yang berbeda.
Ia menegaskan, ceramah yang disampaikan pun tidak membahas dogma maupun ideologi keagamaan. “Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak,” ucap JK.
Menurutnya, konflik tersebut justru menjadi contoh bagaimana ajaran agama dilanggar oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam ceramahnya, JK menyoroti cara pandang sebagian pihak yang membenarkan tindakan kekerasan dengan dalih agama. Ia menilai hal itu bertentangan dengan nilai dasar semua agama.
“Tentang kenapa mereka saling membunuh? Kenapa mereka saling membunuh? Ada enggak (ajaran) Islam dan Kristen? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak ada ajaran agama yang membenarkan tindakan saling membunuh, baik dalam Islam maupun Kristen. JK juga menjelaskan, ceramah tersebut disampaikan saat bulan Ramadan dan khusus di hadapan jemaah muslim. Karena itu, ia menggunakan pendekatan bahasa yang sesuai dengan audiens saat itu.
“Artinya karena saya bicara di kalangan Islam, sehingga saya katakan semua pihak, jadi artinya Islam dan Kristen juga berpikir begitu,” tutur JK.
Ia kembali menegaskan, pernyataannya tidak bermaksud menggeneralisasi ajaran agama tertentu, melainkan menggambarkan realitas pemahaman sebagian kelompok dalam konflik.
JK pun mengenang momen dirinya terlibat aktif dalam perdamaian konflik di Ambon dan Poso. Ia sebagai penengah menampung aspirasi kedua pihak yang sedang berperang. Di mana, umat Islam merasa syahid jika meninggal karena perang. Sementara umat Kristen menganggapnya sebagai martir.
Oleh sebab itu dalam ceramahnya, JK memilih menggunakan istilah syahid. Mengingat pernyataannya disampaikan di lingkungan masjid.
"Dan saya tahu kenapa mereka berbuat begitu. Karena dia pikir ini perang agama. Siapa yang meninggal akan syahid untuk Islam. Kristen menamainya martir. Tapi sebenarnya saya berada di masjid dan tidak mengerti martir. Yang saya katakan ya karena hampir sama, syahid dan martir hampir sama. Cuma bedanya caranya," ucap JK.
"Kalau syahid semua sama, mati karena membela agama, Itu syahid. Martir juga begitu, membela, mati karena membela agama. Jadi hanya istilah saja. Tapi karena saya di masjid maka saya pakai kata syahid. Karena kalau saya pakai kata martir, jemaah tidak tahu," imbuh dia.
Adapun, DPP GAMKI bersama lembaga kristen dan organisasi kemasyarakatan lainnya melaporkan Jusuf Kalla ke polisi. Laporan itu terkait ceramah Jusuf Kalla di Masjid UGM yang menuai polemik.
Pelaporan tersebut khususnya mengacu pada video di link Masjid Kampus UGM, di mana Jusuf Kalla membahas soal konflik Poso dan Ambon. Termasuk kaitannya dengan ideologi agama Islam dan Nasrani.
“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti," bunyi pernyataan JK yang dimaksud.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat membacakan tiga poin penting terkait kasus tersebut. Pertama, ditegaskan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh umat muslim bisa masuk surga.
”Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/04/2026).
Kedua, pihaknya mengecam keras pernyataan Jusuf Kalla yang menyakiti hati umat Kristen. Sahat menegaskan, narasi yang disampaikan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Ketiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke-kepolisian RI,” kata Sahat.
Selain GAMKI, ormas kristiani lainnya yaitu Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw, DPP Aliansi Timur Indonesia, Tim Manguni, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Batak Bersatu, Advokat Raja-Raja Batak, Gaharu Nusantara Bersinar, Diaspora, Tegas Jaga Indonesia, Patriot Garda Indonesia, Badan Kerja Sama Gereja dan Lembaga, Forum Jurnalis Batak, Garda Borgo Manguni, Seknas Indonesia Maju, dan Kejayaan Nusantara Cerdas.
