Hong Kong Pangkas Drastis Kursi Anggota Dewan yang Dipilih Langsung
Jakarta, IDN Times - Isu terkait demokrasi masih mewaarnai Hong Kong. Badan legislatif Hongkong mengumumkan akan merombak secara drastis pemilihan anggota dewan tingkat distrik, dengan cara mengurangi jumlah kursi yang bisa dipilih langsung oleh rakyat.
Dari adanya amandemen yang diumumkan pada Kamis (6/7/2023) ini, hanya ada 88 kursi anggota dewan yang bisa dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini turun dari jumlah sebelumnya, yang mana terdapat 452 kursi yang bisa dipilih langsung pada pemilihan 2019 silam.
Jumlah keseluruhan kursi dewan juga akan dikurangi dari sebelumnya 479 menjadi 470. Saat ini belum ada tanggal pasti kapan pemilihan berikutnya akan berlangsung.
1.Kandidat anggota dewan yang mencalonkan diri harus diperiksa oleh komite
Kandidat yang akan mencalonkan diri menjadi anggota dewan harus lulus dari pemeriksaan latar belakang keamanan nasional dan mendapatkan setidaknya tiga nominasi dari komite. Mekanisme pemantauan kerja akan diperkenalkan untuk memberikan sanksi pada kandidat anggota dewan yang melanggar aturan.
Dilansir Associated Press, perombakan elektoral yang diberlakukan ini mencerminkan kontrol Beijing yang meningkat atas Hongkong. Ini terjadi setelah protes massa prodemokrasi yang dilakukan selama berbulan-bulan pada 2019.
Beberapa kritikus mengungkapkan amandeman baru akan mengurangi partisipasi rakyat dalam urusan kota dan memperingatkan bahwa pemerintah bisa semakin kehilangan dukungan rakyat.
2.Beberapa anggota dewan distrik dinilai sudah bertindak melawan fungsi
Kepala Eksekutif Hongkong John Lee mengungkapkan pengesahan RUU amandemen yang baru itu didukung dengan suara bulat LegCo. Lee juga mengatakan banyak anggota dewan distrik yang sudah bertindak melawan fungsi dan mengganggu pelaksanaan rapat, serta secara tidak berhati-hati mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi dewan distrik.
“Kekacauan adalah peringatan bagi kami. Kita harus menutup celah kelembagaan dan sepenuhnya mengecualikan kekuatan anti-China dan destabilisasi dari dewan distrik,” kata John Lee dalam sebuah pernyataan, dikutip Hong Kong Free Press.
3.Uni Eropa Mengecam Keputusan yang Dibuat Hongkong
Kepala Eksekutif Hongkong sudah menyetujui RUU amandemen dan menganggap ini merupakan tonggak penting dalam meningkatkan dewan distrik. Akan tetapi, Uni Eropa malah mengecam RUU tersebut dan mengatakan itu bertentangan dengan komitmen terhadap perwakilan demokratis yang ditetapkan dalam konstitusi.
Dilansir South China Morning Post, Uni Eropa tetap bersikeras bahwa perombakan tersebut akan sangat melemahkan kemampuan publik Hongkong untuk memilih perwakilan dalam menjaga kepentingan distrik.
“Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadaan kebebasan mendasar, demokrasi dan pluralisme politik di Hongkong yang seharusnya tetap dilindungi setidaknya hingga tahun 2047 di bawah Deklarasi Bersama China-Inggris pada 1984 dan komitmen internasional China,” kata Uni Eropa.
