HRW: Kejahatan di Gaza Harus Dihukum Terlepas dari Gencatan Senjata
Jakarta, IDN Times - Human Rights Watch (HRW), pada Kamis (16/1/2025), menyerukan hukuman atas kejahatan keji yang terjadi di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, terlepas dari adanya gencatan senjata.
“Meskipun kemarin para pejabat Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata multi-fase, kejahatan keji yang dilakukan pada dan sejak 7 Oktober 2023, tidak boleh dibiarkan begitu saja,” kata ketua HRW Tirana Hassan dalam konferensi pers untuk peluncuran laporan tahunan organisasi tersebut.
Menurut data resmi, serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan 46.876 warga Palestina dan meratakan sebagian besar wilayah tersebut. Sebagian besar dari para korban adalah warga sipil. Konflik ini dipicu oleh serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya disandera.
1. Israel harus menjamin akses kemanusiaan di Gaza
Pada Rabu (15/1/2025), Qatar dan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah 15 bulan perang. Namun, serangan udara Israel terus berlanjut di Jalur Gaza dan telah menewaskan lebih dari 100 orang sejak gencatan senjata tersebut diumumkan.
“Meskipun gencatan senjata akan memberikan bantuan bagi jutaan pengungsi di Gaza, hal itu tidak akan menjadi solusi,” kata Hassan, dikutip dari The New Arab.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sedikitnya 1,9 juta orang, atau 90 persen populasi Gaza, telah mengungsi akibat serangan Israel di wilayah tersebut. Selain itu, 345 ribu penduduk sana di sana juga menghadapi kerawanan pangan yang parah.
“Apa yang dibutuhkan ke depan adalah akses kemanusiaan, dan dalam hal ini, kita berbicara tentang otoritas Israel, yang harus mengizinkan material untuk membangun kembali infrastruktur, termasuk infrastruktur air dan sistem kesehatan, yang telah hancur selama konflik ini, serta bantuan kemanusiaan,” tambah ketua HRW tersebut.
2. Kabinet Israel setujui perjanjian gencatan senjata dengan Hamas
Kabinet Israel telah menyetujui kesepakatan dengan Hamas terkait gencatan senjata dan pembebasan sandera pada Sabtu (18/1/2025) pagi. Kesepakatan ini diperkirakan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025).
“Pemerintah telah menyetujui kerangka pemulangan para sandera. Kerangka pembebasan sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu,” kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dalam pernyataan sebelumnya pada Jumat (17/1/2025), Hamas mengatakan bahwa hambatan yang muncul sehubungan dengan ketentuan perjanjian gencatan senjata tersebut telah diselesaikan pada hari itu.
Pemimpin perunding AS, Brett McGurk, mengatakan bahwa gencatan senjata itu diperkirakan akan dimulai pada Minggu pagi, dengan tiga sandera perempuan akan diserahkan ke Israel pada Minggu sore melalui Palang Merah.
"Kami telah mengunci setiap detail dalam perjanjian ini. Kami cukup yakin perjanjian ini siap diterapkan pada hari Minggu," kata McGurk kepada CNN dari Gedung Putih.
3. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan selama fase awal gencatan senjata
Berdasarkan kesepakatan tersebut, gencatan senjata tiga tahap ini dimulai dengan fase awal selama 6 minggu, yang mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina serta peningkatan bantuan kemanusiaan di Gaza.
Dilansir dari Reuters, sebanyak 33 dari 98 sandera Israel yang tersisa, termasuk perempuan anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun, akan dibebaskan pada tahap ini.
Sementara itu, Israel akan membebaskan semua perempuan dan anak-anak Palestina di bawah 19 tahun yang ditahan di penjara-penjara Israel pada akhir tahap pertama. Kementerian Kehakiman Israel, pada Jumat, telah merilis daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan dalam pertukaran pertama pada Minggu.
Sebanyak 600 truk bantuan juga harus diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama 6 minggu pertama gencatan senjata. Setengah di antaranya akan dikirim ke Gaza utara, di mana krisis pangan yang parah sedang terjadi.
"Itu bisa dilakukan, tetapi tidak realistis untuk percaya bahwa 600 truk hanya akan dibawa oleh PBB atau organisasi kemanusiaan," kata ketua badan bantuan Palestina untuk PBB (UNRWA), Philippe Lazzarini, pada Jumat.
Ia menambahkan bahwa truk komersial juga perlu dilibatkan.
