Deportasi Paksa Anak-anak Ukraina, Uni Eropa Sanksi Pejabat Rusia
- Uni Eropa dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap pejabat serta institusi Rusia yang diduga mendeportasi dan mengindoktrinasi anak-anak Ukraina melalui program pendidikan pro-Rusia dan pelatihan militer.
- Sejak invasi 2022, sekitar 20.500 anak Ukraina dilaporkan dideportasi secara ilegal ke Rusia atau wilayah pendudukan, kehilangan identitas nasional, dan sebagian dipaksa mengikuti indoktrinasi ideologis.
- Pemerintah Rusia mengklaim pemindahan anak-anak dilakukan demi perlindungan dari konflik, namun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang.
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) dan Inggris, pada Senin (11/5/2026), menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat dan institusi Rusia yang dituduh secara sistematis mendeportasi dan mengindoktrinasi anak-anak Ukraina.
UE mengatakan, sanksi mereka menargetkan 16 individu dan 7 entitas Rusia yang terlibat dalam program indoktrinasi pro-Rusia terhadap anak-anak, termasuk kegiatan patriotik, pendidikan ideologis dan aktivitas berorientasi militer. Sanksi tersebut, yang mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan, disetujui oleh 27 negara anggota UE melalui koordinasi dengan Kanada dan Inggris.
"Penculikan anak-anak bukanlah hal yang kebetulan. Ini adalah kebijakan Rusia yang disengaja, sebuah serangan yang diperhitungkan terhadap masa depan Ukraina," kata diplomat utama UE, Kaja Kallas, dalam konferensi pers.
1. Sanksi Inggris targetkan 85 individu dan entitas Rusia
Dilansir dari Al Jazeera, Inggris menjatuhkan sanksi yang lebih luas dengan menargetkan 85 individu dan entitas Rusia. Salah satunya adalah Centre for Military and Patriotic Training and Education of Youth atau yang dikenal sebagai Warrior Centre. Lembaga negara Rusia itu dilaporkan menjadi tempat anak-anak Ukraina menjalani pelatihan militer dan menerima ideologi pro-Kremlin.
Sanksi juga dijatuhkan kepada Yulia Sergeevna Velichko, menteri kebijakan pemuda yang dilantik Moskow di Republik Rakyat Luhansk, atas perannya dalam menjalankan berbagai inisiatif yang dipimpin negara.
Dilansir dari Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, mengatakan bahwa Inggris akan terus bekerja sama dengan sekutu untuk mendukung setiap upaya mengidentifikasi dan melacak anak-anak yang telah dibawa pergi.
2. Sekitar 20.500 anak diambil secara tidak sah dari Ukraina
Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022, sekitar 20.500 anak dilaporkan telah dideportasi secara tidak sah atau dipindahkan secara paksa ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina timur.
Para pejabat UE mengatakan, sebagian besar anak-anak tersebut kehilangan identitas dan budaya Ukraina mereka, diberikan paspor Rusia dan ditempatkan untuk diadopsi. Ada juga yang dipaksa masuk ke sekolah untuk indoktrinasi atau ke kamp militer.
“Rusia mencoba menghapus identitas mereka. Jika kita melihat Konvensi Genosida, ini merupakan salah satu ciri dari kejahatan genosida. Jadi, ini sangat serius," kata Menteri Luar Negeri Latvia, Baiba Braze, dalam pertemuan dengan para mitra UE di Brussels, di mana sanksi tersebut disetujui.
3. Rusia klaim ambil anak-anak Ukraina untuk lindungi mereka
Rusia sendiri tidak membantah telah mengambil anak-anak tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah itu diambil untuk melindungi mereka dari konflik. Moskow juga mengklaim bersedia mengembalikan anak-anak tersebut jika keluarga mereka melapor dan dapat diverifikasi.
Pada 2023, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas tuduhan kejahatan perang berupa deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina.
Dilansir dari Al Jazeera, pengumuman sanksi dari UE dan Inggris disambut baik oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.
“Mereka adalah pihak-pihak yang ‘mengubah’ identitas anak-anak Ukraina, membantu membuat mereka membenci tanah air mereka, dan suatu hari nanti bisa membuat mereka mengangkat senjata untuk melawan Ukraina," ujarnya.
