India Masuk Daftar Hitam Komisi Kebebasan Beragama AS
Jakarta, IDN Times - Komisi independen di Amerika Serikat (AS) selama 4 tahun berturut-turut merekomendasikan agar pemerintah India, yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, ditambahkan ke daftar hitam kebebasan beragama. Dikatakan bahwa kondisi negara untuk agama minoritas terus memburuk sepanjang 2022.
Dalam laporan tahunannya pada Senin, Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) meminta Departemen Luar Negeri untuk menunjuk India sebagai “negara dengan perhatian khusus”.
Panel independen telah mengajukan banding untuk penunjukan tersebut sejak 2020. Label tersebut menuduh pemerintah melakukan pelanggaran sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan terhadap kebebasan beragama dan membuka pintu bagi sanksi ekonomi, dilansir Al Jazeera.
1. Kebijakan diskriminatif yang disoroti
Badan tersebut mengatakan, pemerintah India di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal mempromosikan kebijakan diskriminatif agama pada 2022.
“Itu termasuk undang-undang yang menargetkan konversi agama, hubungan antaragama, pemakaian jilbab dan penyembelihan sapi, yang berdampak negatif terhadap umat Islam, Kristen, Sikh, Dalit dan Adivasis (masyarakat adat dan suku terjadwal),” kata komisi tersebut.
Laporan mencatat bahwa sekitar 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India adalah Muslim, sekitar 2 persen Kristen, dan 1,7 persen Sikh. Hampir 80 persen dari negara adalah Hindu.
Panel lebih lanjut menegaskan, pemerintah India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi terus menekan suara-suara kritis, terutama agama minoritas dan mereka yang mengadvokasi atas nama mereka.
2. Biden dianggap tidak bisa berbuat banyak
Panel AS hanya menawarkan rekomendasi dan tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan. Ada sedikit harapan bahwa Departemen Luar Negeri akan mengadopsi posisi komisi tersebut, karena Washington dan New Dehli terus memperkuat hubungan mereka dalam upaya melawan pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam laporannya, pengawas kebebasan beragama mencatat pemerintahan Presiden AS Joe Biden gagal menetapkan India sebagai negara yang menjadi perhatian khusus, setelah membuat rekomendasi di tahun-tahun sebelumnya.
“AS dan India terus mempertahankan hubungan bilateral yang kuat seputar perdagangan ekonomi dan teknologi. Perdagangan mencapai 120 miliar dolar AS pada 2022, menjadikan AS sebagai mitra dagang terbesar India,” kata laporan itu.
“Presiden Biden dan PM Modi berinteraksi dalam beberapa kesempatan, termasuk KTT G20 dan G7 serta KTT Empat Pemimpin,” tambahnya, yang terakhir merujuk pada pengelompokan informal AS, India, Jepang, dan Australia.
3. India belum memberikan tanggapan
Pemerintah India tidak segera menanggapi laporan tersebut.
Mengikuti rekomendasi tahun lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri New Delhi Arindam Bagchi menuduh pejabat senior AS membuat komentar yang kurang informasi dan bias.
“Sebagai masyarakat pluralistik alami, India menghargai kebebasan beragama dan hak asasi manusia,” kata Bagchi dalam sebuah pernyataan saat itu.
Dewan Muslim Amerika India mengatakan, laporan USCIRF menegaskan kembali apa yang kelompok hak asasi telah katakan selama bertahun-tahun, bahwa pemerintah India terus secara sistematis melanggar kebebasan beragama komunitas minoritas khususnya Muslim dan Kristen.
