Inggris: Hak Perempuan Harus Terus Maju, Tak Boleh Mundur!
- Seema Malhotra menegaskan tidak boleh ada kemunduran dalam hak, suara, dan partisipasi perempuan di ruang sipil maupun politik saat memperingati 25 tahun Resolusi DK PBB 1325 di Jakarta.
- Inggris menunjukkan komitmen nyata terhadap agenda Women, Peace and Security melalui kepemimpinan global serta kerja sama dengan ASEAN untuk memperkuat peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan.
- Forum kolaborasi Inggris–ASEAN bersama The Habibie Center menyoroti pentingnya kemitraan lintas kawasan guna memastikan kebijakan inklusif yang mendukung stabilitas dan keterlibatan aktif perempuan di tingkat regional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Seema Malhotra menegaskan, tidak boleh ada kemunduran dalam hak-hak perempuan, termasuk dalam partisipasi mereka di ruang sipil dan politik. Penegasan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World” di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dalam forum yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta Selatan, Malhotra berbicara di hadapan para peserta yang memperingati 25 tahun pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS).
“Tidak boleh ada kemunduran dalam hak-hak perempuan, dalam suara perempuan, dalam pendidikan perempuan, maupun dalam keterlibatan perempuan di ruang sipil, termasuk dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam ruang politik,” tegas Malhotra.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi atas capaian dan tantangan agenda WPS selama seperempat abad, sekaligus menyoroti pentingnya memastikan komitmen global tetap terjaga.
1. Sudah 25 tahun Resolusi 1325 agar perempuan berdaya
Malhotra menyampaikan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan merupakan bidang di mana Inggris telah menunjukkan kepemimpinan selama lebih dari 25 tahun. Ia merujuk pada peran Inggris dalam lahirnya Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000.
Menurutnya, gagasan utama dari resolusi tersebut adalah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan penyelesaian konflik akan menghasilkan perdamaian yang lebih stabil dan bertahan lama.
“Sangat penting untuk memastikan adanya suara perempuan, kepemimpinan perempuan, serta keterlibatan anak perempuan dalam membentuk upaya kita di bidang perdamaian, aksi iklim, dan penyelesaian isu-isu iklim,” ujarnya.
Dalam pidato kuncinya, ia juga menekankan komitmen terhadap WPS harus diwujudkan dalam tindakan nyata. “Agenda Women, Peace and Security bukan hanya kerangka normatif, melainkan komitmen nyata untuk memastikan perempuan berada di meja pengambilan keputusan,” kata Malhotra.
2. Lima tahun kemitraan Inggris-ASEAN
Malhotra menjelaskan, dalam kemitraan yang sudah berjalan lima tahun dengan ASEAN, Inggris telah menetapkan Rencana Aksi Kemitraan Dialog Inggris–ASEAN (2022–2026) terkait Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Agenda tersebut juga telah dimasukkan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2045 tahun ini.
Melalui rencana aksi itu, Inggris dan ASEAN menetapkan target terukur untuk meningkatkan representasi perempuan serta memastikan akuntabilitas pemerintah atas kemajuan yang dicapai.
Inggris, lanjutnya, telah melatih lebih dari 4.000 pemangku kepentingan di seluruh ASEAN, termasuk lebih dari 400 aktor negara.
Selain itu, Inggris mengembangkan ASEAN WPS Knowledge Hub, sebuah platform pengetahuan yang telah digunakan oleh lebih dari 3.500 orang untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.
“Kami telah membantu enam negara ASEAN bekerja sama dengan pemerintah mereka untuk mengadopsi dan memperbarui rencana aksi nasional, termasuk Vietnam dan Malaysia, serta melanjutkan kerja sama kami dengan Indonesia dalam fase kedua tersebut,” tambahnya.
3. Pentingnya kolaborasi kuat dengan ASEAN
Forum diskusi ini terselenggara melalui kolaborasi Pemerintah Inggris lewat Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) bersama The Habibie Center. Selain Malhotra, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009–2014, Marty Natalegawa, juga hadir sebagai pembicara utama.
Dalam paparannya, Malhotra menyoroti pentingnya kemitraan lintas kawasan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang inklusif.
“Kemitraan ASEAN–Inggris menunjukkan kolaborasi regional mampu mempercepat implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Diskusi tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi 25 tahun Resolusi 1325, tetapi juga penegasan kembali partisipasi perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan tetap menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas global di tengah berbagai tantangan masa kini.
