DPR: APBN Mampu Biayai Semua Peserta BPJS, Beli Motor Trail Bisa Kok
- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong pemerintah menanggung penuh biaya BPJS Kesehatan bagi 225,94 juta peserta karena yakin APBN mampu membiayainya.
- Charles menyoroti pembelian 21.800 motor listrik untuk program makan bergizi gratis senilai Rp42 juta per unit sebagai bukti kemampuan negara dalam mendanai program besar.
- Ia mengungkapkan sekitar 58,32 juta peserta JKN masih nonaktif dan memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp113 triliun per tahun jika seluruh peserta dibiayai negara.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendorong pemerintah untuk membiayai penuh seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 225,94 juta jiwa. Ia meyakini negara mampu menalangi program pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia pun menyinggung kemampuan negara untuk membeli 21,800 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menunjung program makan bergizi gratis (MBG) dengan harga Rp42 juta per unit.
Adapun, usulan ini juga didorong dengan polemik penonaktifan peserta PBI-JK yang mencapai 11 juta. Sedangkan, data yang baru diaktivasi kembali baru mencapai 2,1 juta.
"Mampu nggak negara? Mampu, Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu, kok. Mampu, Pak. Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Mampu, Pak," kata Charles dalam rapat bersama Menkes dan Mensos di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Charles mengungkapkan bahwa total peserta JKN saat ini mencapai 284,6 juta jiwa atau sekitar 98,7 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 58,32 juta peserta atau 20 persen tercatat dalam kondisi nonaktif.
“Yang non-aktif, Pak hari ini, Pak, 58,32 juta, Pak. 20 persen non-aktif, Pak hari ini, Pak. Ya. Jadi yang sudah dibiayai selama ini kan 96,63 juta," kata dia.
Ia juga menjelaskan, selama ini terdapat sekitar 96,63 juta peserta yang iurannya dibiayai oleh pemerintah. Charles mengatakan, kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU)—baik dari kalangan penyelenggara negara maupun badan usaha—dikeluarkan dari perhitungan, karena iurannya sudah ditanggung oleh perusahaan dan negara.
Berdasarkan simulasi perhitungan Charles, bila diasumsikan iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan, total kebutuhan anggaran fiskal untuk menalangi BPJS Kesehatan bagi 225,94 peserta bisa mencapai sekitar Rp113 triliun per tahun.
"Jadi saya sarankan sekali lagi, daripada kita berdebat soal ini terus-menerus, ini nggak selesai nih, Pak. Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara," kata Ketua DPP PDIP itu.
