Ingin Pisah Dari Spanyol, Massa Pro-Kemerdekaan Demo di Barcelona
Barcelona, IDN Times - Keinginan penduduk Catalan untuk memisahkan diri dari Pemerintahan Spanyol memang tidak mudah untuk dipupus. Penahanan terhadap seorang pemimpin gerakan pro kemerdekaan wilayah itu tak menyurutkan niat, dan upaya mereka untuk terus memperjuangkan pembentukan Pemerintahan mereka sendiri.
Dikutip dari laman berita Reuters, pada hari Minggu (15/4/2018) lalu, ratusan ribu warga pendukung kemerdekaan Katalunya tumpah-ruah membanjiri jalan-jalan di kota Barcelona.
Tuntunan mereka adalah pembebasan para pemimpin yang dicap sebagai separatis oleh Pemerintah Spanyol dari penjara. Pemenjaraan pimpinan gerakan pro-kemerdekaan Katalunya itu terjadi setelah putusan pengadilan tertinggi di Spanyol menggagalkan upaya mereka, untuk memilih pemimpin regional.
1. Tak kurang dari 350 ribu orang terlibat dalam demonstrasi itu
Dalam aksi yang digelar memenuhi bagian utama kota Barcelona itu, tak kurang melibatkan sekitar 350 ribu demonstran.
Mereka memenuhi beberapa bagian utama kota di Barcelona. Para kelompok demonstran itu melambakan bendera dan juga mengenakan pakaian kuning. Atribut-atribut yang mereka kenakan tersebut merupakan bentuk alat dukungan kepada pemimpin mereka yang tengah menjalani hukuman penjara.
Politikus yang tengah menghadapi tuduhan terkait gerakan separatis tersebut adalah Jordi Sanchez. Politikus ini merupakan kandidat terbaru yang telah diajukan oleh anggota parlemen Katalunya untuk mengemban tampuk kepemimpinan wilayah itu.
2. Katalunya menyatakan kemerdekaan pada Oktober lalu
Upaya Pemerintah wilayah Katalunya untuk memisahkan diri dari Kerajaan Spanyol dimulai, setelah pernyataan kemerdekaan wilayah itu pada bulan Oktober lalu.
Namun perjuangan untuk memisahkan diri dari Spanyol itu tidaklah berjalan mulus. Pengadilan-pengadilan Spanyol telah memutuskan bahwa pendeklarasian itu adalah sebuah tindakan yang ilegal.
Akibat adanya putusan pengadilan-pengadilan yang tidak mengesahkan deklarasi Katalunya itu, Madrid kini mengambil kendali langsung atas pemerintahan di wilayah Katalunya itu, dan menyerukan untuk segera dilakukan pemilihan umum yang baru di wilayah itu.
Pasca pengumuman deklarasi yang dilakukan oleh pemerintah wilayah Katalunya itu, mereka belum juga bisa menemukan pemimpin yang sesuai, dilansir dari Channelnewsasia.com.
Pemerintah Spanyol bahkan menekankan bahwa jika hingga akhir Mei belum ada seorang pemimpin baru di wilayah itu, maka Katalunya akan dipaksa segera bisa menyelenggarakan pemilu untuk memilih pimpinan.
3. Politikus pro-kemerdekaan, Carles Puigdemont terpaksa mendekam 25 tahun penjara karena tuduhan pemberontakan
Seorang politikus pendukung gerakan kemerdekaan Barcelona, Carles Puigdemont terpaksa harus mendekam dalam jeruji besi dengan tuntunan selama 25 tahun penjara.
Minggu lalu, hakim dari Mahkamah Agung Spanyol, Pablo Llarena menolak untuk membebaskan Puigdemont dari penjara karena tuduhan pemberontakan.
Hal tersebut mengakibatkan politikus pro-kemerdekaan Barcelona menjalani masa hukuman di penjara dengan tuntutan 25 tahun penjara.
Puigdemont tidak menyetujui terjadinya pemilihan umum di wilayah Katalunya, yang tengah berupaya untuk memisahkan diri dari Kerajaan Spanyol.
"Ini adalah kewajiban kami untuk menemukan sebuah cara yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya pemilihan lebih lanjut. Semua memiliki risiko. Dan risiko itu muncul karena ada pihak-pihak lain yang terlibat yakni Pemerintah Spanyol," demikian kata Puigedemont dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi TV3, yang direkam di Berlin dan disiarkan pada hari Minggu lalu.
Banyak pengunjuk rasa yang menyatakan klaim bahwa Pemerintah Spanyol melanggar aturan hukum dengan memenjarakan politikus-politikus yang diyakini oleh Spanyol sebagai 'tahanan politik'.
