Israel Gelontorkan Rp334 Miliar untuk Permukiman Ilegal di Tepi Barat
Jakarta, IDN Times - Israel secara diam-diam telah mengalokasikan dana sebesar 75 juta shekel (sekitar Rp334 miliar) untuk peralatan keamanan di permukiman Yahudi tidak resmi di Tepi Barat. Langkah ini terungkap melalui dokumen yang ditemukan oleh kelompok pemantau anti-permukiman, Peace Now.
Ini merupakan pendanaan pertama pemerintah Israel secara terbuka ke pos-pos terdepan tidak resmi, yang terpisah dari lebih dari 100 permukiman yang diakui secara resmi. Kebijakan kontroversial ini semakin memperumit prospek solusi dua negara yang didukung oleh komunitas internasional.
Palestina dan komunitas internasional telah lama menyatakan, semua permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal dan merusak harapan terwujudnya negara Palestina yang berdaulat.
Kementerian Permukiman dan Misi Nasional Israel, yang dipimpin oleh seorang tokoh pemukim sayap kanan, mengonfirmasi penganggaran dana tersebut untuk apa yang mereka sebut sebagai "permukiman muda".
1. Dana miliaran rupiah untuk permukiman ilegal
Dilansir Associated Press, dana yang dialokasikan pemerintah Israel digunakan untuk berbagai keperluan keamanan di permukiman tidak resmi ini. Peace Now melaporkan bahwa dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan kendaraan, drone, kamera, generator, gerbang listrik, pagar, dan pembangunan jalan baru yang menghubungkan permukiman-permukiman terpencil.
Menurut estimasi, sekitar 500 orang tinggal di pertanian-pertanian kecil tidak resmi, sementara 25 ribu lainnya bermukim di pos-pos terdepan yang lebih besar. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, pos-pos terdepan ini sering mendapat dukungan diam-diam sebelum akhirnya dilegalkan secara retroaktif.
Kelompok hak asasi manusia menyoroti bahwa jaringan pertanian terpencil yang berkembang di puncak bukit Tepi Barat menjadi pendorong utama kekerasan dan pengusiran warga Palestina.
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Palestina melaporkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan permukiman ilegal ini.
2. Kebijakan pro-pemukim Netanyahu terus menuai kecaman
Kebijakan pemerintah Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus menuai kontroversi. Dalam sebulan terakhir, Israel telah melegalkan lima permukiman yang sebelumnya berstatus ilegal. Selain itu, Israel juga melakukan perampasan tanah terbesar di Tepi Barat dalam tiga dekade terakhir.
Dikutip dari France24, pemerintahan sayap kanan jauh Netanyahu saat ini didominasi oleh pemukim Tepi Barat dan politisi pro-pemukim. Netanyahu bahkan menempatkan menteri keuangannya, Bezalel Smotrich, dalam posisi baru di Kementerian Pertahanan yang mengawasi pembangunan dan pengembangan permukiman.
Langkah agresif Israel ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pengadilan tertinggi PBB pada Jumat lalu menyatakan kehadiran Israel di wilayah Palestina melanggar hukum internasional dan meminta penghentian segera pembangunan permukiman.
Namun, Netanyahu dengan cepat menolak pendapat tidak mengikat tersebut, menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari tanah air bersejarah bangsa Yahudi.
3. Terdapat 90 pertanian tidak resmi di Tepi Barat
Menghadapi kebijakan ekspansif Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi internasional kepada 13 pemukim Israel garis keras.
Sanksi juga dikenakan pada dua pos terdepan terkait dan empat kelompok atas tuduhan serangan terhadap warga Palestina. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan membuka peluang pembekuan aset serta larangan perjalanan dan visa.
Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berulang kali menyatakan keprihatinan mendalam atas lonjakan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Bahkan, mantan jenderal tertinggi Israel di Tepi Barat juga mengungkapkan kekhawatiran serupa dalam pidato perpisahannya baru-baru ini.
Menanggapi kritik dan sanksi tersebut, Israel menyatakan sedang mengambil tindakan untuk mengatasi serangan-serangan ini. Israel berpendapat bahwa sanksi internasional tidak diperlukan. Namun, pemerintah tidak mempublikasikan daftar pertanian dan pos terdepan yang menerima dana, sehingga tidak jelas apakah yang terkena sanksi termasuk di dalamnya.
Peace Now memperkirakan saat ini terdapat lebih dari 90 pertanian tidak resmi di Tepi Barat. Jumlah ini meningkat dari sekitar 70 pertanian yang teridentifikasi sebelumnya. Situasi ini semakin memperumit upaya perdamaian dan memperdalam ketegangan di wilayah yang telah lama dilanda konflik.
