Jokowi Ajak Negara Anggota ASEAN Tindak Tegas Pelaku TPPO
Jakarta, IDN Times - Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi sorotan di KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 10-11 Mei 2023. Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo menyatakan para pemimpin ASEAN sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menangani masalah itu.
“Hal yang menyentuh kepentingan rakyat, menjadi perhatian penting bagi para pemimpin ASEAN, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia,” kata Jokowi, dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Kamis (11/5/2023).
“Saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku utamanya,” tegas Jokowi.
1. Adopsi dokumen terkait penindakan TPPO lewat penyalahgunaan teknologi
Para pemimpin ASEAN akhirnya mengadopsi dokumen terkait penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penyalahgunaan teknologi.
“Perlunya mempromosikan respons ASEAN yang kohesif dan segera untuk mengatasi ancaman saat ini dan di masa depan yang timbul dari penyalahgunaan teknologi dalam TPPO,” sebut pernyataan para pemimpin ASEAN tersebut, Rabu (10/5/2023).
ASEAN juga harus memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam menangani TPPO akibat penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN, termasuk meningkatkan penegakan hukum masing-masing negara anggota dan badan-badan terkait.
2. Perkuat upaya regional untuk identifikasi korban
Para pemimpin ASEAN juga sepakat memperkuat upaya regional untuk mengidentifikasi korban TPPO atau individu yang berpotensi menjadi korban.
“ASEAN juga harus memperkuat upaya mengatasi faktor kerentanan termasuk gender, etnis, disable, usia dan faktor lainnya, serta akar penyebab yang menimbulkan dan meningkatkan risiko TPPO akibat penyalahgunaan teknologi,” lanjut pernyataan itu.
3. Respons dan bantuan segera terhadap korban
Negara ASEAN juga diharuskan segera merespons dan memberikan bantuan kepada korban TPPO.
Upaya itu bisa dilakukan dengan meningkatkan saluran koordinasi dan komunikasi, meningkatkan akses bantuan hukum, pemulihan, pengaduan, dan berkolaborasi dengan jaringan penegak hukum di kawasan.
Tak lupa pula, ASEAN juga bisa meningkatkan kerja sama dan kolaborasi lebih lanjut dengan mitra wicara ASEAN, badan PBB, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor publik, swasta, masyarakat sipil, akademisi dan media, untuk mencegah terjadinya TPPO.
