Jakarta, IDN Times - Pemimpin junta militer Niger yang baru saja merebut kekuaaan dari Presiden Mohammed Bazoum, meminta duta besar Prancis, Jerman, Amerika Serikat (AS) dan Nigeria untuk meninggalkan negaranya. Hal itu diumumkan junta pada Jumat (25/8/2023).
Langkah itu diambil karena hubungan bilateral yang terus memburuk dengan cepat antara Niger dengan negara-negara tersebut. Baik Prancis, Jerman dan AS telah mengecam kudeta militer.
Jerman meminta Uni Eropa (UE) untuk menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin junta dan Prancis menyerukan agar Presiden Bazoum yang terpilih secara demokratis, diangkat kembali untuk memimpin negara di Afrika Barat tersebut.
Pengumuman agar duta besar empat negara meninggalkan Niger dilakukan oleh Menteri Luar Negeri yang dilantik junta militer. Utusan empat negara diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Niamey.
Dilansir France24, Prancis telah memperhatikan permintaan para pemberontak yang melakukan kudeta. Mereka menolak untuk pergi karena kelompok kudeta dianggap bukan otoritas yang sah di Niger.
"Para pelaku kudeta tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan ini, persetujuan duta besar hanya datang dari otoritas terpilih yang sah di Niger," kata Kementerian Luar Negeri Prancis.
"Kami terus mengevaluasi kondisi keamanan dan operasional kedutaan kami," tambah kementerian itu.
Junta yang mengusir duta besar Jerman, mengatakan duta besar tidak menanggapi undangan dari Kementerian Luar Negeri dalam pertemuan pada Jumat. Hal itu disebut sebuah tindakan dari pemerintah Berlin yang bertentangan dengan kepentingan Niger.
Dilansir Deutsche Welle, pihak berwenang kemudian memutuskan untuk meminta duta besar Berlin meninggalkan negaranya. Pengusiran duta besar Jerman terjadi setelah perintah serupa dikirim ke utusan Prancis. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Jerman.
Awal bulan ini, Berlin mendukung upaya regional untuk menyelesaikan krisis Niger. Tujuannya adalah untuk memulihkan tatanan konstitusional. Berlin juga meminta UE untuk memberi sanksi terhadap para pemimpin kudeta.
Blok ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) sebelumnya telah mendesak para pemimpin kudeta untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dan mendorong kembalinya pemerintahan sipil.
Sementara itu para jenderal pemimpin kudeta, menjanjikan masa transisi akan dilakukan selama tiga tahun. Tapi ECOWAS menuntut segera dikembalikan ke tatanan konstitusional.
"Bahkan sekarang, belum terlambat bagi militer untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan mendengarkan alasan karena para pemimpin regional tidak akan membiarkan kudeta," kata presiden komisi ECOWAS Omar Alieu Touray dikutip dari Le Monde.
ECOWAS disebut telah mempersiapkan militer untuk melakukan intervensi. Niger sendiri mengancam akan menanggapinya. Pada Kamis, Niamey bahkan telah mempersilakan tentara Mali dan Burkina Faso untuk bisa memasuki negaranya jika terjadi intervensi militer dari ECOWAS.
Toray menolak ECOWAS memiliki rencana untuk perang dengan Niger. Dia menegaskan, persiapan siaga merupakan kekuatan sah yang diperbolehkan berdasar undang-undang ECOWAS yang disetujui para anggota.
