Kanada Ogah Bayar, Prancis Tegas Tolak Dewan Perdamaian Gaza Trump
- Prancis menegaskan komitmen pada struktur PBB.
- Pengamat dan PBB menyoroti implikasi terhadap multilateral is me.
- Struktur dewan dan respons negara terhadap keanggotaan.
Jakarta, IDN Times – Kanada memutuskan tak ikut membayar untuk bergabung dalam usulan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Seorang sumber di pemerintahan Kanada menyebut Ottawa tak akan membayar untuk kursi tersebut, dan hingga kini permintaan pembayaran juga belum diajukan, meski sebelumnya Perdana Menteri (PM) Mark Carney menyatakan kesiapan menerima undangan.
Di sisi lain, Prancis pada Senin (19/1/2026) menyatakan penolakan tegas terhadap gagasan itu. Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menyampaikan dalam sidang parlemen, “Pada tahap ini, Prancis tidak dapat menerima,” sambil menegaskan bahwa piagam tersebut melampaui mandat pembangunan kembali serta pengelolaan Gaza pascaperang yang telah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bertentangan dengan komitmen internasional Prancis, khususnya keanggotaannya di PBB yang tak boleh dipertanyakan dalam kondisi apa pun, dilansir dari NDTV.
1. Prancis menegaskan komitmen pada struktur PBB
Sejalan dengan itu, sumber yang dekat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengonfirmasi bahwa Paris tak berniat memberi respons positif atas undangan tersebut. Alasannya, usulan ini dinilai melampaui isu Gaza dan memunculkan pertanyaan serius mengenai penghormatan terhadap prinsip serta struktur PBB yang dalam keadaan apa pun tak boleh diganggu gugat.
Kementerian Luar Negeri Prancis kembali menggarisbawahi posisi tersebut.
“Ini tetap menjadi landasan multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai lebih diutamakan daripada kesewenang-wenangan, politik kekuasaan, dan perang,” katanya, dikutip dari Livemint.
Sementara itu, Gedung Putih telah mengirim undangan kepada sedikitnya 60 negara untuk bergabung, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Hongaria Viktor Orban, serta PM Kanada Mark Carney. Dewan yang diusulkan awalnya diarahkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat perang, namun piagamnya membuka ruang lingkup lebih luas, dimulai dari konflik Gaza lalu diperluas ke konflik lain, dengan Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup.
Dalam draf piagam disebutkan bahwa anggota umumnya menjabat maksimal tiga tahun dan dapat diperpanjang oleh ketua. Ketentuan ini tak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS (setara Rp16,9 triliun) secara tunai pada tahun pertama berlakunya piagam, karena negara tersebut langsung memperoleh status keanggotaan permanen.
2. Pengamat dan PBB menyoroti implikasi terhadap multilateralisme
PBB menanggapi wacana tersebut melalui La Neice Collins, juru bicara presiden Majelis Umum PBB, dengan menegaskan posisinya sebagai forum utama urusan perdamaian dan keamanan global.
“Ada satu organisasi multilateral universal untuk menangani isu perdamaian dan keamanan, dan itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.
Di luar itu, Daniel Forti dari International Crisis Group menilai sejumlah negara mungkin memilih bergabung demi menyenangkan Trump, sementara pihak lain memandangnya sebagai upaya perebutan kekuasaan. Ia memperingatkan bahwa praktik membeli kursi permanen di klub eksklusif mengirimkan sinyal yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan diplomasi internasional yang berbasis transaksi dan kesepakatan.
Pandangan serupa disampaikan Ian Lesser dari German Marshall Fund yang meragukan banyak negara akan ikut serta. Menurutnya, sebagian besar negara cenderung memilih mempertahankan institusi multilateral yang telah ada.
3. Struktur dewan dan respons negara terhadap keanggotaan
Struktur yang diusulkan mencakup dewan utama, komite teknokrat Palestina untuk memerintah Gaza, serta dewan eksekutif penasihat. Sejumlah nama disebut sebagai anggota, antara lain Menteri Luar Negeri Marco Rubio, eks PM Inggris Tony Blair, negosiator senior Steve Witkoff, dan Jared Kushner, sementara Israel menyatakan keberatan atas keterlibatan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan serta diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam dewan eksekutif Gaza.
Di tengah dinamika tersebut, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev telah mengonfirmasi bergabung melalui juru bicara masing-masing. Pada saat yang sama, Trump juga mengumumkan bahwa AS menarik diri dari 66 organisasi dan perjanjian global, dengan sekitar setengahnya berafiliasi dengan PBB.
