Krisis Makin Parah, PBB Desak Israel Buka Blokade Bantuan ke Gaza
- Kepala Bantuan PBB mengecam pembatasan Israel atas bantuan kemanusiaan ke Gaza.
- Israel memaksakan kondisi tidak manusiawi dan mengendalikan distribusi bantuan untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza.
- 93 persen populasi Gaza mengalami kekurangan pangan akut, dengan rencana pengendalian distribusi bantuan oleh Israel menuai penolakan dari beberapa negara dan lembaga bantuan.
Jakarta, IDN Times - Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, mengecam pembatasan Israel atas bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ia juga memperingatkan bahwa mekanisme pengiriman bantuan tersebut merupakan pertunjukan sinis, yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kampanye pengungsian dan penderitaan.
"Israel dengan sengaja dan tanpa malu-malu memaksakan kondisi yang tidak manusiawi terhadap warga sipil di wilayah Palestina yang diduduki," kata Fletcher saat memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi kemanusiaan di Gaza pada Selasa (13/5/2025).
Ia juga menekankan bahwa 70 persen wilayah kantong itu berada di dalam zona militerisasi Israel atau di bawah perintah pengungsian. Fletcher mendesak anggota dewan untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza, dikutip dari Anadolu Agency.
1. PBB siap melanjutkan bantuan kemanusiaan berskala besar di Gaza
Fletcher menyoroti rencana pengendalian pengiriman bantuan Israel untuk warga Gaza melalui keamanan swasta Amerika Serikat (AS) sebagai rencana yang akan mengecualikan kelompok yang paling rentan. Mereka termasuk penyandang disabilitas, wanita, anak-anak, orang tua, dan korban yang terluka.
"Hal itu menjadikan kelaparan sebagai alat tawar-menawar. Itu adalah sebuah pengalihan perhatian yang disengaja dan kedok untuk kekerasan dan pengungsian lebih lanjut," ungkapnya.
Fletcher mengungkapkan bahwa PBB memiliki mekanisme yang ketat untuk memastikan bantuan sampai ke warga sipil, bukan Hamas. Namun, Israel menolak akses bantuan PBB. Blokade Israel yang terus berlanjut untuk mencapai tujuan mereka, guna mengurangi jumlah penduduk Gaza daripada menyelamatkan nyawa warga sipil.
"Bertindak sekarang dengan tegas, guna mencegah genosida dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Dewan ini harus menang. Hentikan persenjataannya. Tegaskan akuntabilitas," desak Fletcher.
2. Gaza menghadapi risiko kelaparan
Pertemuan DK PBB tersebut diadakan sehari setelah Sistem Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) mengatakan bahwa 1,95 juta orang atau 93 persen dari populasi Gaza mengalami kekurangan pangan akut. Di antara mereka terdapat 244 ribu orang yang mengalami kekurangan pangan yang paling parah.
Pada Oktober, analis IPC melaporkan setidaknya 133 ribu orang berada dalam kategori katastropik. Tingkat tersebut mengacu pada kondisi kelaparan atau tingkat kelima dari skala lima tingkat yang dipantau. Sementara, sekitar 470 ribu orang atau 22 persen dari populasi Gaza, diproyeksikan masuk ke dalam kategori bencana pada akhir September. Ini dengan lebih dari satu juta orang lainnya berada di tingkat darurat, yakni tingkat keempat dalam skala IPC.
"Dari 11 Mei hingga akhir September 2025, seluruh wilayah diklasifikasikan dalam keadaan darurat (IPC Tahap 4), dengan seluruh populasi diperkirakan akan menghadapi krisis atau lebih buruk lagi kerawanan pangan akut (IPC tahap 3 atau lebih tinggi)," demikian laporan badan pemantau tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
Angelica Jacome, direktur kantor penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di New York, mengatakan warga Gaza menghadapi risiko kelaparan yang sudah di depan mata. Barang-barang penting untuk kelangsungan hidup warga menipis atau akan habis dalam beberapa minggu mendatang.
"Warga Gaza tidak hanya mengalami kekurangan makanan, tetapi juga mengalami kemerosotan kesehatan, mata pencaharian, dan struktur sosial yang mendalam," ujarnya.
3. Rencana Israel-AS untuk mendistribukan bantuan di Gaza mendapat penentangan
Pada 4 Mei, kabinet Israel menyetujui rencana untuk memperluas perang di Gaza dan mengambil alih kendali distribusi bantuan di daerah kantong tersebut. Para pejabat Israel menyatakan rencana itu melibatkan pemindahan orang-orang dari Gaza utara dan tengah ke selatan.
Nantinya, kontraktor-kontraktor swasta akan mendistribusikan bantuan dan memastikan bahwa pasokan tersebut tidak jatuh ke tangan Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Pihaknya akan mengambil alih distribusi dalam memberikan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan.
Namun, Rusia, China, Inggris, dan lembaga-lembaga bantuan menentang rencana itu. Sebab, rencana tersebut berusaha menggantikan sistem dengan 400 titik distribusi yang sudah ada yang dijalankan oleh PBB. Mereka mendesak Israel mencabut blokade dua bulan di Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan genosida Israel di Gaza telah menewaskan 52.908 warga Palestina dan melukai 119.721 orang. Sementara, kantor media pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700 orang. Pihaknya mengatakan bahwa ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan diperkirakan telah tewas.
