Partai Berkuasa Korsel Terpecah soal Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
- Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Korea Selatan menyatakan perlunya pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol karena memberlakukan darurat militer.
- Partai berkuasa mencoba untuk tidak meloloskan mosi pemakzulan Yoon di parlemen, namun mengadakan rapat darurat untuk membahasnya.
- Kepolisian Korsel mulai menyelidiki Presiden Yoon atas tuduhan pemberontakan setelah menerapkan status darurat militer yang dibatalkan oleh parlemen.
Jakarta, IDN Times - Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan (Korsel), Partai Kekuatan Rakyat, menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol perlu dicopot dari jabatannya segera demi keselamatan negara. Hal ini dilakukan lantaran ia memberlakukan darurat militer pada Selasa lalu.
Namun di sisi lain, partai ini juga mencoba untuk tidak meloloskan mosi pemakzulan Yoon di parlemen yang diajukan oleh para partai oposisi Korsel. Sidang mosi pemakzulan rencananya digelar besok malam.
“Saya katakan bahwa saya akan mencoba untuk tidak meloloskan pemakzulan ini untuk mencegah kekacauan. Tetapi saya percaya bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan segera untuk melindungi Korea dan rakyatnya, mengingat ada fakta-fakta baru terungkap,” kata pemimpin partai, Han Dong Hoon, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (6/12/2024).
Meski demikian ketika ditanya soal mosi pemakzulan Yoon tersebut, ia enggan untuk menjelaskan lebih lanjut.
“Ada bukti-bukti baru bahwa Yoon bermaksud untuk menangkap dan menahan para pemimpin politik di Gwacheon (selatan Seoul),” lanjut dia.
1. Partai berkuasa rapat besar
Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat langsung mengadakan rapat darurat dengan para anggota parlemen untuk membahas pemakzulan Yoon.
Anggota parlemen senior partai berkuasa tersebut menyatakan bahwa setiap anggota parlemen partai sekarang harus memutuskan, apakah mereka ingin berpihak pada rakyat atau menjadi kaki tangan pasukan darurat militer.
“Kami tidak ingin terulang kembali pemakzulan Presiden Park Geun Hye pada 2016 yang memicu keruntuhan partai,” tutur dia.
2. Pertentangan di dalam tubuh partai berkuasa
Saat ini, di dalam partai berkuasa itu, sendiri terpecah menjadi kelompok yang setuju pemakzulan Yoon dan kelompok yang menentang pemakzulan Yoon.
“Kita tidak bisa memakzulkan Presiden Yoon besok dan menyerahkan pemerintahan kepada Partai Demokrat Lee Jae Myung (oposisi). Ini bukan demi melindungi Presiden Yoon, tapi demi sistem Korea dan masa depan rakyat. Saya tidak akan berpartisipasi dalam rapat pemakzulan besok,” ucap anggota parlemen Yoon Sang Hyun.
3. Kepolisian mulai selidiki Yoon Suk Yeol
Kepolisian Korsel kini menyatakan mereka mulai menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan, usai menerapkan status darurat militer pada Selasa malam lalu. Jaksa juga mulai menyelidiki sejumlah pejabat pemerintahan Yoon, termasuk menteri dalam negeri dan eks menteri pertahanan atas keterlibatan mereka membuat status darurat militer.
“Pemberontakan adalah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati,” sebut pernyataan kepolisian.
Darurat militer di Korsel hanya 6 jam di mana status tersebut langsung dibatalkan oleh parlemen Korsel lewat rapat di tengah malam. Parlemen menyatakan Yoon sudah melanggar konstitusi dan hukum.
