PBB Sebut Butuh Rp1.164 T untuk Bangun Kembali Gaza
- Kontraksi ekonomi Gaza mencapai 87% selama 2023-2024
- Rumah sakit di Gaza berjuang tanpa listrik dan air yang andal
- UNCTAD mendesak upaya internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza
Jakarta, IDN Times - Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) mengatakan bahwa genosida Israel di Gaza telah menciptakan jurang buatan manusia. Menurut laporan terbarunya, badan PBB itu memperkirakan rekonstruksi wilayah kantong Palestina itu kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 70 miliar dollar AS (setara Rp1.164 triliun) selama beberapa dekade.
PBB menyatakan bahwa genosida Israel telah secara signifikan merusak setiap pilar kelangsungan hidup. Serangan negara Zionis itu mengakibatkan seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang menghadapi kemiskinan ekstrem dan multidimensi, dilansir The Guardian.
1. Kontraksi ekonomi Gaza menjadi salah satu yang terburuk di dunia
Laporan UNCTAD mengatakan bahwa ekonomi Gaza telah terkontraksi sebesar 87 persen selama periode 2023 hingga 2024. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita wilayah kantong Palestina itu hanya mencapai 161 dollar AS (setara Rp2,6 juta) dan menjadi salah satu yang terendah di dunia.
Laporan badan PBB itu menemukan bahwa pada akhir 2024, PDB Palestina turun kembali ke level seperti 2010, sementara PDB per kapita kembali ke level seperti 2003. Penurunan tersebut telah menghapus 22 tahun kemajuan pembangunan dalam waktu kurang dari dua tahun.
"Kerusakan parah pada infrastruktur, aset produktif, dan layanan publik telah membalikkan kemajuan sosial-ekonomi selama puluhan tahun di Wilayah Palestina yang diduduki," bunyi laporan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
Lebih lanjut, laporan UNCTAD menyebut bahkan dengan bantuan yang substansial, pemulihan PDB ke tingkat sebelum Oktober 2023 dapat memakan waktu puluhan tahun.
2. Kondisi di Gaza kian mengkhawatirkan
Wakil koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, mengatakan bahwa rumah sakit di Gaza terus berjuang tanpa listrik dan air yang andal.
Sementara itu, lebih dari 1,7 juta orang dilaporkan masih mengungsi, banyak dari mereka yang berdesakan di tempat penampungan dengan akses terbatas ke air, makanan, dan perawatan medis. Laporan terbaru Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan sebagian besar warga Gaza saat ini tidak mampu membeli bahan makanan pokok.
Selain itu, pembatasan pergerakan yang dilakukan Israel telah berdampak pada lebih dari 3,3 juta orang. Pembatasan telah meningkatkan biaya transportasi, memperpanjang waktu perjalanan, serta mengganggu akses ke pasar, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
"Pendapatan yang merosot dan penahanan transfer fiskal oleh pemerintah Israel telah sangat membatasi kemampuan pemerintah Palestina untuk mempertahankan layanan publik yang penting dan berinvestasi dalam pemulihan," bunyi laporan UNCTAD.
"Ini terjadi di saat kritis ketika pengeluaran besar-besaran dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan mengatasi krisis lingkungan dan sosial ekonomi yang semakin memburuk," tambahnya.
3. UNCTAD desak upaya internasional tingkatkan bantuan kemanusiaan
Alakbarov mendesak upaya internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan seiring masyarakat Gaza yang terus menghadapi kondisi hidup yang tak tertahankan.
"PBB dan mitranya masih menghadapi tantangan besar dalam menyediakan bahan-bahan tempat tinggal seperti tenda dan selimut. Memasuki musim dingin, keterlambatan ini harus segera diatasi," kata Alakbarov, dilansir Middle East Eye.
Pejabat PBB itu juga mendesak Israel untuk memperluas kapasitas penyeberangan dan mempercepat proses pemindahan pasokan, termasuk bantuan PBB. Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa negara Zionis itu hanya mengizinkan 200 truk bantuan per hari, jauh di bawah 600 truk yang disepakati dalam gencatan senjata.
Laporan UNCTAD menyerukan rencana pemulihan yang komprehensif bagi Wilayah Palestina yang Diduduki melalui bantuan internasional yang terkoordinasi, pemulihan transfer fiskal, serta langkah-langkah untuk mengurangi hambatan perdagangan, pergerakan, dan investasi.
