Pejabat Prancis Diduga Gelapkan Dana Uni Eropa
Jakarta, IDN Times - Tokoh penting dari partai sayap kanan Prancis National Rally, Marine Le Pen, menghadapi persidangan pada Senin (30/9/2024) terkait dugaan penggelapan dana Uni Eropa (UE). Tuduhan ini berisiko merusak karier politiknya menjelang pemilihan presiden 2027, di mana ia diharapkan menjadi salah satu pesaing kuat.
Persidangan yang berlangsung selama sembilan minggu ini dipantau secara ketat oleh para rival politik Le Pen. Kasus ini dapat menghambat peran National Rally di parlemen, terutama karena perhatian partai akan tersita pada upaya pembelaan di pengadilan.
1. Persidangan dan tuduhan penggelapan
Le Pen dan 27 pejabat terkemuka National Rally dituduh menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk asisten parlemen UE. Sepanjang 2004 hingga 2016, dana tersebut diduga dialihkan untuk membayar staf partai yang melakukan pekerjaan politik, bukan untuk tugas-tugas parlemen.
Menurut penyelidikan, beberapa asisten yang terdaftar sebagai staf parlemen UE ternyata bekerja secara penuh untuk partai politik.
“Asisten parlementer tidak bekerja untuk parlemen. Mereka adalah asisten politik yang ditugaskan oleh pejabat terpilih,” ujar Le Pen dalam pembelaannya, menyatakan bahwa ini adalah bagian dari tugas politik yang sah, dikutip dari ABC News.
2. Dampak kasus pada karier politik Le Pen
Kasus ini mengancam ambisi politik Le Pen yang sedang berupaya memposisikan dirinya sebagai kandidat mainstream. Sejak mundur sebagai pemimpin partai pada 2021, Le Pen telah berhasil memperluas basis pemilihnya dengan memenangkan sejumlah pemilihan di tingkat nasional dan Eropa.
Namun, jika terbukti bersalah, Le Pen menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda yang bisa mencapai 1 juta euro.
Hukuman tambahan seperti kehilangan hak sipil dan diskualifikasi dari jabatan politik juga dapat menghancurkan peluangnya dalam pemilihan presiden mendatang.
Beberapa pengamat politik menyebut bahwa kasus ini akan menyita perhatian Le Pen dan anggota parlemen dari National Rally, sehingga mengurangi peran mereka sebagai oposisi di parlemen.
“Jika kasus ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak bisa fokus pada tugas-tugas parlemen,” kata seorang analis politik.
3. Peringatan sudah ada sejak 2015
Kasus ini berasal dari peringatan yang disampaikan oleh Martin Schulz, mantan Presiden Parlemen Eropa pada 2015. Penyidikan lebih lanjut menemukan bahwa 16 anggota parlemen Eropa dan 20 asisten parlementer memiliki jabatan resmi dalam partai National Front, yang tidak terkait dengan pekerjaan mereka di parlemen Uni Eropa.
"Kami berharap semua terdakwa dapat dibebaskan," ujar Alexandre Varault, juru bicara National Rally yang terpilih menjadi anggota Parlemen Eropa, dikutip dari Politico.
Kasus ini mengungkap berbagai pelanggaran dan bisa berdampak besar pada masa depan politik Le Pen, serta keberlangsungan partainya di kancah politik Prancis.
