Pemimpin Kemerdekaan Catalonia Disadap Pegasus, Ini Respons Spanyol
Jakarta, IDN Times - Pemimpin dan aktivis kemerdekaan Catalonia menemukan bahwa mereka telah menjadi korban penyadapan dengan spyware Pegasus. Hal ini menyulut kontroversi lantaran alat buatan Israel itu hanya dapat dibeli oleh pemerintah sebuah negara untuk melacak kelompok teroris dan kriminal.
Terbongkarnya skandal penyadapan ini sesuai hasil penyelidikan dari Citizen Lab yang berafiliasi dengan Universitas Toronto di Kanada. Meski, lembaga itu tidak menyebutkan pelaku secara spesifik, tapi terdapat kecenderungan aksi ini dilakukan oleh Pemerintah Spanyol.
Pemimpin pro kemerdekaan Catalonia, Pere Aragones, menyampaikan pihaknya telah lama curiga bahwa mereka menjadi target badan intelijen negara, dilansir The Times of Israel Kamis (21/4/2022). "Anda tidak harus menjadi Sherlock Holmes" untuk menuding badan intelijen Spanyol, yang dikenal sebagai CNI, ujar Aragones dalam wawancara dengan radio Catalan RAC1.
Selama ini, spyware Pegasus diketahui sudah menyulut kontroversi sebab diduga sebagai alat oleh pemerintah untuk memata-matai politisi, jurnalis, dan aktivis. Sejumlah jurnalis menemukan bahwa perangkat lunak itu digunakan pemerintah negara untuk menyadap lawannya.
1. Sebanyak 65 pemimpin dan aktivis pro kemerdekaan Catalonia disadap
Berdasarkan keterangan dari Citizen Lab, pada Senin (18/4/2022), sebanyak 65 ponsel milik aktivis pro kemerdekaan Catalonia telah menjadi target penyadapan dari alat spyware Pegasus dan Candiru. Penyadapan juga turut menargetkan pemimpin pro kemerdekaan, yakni Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont dan Artur Mas.
Selain itu, sejumlah anggota legislatif, pengacara, aktivis masyarakat, dan jurnalis juga menjadi target penyadapan. Bahkan, beberapa anggota keluarga dari orang terkait juga tak lepas dari aksi penyadapan massal ini.
Investigasi Citizen Lab ini dimulai pada akhir 2019, setelah terdapat bukti penyadapan terhadap pihak pro kemerdekaan Catalonia terungkap ke permukaan. Sementara serangan ini berlangsung antara 2017-2020 melalui pesan teks dan WhatsApp palsu kepada korbannya.
Antara 2018-2020, serangan menargekan Aragones dan Tora yang menjabat sebagai pimpinan di Catalonia. Sebelumnya, Puigdemont yang gagal mendorong kemerdekaan Catalonia lima tahun lalu juga ikut disadap bersamaan dengan Mas yang disadap usai meninggalkan jabatannya, dilansir dari The Guardian.
2. Spanyol menampik tudingan pihaknya ada di balik penyadapan massal ini
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles, yang mengawasi aparat intelijen negara itu, mengatakan semua tindakan yang dilakukan oleh CNI di bawah kontrol dan otorisasi yudisial. Tapi dia enggan mengonfirmasi apakah CNI memiliki akses ke Pegasus.
"Saya tidak bisa memastikan apakah itu ada atau tidak, karena saya akan melanggar hukum," katanya saat wawancara dengan televisi publik Spanyol, dilansir The Times of Israel dari AFP.
Kemendagri Spanyol menyebut tidak ada kementerian, Polisi Nasional atau Guardia Civil yang memiliki akses alat yang dibuat oleh NSO tersebut. Otoritas Spanyol juga menyebut tidak pernah memiliki kontrak dan perjanjian apa pun dengan perusahaan keamanan siber asal Israel tersebut.
Sementara itu, Kantor Perdana Menteri dilaporkan tidak menanggapi secara langsung respons pertanyaan yang diajukan. Sedangkan, seorang juru bicara Kemenhan mengatakan bila pasukan Spanyol di luar negeri dan intelijen menolak untuk memberikan kejelasan bila mereka memiliki kontrak dengan NSO atau Candiru.
"Pemerintah Spanyol selalu bertindak sesuai dengan payung hukum" ungkap perempuan yang tidak bersedia disebutkan namanya tersebut, dilansir Associated Press.
3. Aktivis yang menjadi korban ajukan gugatan hukum kepada Pemerintah Spanyol
Pada Selasa (19/4/2022), politisi dan aktivis pro kemerdekaan Catalonia mengumunkan gugatan hukum di beberapa negara untuk melawan Pemerintah Spanyol. Pasalnya, mereka menuding negara telah menyadap ponsel mereka menggunakan spyware Pegasus.
Pemimpin Catalonia dan beberapa wilayah di timur laut Spanyol juga menyebut hubungan dengan pemerintah pusat akan tetap tegang apabila Spanyol tidak segera melangsungkan investigasi internal dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas pendapan massal ini.
Menurut Pere Aragones dikutip dari Politico, ia telah menghubungi Komisi Eropa terkait kasus penyadapan massal ini dan meminta agar Uni Eropa bersedia menekan Pemerintah Spanyol untuk merespon skandal ini.
"Pihak UE menyebut pelanggaran spyware tidak dapat diterima, tapi pihaknya menyebut tidak memiliki peran untuk mengawasi keamanan nasional dan ini tergantung dari otoritas nasional untuk menyelesaikan masalah pelanggaran. Namun, sebagai langkah awal dan pesan langsung bahwa ini tidak dapat diteruskan" ungkap Aragones.
