Pemimpin Tertinggi Gereja Inggris Mundur akibat Skandal Pelecehan
Jakarta, IDN Times - Justin Welby, pemimpin tertinggi Gereja Inggris yang menjabat sebagai Uskup Agung Canterbury, mengundurkan diri pada Selasa (12/11/2024). Pengunduran diri ini terjadi lima hari setelah publikasi laporan independen mengungkap kegagalannya menindaklanjuti kasus pelecehan anak massal oleh John Smyth.
Sebagai Uskup Agung Canterbury, Welby merupakan tokoh paling berpengaruh dalam Gereja Inggris. Ia juga merupakan pemimpin spiritual dari 85 juta umat Anglican di seluruh dunia. Pengunduran dirinya telah mendapat persetujuan resmi dari Raja Charles pada Selasa pagi.
Welby mengakui harus mengambil tanggung jawab pribadi dan institusional atas kegagalan menangani kasus tersebut. Peristiwa ini menjadi sejarah baru karena belum pernah ada Uskup Agung Canterbury yang mengundurkan diri akibat skandal pelecehan.
1. Welby gagal tindak lanjuti kasus pelecehan
John Smyth, seorang pengacara Inggris, melakukan pelecehan sistematis terhadap sekitar 130 anak laki-laki dan pemuda. Kejadian ini berlangsung di kamp musim panas Kristen untuk siswa sekolah swasta bergengsi Inggris pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an.
Welby pernah bekerja sebagai sukarelawan di kamp musim panas tersebut. Dia membantah mengetahui ada kejanggalan dalam perilaku Smyth saat itu. Namun, laporan Makin menilai hal ini tidak mungkin terjadi dan menyatakan Welby setidaknya sadar bahwa Smyth adalah sosok yang patut dikhawatirkan.
Setelah kasus ini terungkap, Smyth justru diizinkan pindah ke luar negeri dengan sepengetahuan pihak gereja, dilansir dari The Guardian.
Smyth pindah ke Zimbabwe dan Afrika Selatan pada periode 1984-2001. Selama itu, pejabat gereja mengetahui aksi pelecehannnya namun tidak melakukan upaya pencegahan. Smyth akhirnya meninggal pada 2018 di Cape Town saat sedang dalam penyelidikan kepolisian Hampshire.
Kegagalan Welby terletak pada ketidaktegasannya saat menerima laporan tentang Smyth pada 2013. Menurut laporan Makin, seharusnya saat itu Welby bisa langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Jika hal ini dilakukan, Smyth kemungkinan bisa dibawa ke pengadilan sebelum meninggal pada 2018.
2. Gelombang protes memaksa pengunduran diri Welby
Tekanan publik terhadap Welby terus menguat setelah laporan Makin dirilis. Tiga anggota Sinode Umum menginisiasi petisi yang berhasil mengumpulkan lebih dari 13 ribu tanda tangan yang menuntut Welby untuk mundur.
Uskup Newcastle, Helen-Ann Hartley, secara terbuka menyatakan bahwa posisi Welby sudah tidak dapat dipertahankan.
"Kami tidak bisa memiliki suara moral ketika tidak bisa menertibkan rumah kami sendiri," ujar Hartley, dilansir dari CNN.
Perdana Menteri Keir Starmer menghormati keputusan pengunduran diri tersebut. Sementara, Stephen Cottrell, Uskup York yang merupakan pemimpin kedua tertinggi Gereja, menyebut ini sebagai keputusan yang benar dan terhormat.
Namun, para korban melalui perwakilannya menekankan bahwa penggantian Uskup Agung Canterbury saja tidak cukup.
"Gereja membutuhkan perubahan budaya menyeluruh di level teratas organisasi," kata Andrew Graystone, penulis buku tentang kasus pelecehan Smyth.
3. Tantangan berat menanti pemimpin baru
Sebelum memimpin gereja, Welby adalah seorang eksekutif perusahaan minyak. Ia dipilih karena kemampuan manajerialnya dalam menyatukan berbagai kelompok. Namun masa jabatannya diwarnai perpecahan, terutama tentang isu hak homoseksual dan pendeta perempuan.
Proses pemilihan penggantinya akan melibatkan badan klerus yang mengajukan nama kandidat kepada perdana menteri. Beberapa nama potensial termasuk Uskup Leicester, Martyn Snow, Uskup Norwich, Graham Usher, dan Uskup Chelmsford, Guli Francis-Dehqani.
Melansir Reuters, pemimpin baru akan menghadapi dua tantangan utama. Pertama, menjaga kesatuan komunitas Anglican global yang semakin terpecah. Kedua, mengatasi penurunan drastis jumlah jemaat yang hadir di gereja, yang telah turun seperlima di Inggris sejak 2019.
Welby sebenarnya akan mencapai usia pensiun 70 tahun pada Januari 2026. Namun skandal ini memaksa dia mundur lebih cepat. Waktu pengunduran diri yang pasti belum ditentukan dan akan ditetapkan setelah peninjauan kewajiban yang diperlukan.
