Perdana, Aung San Suu Kyi Muncul di Pengadilan Setelah Kudeta Militer
Jakarta, IDN Times - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi terlihat untuk pertama kalinya sejak dia ditahan dalam kudeta yang diluncurkan oleh fraksi militer pada Senin, 1 Februari 2021 lalu.
Dilansir dari BBC, Suu Kyi muncul di pengadilan melalui tautan video. Kondisinya terlihat baik. Kehadirannya di pengadilan adalah untuk bertemu dengan kuasa hukumnya.
1. Suu Kyi didakwa dengan dua pasal pidana
Sejak ditetapkan sebagai tahanan politik, militer menjerat perempuan peraih Nobel Perdamaian itu dengan dua dakwaan. Pasal pertama adalah pelanggaran terhadap undang-undang informasi dan komunikasi karena mengimpor walkie-talkie secara ilegal, yang menyebabkan Suu Kyi terancam penjara tiga tahun.
Pasal kedua adalah pelanggaran terhadap undang-undang darurat karena aktivitas kampanye yang memicu keramaian di tengah pandemik COVID-19 pada akhir 2020.
Presiden Myanmar Win Myint juga dijerat pasal yang sama. Keduanya dianggap abai dan tidak waspada terhadap virus yang telah membunuh 3.199 warga Myanmar.
2. Tidak diketahui lokasi Suu Kyi diamankan
Kabar terakhir yang sempat beredar melaporkan bahwa perempuan 75 tahun itu diamankan di rumahnya. Fraksi militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing juga menginformasikan, Suu Kyi ditahan di rumahnya dalam keadaan aman, bukan ditahan di suatu penjara atau kurungan.
Kemudian, setelah berurusan dengan pelanggaran hukum, lokasi tahanan Suu Kyi dikabarkan telah dipindahkan. Dengan ini, perempuan kelahiran 19 Juni 1945 ini setidaknya telah empat kali ditetapkan sebagai tahanan rumah, yaitu pada 1990, 2000, 2003, dan 2021.
3. Masyarakat menolak rezim militer
Beberapa hari setelah kudeta, militer mengumbar janji ke masyarakat untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) yang adil setelah satu tahun Myanmar berada dalam situasi darurat militer. Tidak lama setelah itu, Suu Kyi dan Win Myint dikriminalisasi. Praktis masyarakat semakin menolak untuk tunduk di bawah rezim militer.
Fraksi militer mengklaim Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi telah melakukan kecurangan untuk mengamankan parlemen dan pemerintahan. Mereka dituding bekerja sama dengan komisi pemilu untuk melampirkan jutaan daftar pemilih bodong.
Unjuk rasa yang semula berlangsung damai kemudian diwarnai tumpah darah. Puncaknya terjadi pada Minggu (28/2/2021) ketika bentrokan antara demonstran dengan polisi menewaskan 18 orang dan 30 lainnya luka-luka. Total hingga hari ini aksi represif aparat telah menewaskan 21 orang.
