Polandia Tidak Akan Terima Migran Baru dari Kebijakan UE
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Polandia, Donald Tusk, pada Selasa (14/5/2024) mengungkapkan tidak akan menerima migran baru dari pakta migrasi Uni Eropa (UE). Ia menyebut bahwa Polandia sudah kedatangan banyak migran dalam beberapa tahun terakhir.
Polandia selama ini menjadi salah satu negara yang menolak pakta migrasi UE terkait migrasi. Dalam kebijakan terbaru itu, negara anggota UE harus membantu negara yang paling terdampak kedatangan migran dan bersedia menampung migran di wilayahnya.
1. Tusk sebut negaranya sudah menerima banyak migran dari Ukraina dan Belarus
Tusk menegaskan bahwa sejak awal Polandia tidak pernah menyetujui kebijakan soal migrasi di UE tersebut.
"Menteri Keuangan (Menkeu) Polandia yang mewakili pemerintah kami menolak adopsi pakta migrasi sejak awal. Posisi Polandia sudah jelas sejak awal dan tidak akan berubah terkait dengan masalah ini," tegasnya, dikutip TVP World.
"Kami mungkin dapat menerima pakta migrasi jika tidak membahayakan dan tidak ada konsekuensi buruk sejak awal. Polandia tidak akan menerima kedatangan migran lain. Polandia sudah menerima ratusan ribu migran imbas perang Rusia-Ukraina. Kami juga kedatangan ribuan migran dari Belarus," tambahnya.
Ia menambahkan bahwa UE tidak akan dapat memaksa Polandia untuk menerima migran baru dari negara lain dan tidak akan mengeluarkan uang lagi untuk itu.
2. UE resmikan perubahan soal aturan migrasi
Pada Selasa, UE sudah menyelesaikan reformasi kebijakan migrasi dan pencari suaka di areanya. Dengan ini, seluruh negara anggota UE harus saling membantu dan menerima migran dari negara yang paling terdampak kedatangan migran.
Dilaporkan Euronews, kebijakan ini juga mengubah aturan yang lebih ketat dalam proses seleksi pendaftar pencari suaka di negara-negara anggota UE, termasuk melakukan penilaian soal kesehatan dan keamanan.
Sementara itu, sistem terbaru dalam proses pencari suaka adalah menerapkan kewajiban solidaritas yang mengharuskan pemerintah merelokasi sejumlah migran, membayar 20 ribu euro kepada setiap migran yang ditolaknya, dan memberikan bantuan operasional.
Selain ditolak Polandia, Slovakia dan Hungaria ikut menolak kebijakan tersebut. Ketiganya mengklaim bahwa perubahan kebijakan tersebut hanya bertujuan memaksa mereka menerima migran baru.
3. Polandia tambah dana pertahanan cegah aksi provokasi Rusia-Belarus
Pada kesempatan yang sama, PM Tusk juga mengumumkan tambahan dana alokasi kepada aparat keamanan di Polandia sebesar 100 juta zloty (Rp407,5 miliar). Dana tersebut ditujukan untuk mencegah provokasi dari Rusia dan Belarus.
"Memang ada dan cenderung meningkat ancaman di Eropa dan Polandia terkait aksi agresif Rusia dan Belarus. Kami sudah berbicara dengan UE dan ada laporan bahwa Rusia menyiapkan intervensi dengan berbagai cara," terangnya, dilansir Notes from Poland.
"Ancaman ini memang bukan hal baru, tapi skala gangguan dan yang ditimbulkan semakin membesar. Polandia, Lithuania, Latvia, Estonia, dan Finlandia adalah negara yang paling berisiko terdampak aktivitas tersebut," tambahnya.
Tak lupa, Tusk juga mengapresiasi aparat keamanan di Polandia yang berhasil mencegah sejumlah sabotase dan percobaan pembakaran.
