Presiden Filipina Curiga Ada Intervensi Asing di Pemilu
- Presiden Filipina memerintahkan penyelidikan dugaan intervensi asing dalam pemilu 2025.
- Dewan Keamanan Nasional melaporkan adanya indikasi kampanye yang diduga disponsori negara asing untuk memengaruhi opini publik.
- Pemerintah Filipina membentuk tim investigasi khusus dan bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk menutup akun-akun palsu yang terlibat dalam kampanye tersebut.
Jakarta, IDN Times - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap dugaan campur tangan asing dalam pemilu paruh waktu yang akan digelar pada Mei 2025. Perintah ini dikeluarkan menyusul peringatan dari pejabat keamanan tinggi tentang potensi intervensi kelompok yang didukung negara asing, khususnya dari China.
Kantor Komunikasi Presiden Filipina menyatakan pada Jumat (25/4/2025), bahwa penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap fakta dan mencegah gangguan eksternal dalam proses pemilu. Tuduhan intervensi asing muncul di tengah ketegangan diplomatik antara Filipina dan China, terutama terkait sengketa di Laut China Selatan.
Isu ini menjadi sorotan setelah Dewan Keamanan Nasional (NSC) melaporkan adanya indikasi kampanye yang diduga disponsori negara asing untuk memengaruhi opini publik. Laporan ini memicu reaksi keras dari pemerintah, yang berjanji untuk melindungi hak rakyat Filipina dalam menentukan masa depan politik mereka.
1. Tuduhan intervensi China dalam pemilu
Dewan Keamanan Nasional Filipina, pada Kamis (24/4/2025), mengungkapkan adanya indikasi bahwa China menjalankan kampanye yang didukung negara untuk memengaruhi pemilu Filipina.
Seorang senator senior dalam sidang Senat menyatakan bahwa Kedutaan Besar China di Manila diduga membayar warga Filipina untuk mengoperasikan "troll farm" guna melemahkan pemerintahan Marcos. Aktivitas ini melibatkan penyebaran disinformasi melalui media sosial untuk memengaruhi persepsi pemilih.
"Ini benar-benar mengkhawatirkan. Kami menduga ada upaya terkoordinasi untuk mengganggu demokrasi kami," kata Wakil Sekretaris Komunikasi Presiden Claire Castro dalam jumpa pers, dikutip dari Reuters.
Pemerintah berencana untuk meningkatkan pengawasan terhadap platform digital dan bekerja sama dengan perusahaan media sosial guna mengidentifikasi dan menutup akun-akun palsu yang terlibat dalam kampanye tersebut.
2. Ketegangan diplomatik dengan China
Tuduhan ini muncul di tengah hubungan yang semakin tegang antara Filipina dan China, terutama akibat konfrontasi berulang di Laut China Selatan. Filipina, sebagai sekutu Amerika Serikat (AS), telah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap China atas klaim wilayah yang tumpang tindih.
Kedutaan Besar China di Manila membantah tuduhan intervensi, menyebutnya sebagai fitnah politik oleh pihak yang ingin memanfaatkan isu ini untuk kepentingan elektoral.
"Kami tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri pemilu Filipina," demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar China, dilansir dari Yahoo News.
Namun, laporan dari perusahaan keamanan siber Israel, Cyabra, menunjukkan bahwa hingga 45 persen diskusi daring tentang pemilu Filipina didorong oleh akun-akun tidak autentik, termasuk bot dan akun palsu, yang memperkuat narasi pro-Duterte dan anti-Marcos.
3. Langkah pemerintah dan dampak politik
Pemerintah Filipina bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri jejak dugaan intervensi asing. Marcos memerintahkan kerja sama antara kepolisian, badan intelijen, dan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan pemilu berjalan adil dan transparan. Langkah ini juga mencakup peningkatan keamanan siber untuk melindungi sistem pemilu dari serangan digital.
"Kami harus melindungi suara rakyat. Setiap upaya untuk memanipulasi kehendak pemilih akan kami lawan," ujar Marcos dalam pidato televisi, dikutip dari The Times of India.
Isu ini kemungkinan akan memperdalam polarisasi politik di Filipina, terutama setelah popularitas Marcos merosot drastis menyusul penahanan mantan Presiden Rodrigo Duterte oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte.
