Boris Johnson dan Pejabat Tinggi Inggris Dilarang Masuk Rusia
Boris Johnson (tengah) (Twitter.com/UK Prime Minister)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pihak berwenang Rusia baru saja mengumumkan telah melarang Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson memasuki negara Beruang Merah tersebut. Keputusan ini sebagai dampak dari eskalasi perang Ukraina. Larangan itu termasuk Menteri Luar Negeri Liz Truss dan Menteri Pertahanan Ben Wallace.
Rusia menilai Inggris telah melakukan kampanye internasional untuk membatasi dan mencekik ekonomi domestiknya. Oleh sebab itu, para petinggi pemerintah Inggris itu kemudian dijatuhi "hukuman" larangan memasuki wilayah Rusia.
Baru-baru ini PM Boris Johnson melakukan penerbangan mengunjungi ibu kota Kiev. Bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Johnson menjanjikan bantuan militer tambahan untuk memperkuat pertahanan pasukan Ukraina.
Baca Juga: PM Inggris Janjikan Bantuan Militer Rp1,8 Triliun untuk Ukraina
1. London dinilai berusaha mengisolasi Rusia secara internasional
Boris Johnson (Twitter.com/UK Prime Minister)Perang Rusia di Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari telah memberi dampak secara langsung dalam hubungan diplomatik negara itu dengan negara-negara Eropa. Inggris yang menjadi salah satu pendukung utama Ukraina, telah menjatuhkan serangkaian sanksi untuk menghukum ekonomi Rusia.
Pada Sabtu (16/4/22), Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan mengatakan melarang PM Boris Johnson dan beberapa pejabat tinggi London memasuki negaranya.
"Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas informasi tak terkendali dan kampanye politik London yang bertujuan mengisolasi Rusia secara internasional, menciptakan kondisi untuk membatasi negara kami dan mencekik ekonomi domestik," tulis Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip dari Al Jazeera.
Moskow menilai London telah melakukan tindakan permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pejabat senior dan perusahaan-perusahaan raksasa Rusia telah dijatuhi sanksi yang mencekik oleh pihak berwenang London.
Baca Juga: AS Kumpulkan Pabrik Senjata untuk Bantu Pasok Ukraina
2. Pemerintah Inggris dianggap memperburuk situasi
Editor’s picks
Serangkaian sanksi yang dijatuhkan Inggris kepada Rusia tidak hanya menargetkan para pejabat senior dan perusahaan-perusahaan raksasa. London juga menjatuhkan sanksi kepada dua putri Presiden Rusia Vladimir Putin, membekukan aset mereka yang ada di Inggris.
Langkah pemerintah Inggris itu dianggap oleh Moskow sebagai tindakan yang memperburuk situasi. Dilansir The Guardian, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada dasarnya, kepemimpinan Inggris sengaja memperburuk situasi di sekitar Ukraina.
"Memompa rezim Kiev dengan senjata mematikan dan mengoordinasikan upaya serupa di pihak NATO," kata Kementrian Luar Negeri Rusia.
Inggris telah memberikan komitmennya untuk memberi dukungan penuh pada Ukraina. Dalam kunjungannya ke ibu kota Kiev pada 9 April, PM Johnson menjanjikan akan mengirim 120 kendaraan lapis baja dan sistem rudal anti-kapal baru. Selain itu, peralatan militer lain senilai 100 juta pound atau sekitar Rp1,3 triliun juga akan dikirim.
Baca Juga: Inggris Janji Cabut Sanksi jika Rusia Tarik Penuh Pasukan dari Ukraina
3. Total ada 13 pejabat tinggi Inggris yang dijatuhi larangan Rusia
Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss (Twitter.com/Liz Truss)Para pejabat Inggris yang dijatuhi hukuman larangan tidak diperbolehkan memasuki negara Rusia oleh Kementrian Luar Negeri ada 13 orang. Mereka semua adalah para pejabat top Inggris.
Dikutip dari BBC, para pejabat itu adalah PM Boris Johnson; Menteri Luar Negeri Liz Truss yang vokal menentang Rusia; Menteri Pertahanan Ben Wallace; Wakil Perdana Menteri Dominic Raab dan Menteri Dalam Negeri Priti Patel.
Daftar pejabat lain yang dilarang memasuki Rusia yakni Menteri Transportasi Grant Shapps; Menteri Keuangan Rishi Sunak; Menteri Kewirausahaan, Energi, dan Strategi Industri Kwasi Kwarteng; Menteri Digital, Kebudayaan, Media, dan Olahraga Nadine Dorries; Menteri Angkatan Bersenjata James Heappey; dan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon.
Jaksa Agung untuk Inggris dan Wales Suella Braverman juga dilarang. Terakhir, mantan PM Inggris Theresa May yang kini menjadi anggota parlemen dari partai konservatif ikut masuk dalam daftar tersebut.
Pada bulan Maret, Moskow memberlakukan larangan serupa terhadap presiden AS, Joe Biden.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
