Respons Pemimpin Dunia soal Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza
Jakarta, IDN Times - Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang akan dimulai pada Minggu (19/1/2025). Kesepakatan ini meliputi pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Gencatan senjata akan dilakukan dalam 3 tahap.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, menyampaikan berita ini di Doha pada Rabu (15/1/2025). Kesepakatan tercapai setelah konflik telah menewaskan lebih dari 46.707 warga Palestina.
Israel melancarkan serangan ke Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Berdasarkan data Israel, serangan Hamas tersebut menewaskan 1.139 orang dan menyandera sekitar 250 orang.
1. Reaksi pemimpin Barat
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini.
"Pertempuran di Gaza akan berakhir, dan dalam waktu dekat para sandera akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Rakyat Palestina akan mendapat kesempatan nyata untuk memiliki negara sendiri," ungkap Biden di Gedung Putih, dilansir dari Al Jazeera.
Presiden terpilih AS Donald Trump juga menyambut positif kesepakatan ini. Dia berjanji tim keamanan nasionalnya akan bekerja sama dengan Israel dan sekutu AS terkait masalah ini.
"Tim keamanan nasional saya akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami, memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi tempat aman bagi teroris," tulis Trump di platform Truth Social.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, melihat kesepakatan ini sebagai titik balik bagi kawasan tersebut. Sementara Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, berharap semua pihak bertanggung jawab akan memanfaatkan kesempatan ini.
Norwegia mendorong penguatan institusi Palestina agar siap mengambil kendali penuh, termasuk di Gaza. PM Jonas Gahr Stoere menyatakan Israel dan Palestina harus menerima jaminan keamanan yang kredibel.
2. Dukungan negara Arab
Qatar, selaku mediator utama, meminta semua pihak menjaga ketenangan di Gaza hingga gencatan senjata resmi dimulai 19 Januari.
"Kami berharap pengumuman kesepakatan gencatan senjata di Gaza akan berkontribusi mengakhiri agresi, kehancuran, dan pembunuhan di wilayah tersebut serta di wilayah Palestina yang diduduki. Semoga ini memulai fase baru di mana perjuangan yang adil ini tidak lagi terpinggirkan," kata Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dilansir Reuters.
Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, mendukung kesepakatan ini lewat pernyataan di platform X. Sementara Arab Saudi berterima kasih kepada negara-negara mediator dan berharap kesepakatan ini mengakhiri agresi Israel di Gaza.
Uni Emirat Arab mendorong Israel dan Hamas patuh pada komitmen yang telah disepakati.
"Kedua pihak harus mematuhi komitmen untuk mengakhiri penderitaan tahanan Palestina dan sandera Israel," kata Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan kesepakatan ini merupakan langkah penting bagi stabilitas regional. Fidan menambahkan bahwa negaranya akan melanjutkan upaya mencapai solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
3. Harapan organisasi kemanusiaan
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, siap mendukung implementasi kesepakatan. PBB akan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terus menderita.
"Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan keamanan dan politik yang menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza, sehingga kami dapat memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak," ucap Guterres.
Direktur Eksekutif WFP, Cindy McCain, menyatakan gencatan senjata baru permulaan. WFP mengaku telah menyiapkan bantuan makanan di perbatasan Gaza.
"Kami telah menyiapkan makanan di perbatasan Gaza dan perlu membawanya dalam skala besar. Kami membutuhkan semua perlintasan perbatasan terbuka dan mampu memindahkan makanan dari titik penyeberangan ke masyarakat yang membutuhkan di seluruh Gaza," jelasnya.
Presiden Palang Merah Internasional (ICRC), Mirjana Spoljaric, berharap kesepakatan ini menandai awal baru dan perlindungan warga sipil harus diprioritaskan. Menurutnya hari-hari mendatang sangat krusial dan kesepakatan ini belum menjadi akhir dari segalanya.
