Rusia Minta Warga Ukraina di 4 Wilayah Legalkan Status atau Diusir
- Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan mengusir warga Ukraina yang tidak melegalkan statusnya di Rusia hingga 10 September 2025.
- Perintah tersebut berlaku bagi pemegang paspor Ukraina dari empat wilayah yang diduduki Rusia dan Krimea, dengan persyaratan mendaftarkan diri dan menjalani proses pemotretan untuk identitas.
- Rusia dan Ukraina berseteru terkait pembakaran stasiun pompa gas di Kursk Oblast, dengan tuduhan saling menyalahkan dan menimbulkan ancaman disintegrasi rencana perjanjian perdamaian Rusia-Ukraina.
Jakarta, IDN Times - Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Kamis (20/3/2025) mengeluarkan dekrit yang meminta warga Ukraina yang berada di wilayah yang diduduki, untuk segera melegalkan statusnya di Rusia. Ia mengancam akan mengusir warga Ukraina yang tidak bersedia mendaftarkan diri hingga 10 September 2025.
"Warga Ukraina yang tidak memiliki "dasar hukum untuk tinggal atau bermukim di Rusia" harus pergi kecuali mereka menyelesaikan status hukum mereka dalam enam bulan ke depan," demikian pernyataan dekrit tersebut.
Perintah tersebut berlaku bagi pemegang paspor Ukraina dari empat wilayah yang diduduki Rusia yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Wilayah-wilayah ini diklaim Rusia telah dianeksasi pada tahun 2022. Dekrit juga berlaku untuk para warga Ukraina yang berada di Krimea, wilayah yang direbut Rusia pada tahun 2014.
1. Warga Ukraina di sejumlah wilayah yang dicaplok wajib registrasi dan tes HIV
Putin juga mendesak warga Ukraina yang berada di wilayah pendudukan untuk mendaftarkan diri dan menjalani proses pemotretan untuk identitas. Dengan itu, mereka tidak lagi dianggap melanggar hukum izin tinggal di teritori Rusia.
Melansir Kyiv Post, warga asing dan orang tanpa kewarganegaraan yang masuk ke Donetsk dan Luhansk, serta Zaporizhzhia dan Kherson diharuskan menjalani tes HIV dan narkoba.
Sesuai hukum di Rusia, warga asing diperbolehkan tinggal tidak lebih dari 90 hari. Apabila melebihi batas waktu itu, mereka akan terancam ditangkap dan dideportasi secara paksa. Mulai Februari, warga asing yang melanggar akan diusir paksa.
2. Sebanyak 3,5 juta warga Ukraina menerima paspor Rusia
Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokoltsev mengatakan bahwa terdapat penerbitan paspor Rusia sebanyak 3,5 juta di area pendudukan di Ukraina. Sebelumnya, ada 2,8 juta warga yang berpartisipasi.
Sejak 2014, Rusia sudah menerapkan kebijakan paspor warga Ukraina yang berada di area dudukan, seperti Krimea, Donetsk dan Luhansk. Proses ini semakin besar setelah invasi skala besar Rusia di dalam teritori Ukraina pada 2021.
Perwakilan Direktorat Intelijen Militer Ukraina (HUR) Andriy menyebut bahwa warga Ukraina diintimidasi agar bersedia menerima paspor Rusia.
"Mereka mengancam mengirimkan mereka ke dalam teritori Rusia dan warga takut mereka akan dikirim ke Siberia. Negara agresor terus mencari cara untuk mengambil properti dan ingin memobilisasi sumber daya, pekerja, dan anak-anak," ungkapnya.
3. Rusia-Ukraina saling tuding soal pembakaran di Sudzha
Rusia dan Ukraina kembali berseteru dan menyalahkan terkait dengan pembakaran stasiun pompa gas di Kursk Oblast. Langkah ini ditetapkannya setelah persetujuan gencatan senjata 30 tahun di sektor energi.
Staf Militer Ukraina menolak tuduhan Rusia bahwa negaranya yang bertanggung jawab atas serangan ini. Ia mengklaim bahwa informasi yang ditayangkan oleh blogger pro-perang di Rusia ditujukan mendiskreditkan Ukraina.
"Hari ini, musuh meningkatkan rencana perusakan informasi dan menembakkan artileri di fasilitas energi Sudzha. Stasiun pompa gas itu sudah beberapa kali diserang oleh tentara Rusia itu sendiri," ungkapnya, dikutip The Moscow Times.
Di sisi lain, Rusia menyebut bahwa serangan tersebut berbahaya karena akan memicu disintegrasi rencana perjanjian perdamaian Rusia-Ukraina.
