Setelah Kemenangan Trump, Kanada Antisipasi Gelombang Besar Migran
Jakarta, IDN Times - Perdana menteri negara bagian Quebec, Francois Legault, mengatakan bahwa Kanada perlu bertindak cepat untuk mengamankan perbatasannya terhadap gelombang besar migran karena kemenangan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
"Kami akan meminta pemerintah federal untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi perbatasan kami. Masalahnya bukan imigran, tetapi jumlahnya," ujarnya pada Rabu (6/11/2024), dikutip dari Anadolu Agency.
Quebec berbatasan dengan empat negara bagian timur laut AS. Selama kampanye, Trump berjanji akan memerintahkan deportasi massal jutaan migran yang tinggal di negara itu secara ilegal.
Menurut laporan, diperkirakan ada 11 juta migran tidak berdokumen di AS dan Trump mengatakan bahwa ia dapat memindahkan 1 juta orang setiap tahunnya.
1. Meningkatnya jumlah pencari suaka di Kanada
Legault telah lama mengeluh bahwa Quebec menampung lebih banyak pencari suaka daripada yang seharusnya. Wilayah itu juga disebut terlalu banyak penduduk non permanen, yang dinilai menjadi penyebab kekurangan perumahan di provinsi tersebut.
Baru-baru ini, pemerintahannya mengambil langkah-langkah untuk membatasi pekerja asing sementara dan mahasiswa internasional di Quebec. Pihaknya telah mengumumkan moratorium pada dua program imigrasi permanen.
2. Kanada telah membuat rencana darurat terkait migran
Pihak kepolisian nasional Kanada juga telah memiliki rencana darurat terkait isu tersebut. Ini termasuk meningkatkan pengawasan perbatasan jika terjadi banjir migran.
"Beberapa bulan yang lalu, kami mulai menyusun rencana darurat ini jika dia (Donald Trump) menang dan meneruskan beberapa kebijakan imigrasi mereka," kata polisi Kanada, Charles Poirier, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Global and Mail
Wakil Perdana Menteri, Chrystia Freeland, telah meyakinkan warga Kanada bahwa pihaknya akan meningkatkan keamanan dan pengawasan perbatasan, di tengah kekhawatiran mereka bahwa pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau tidak akan mampu mengendalikan perbatasan.
3. Kebijakan imigran era Trump dan perjanjian AS-Kanada
Salah satu prioritas Trump adalah mendeportasi jutaan imigran gelap, sehingga meningkatkan kemungkinan terulangnya apa yang terjadi setelah pemilihannya pada 2016. Kebijakan imigrasi saat masa jabatan pertamanya, telah memicu masuknya pencari suaka dari utara ke Kanada, yang sebagian besar melalui Quebec.
Para pakar imigrasi mengungkapkan bahwa Quebec dan wilayah Kanada lainnya, kemungkinan akan mengalami peningkatan klaim suaka setelah terpilihnya kembali Trump.
Meski begitu, hal tersebut kemungkinan akan terlihat sangat berbeda karena adanya perubahan pada Safe Third Country Agreement atau Perjanjian Negara Ketiga yang Aman, yang mempersulit orang-orang di AS untuk mencari suaka di Kanada.
Setelah pemilihan pertama Trump, gelombang pencari suaka mulai memasuki Kanada secara ilegal, sebagian besar terjadi di sepanjang Roxham Road di pedesaan Quebec.
Awalnya, banyak dari mereka adalah warga Haiti yang pindah ke utara karena keputusan pemerintahan Trump untuk mencabut status perlindungan yang mencegah deportasi mereka setelah gempa bumi Port-au-Prince pada 2010.
Saat itu, mereka datang melalui Roxham Road karena celah dalam Perjanjian Negara Ketiga yang Aman, yang mengharuskan orang untuk mengajukan suaka di negara mana pun yang mereka kunjungi terlebih dahulu. Namun, Kanada dan AS mengubah perjanjian tersebut pada 2023, yang secara aktif menutup Roxham Road, dilansir CTV Montreal.
