PBB Butuh Rp15,5 Triliun untuk Bantu Pengungsi Rohingya di Bangladesh
- UNHCR dan IOM membutuhkan dana $934,5 juta AS untuk rencana penanganan krisis Rohingya di Bangladesh.
- Rencana respons dua tahun pertama untuk Bangladesh fokus pada situasi krisis, kekurangan gizi, dan perlindungan di kamp pengungsian.
- Peningkatan anggaran akan mendukung peningkatan infrastruktur, akses pangan, peluang ekonomi, dan pemulangan sukarela para pengungsi Rohingya.
Jakarta, IDN Times - Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyerukan bantuan keuangan lebih banyak, guna mendanai rencana mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya yang sedang berlangsung di Bangladesh. Kedua badan PBB tersebut mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari dana sebesar 934,5 juta dolar AS (sekitar Rp15,5 triliun) untuk para pengungsi tersebut.
"Rencana untuk tahun 2025 ini bertujuan untuk mendukung hampir satu juta pengungsi Rohingya dan membantu lebih dari 390 ribu warga Bangladesh yang rentan di komunitas-komunitas penampungan," demikian laporan dari UNHCR, dikutip dari Anadolu Agency pada Senin (24/3/2025).
Hal ini merupakan rencana respons dua tahun pertama untuk Bangladesh, di mana ada situasi krisis yang berkepanjangan dan memburuknya kondisi di kamp-kamp pengungsian.
Kepala UNHCR Filippo Grandi menegaskan kembali bahwa solusi permanen terletak di Myanmar. Ia menekankan perlunya perdamaian di negara bagian Rakhine di Myanmar, lokasi warga Rohingya melarikan diri.
1. PBB akan memberi pengembangan keterampilan
Nantinya, anggaran yang diperluas menargetkan peningkatan kerawanan pangan, kekurangan gizi, dan masalah keselamatan. Pihaknya juga akan memprioritaskan peningkatan infrastruktur, tempat penampungan sementara yang lebih aman, serta program ketahanan untuk mengurangi kerentanan.
Peningkatan anggaran akan membantu mengatasi kekurangan gizi yang parah dan risiko perlindungan, memastikan akses berkelanjutan terhadap bantuan pangan yang menyelamatkan jiwa dan langkah-langkah keamanan di dalam kamp.
Rencana itu juga memperkenalkan peluang ekonomi, pengembangan keterampilan, dan solusi tempat tinggal sementara untuk mengurangi kesenjangan pendanaan. Serta, mendukung pemulangan sukarela, sekaligus meningkatkan keamanan kamp melalui pelatihan penegakan hukum dan inisiatif keterlibatan masyarakat.
2. Dana bantuan selamatkan nyawa para pengungsi
PBB dan mitra-mitranya juga mendesak masyarakat global untuk menegakkan komitmen pendanaan mereka. Pihaknya memperingatkan bahwa tanpa pendanaan yang memadai, jatah makanan dan layanan-layanan penting lainnya dapat menghadapi pengurangan yang parah.
Selain itu, tanpa solusi politik jangka panjang, krisis Rohingya dapat bertambah buruk. Hal ini dapat menyebabkan ketidakamanan yang lebih besar dan ketidakstabilan regional.
"Kita tidak seharusnya berada dalam situasi pengungsian yang berkepanjangan selama delapan tahun. Namun, kita berada dalam situasi di mana, jika kita menghadapi pemotongan dana sebagai sebuah organisasi, orang-orang Rohingya tidak makan atau mereka tidak memiliki perlindungan atau bahkan mereka tidak memiliki kebutuhan dasar untuk menyelamatkan nyawa mereka," kata Amy Pope, Direktur Jenderal IOM.
Ia juga menyoroti keamanan yang memburuk di Cox's Bazar, seraya memperingatkan bahwa jika pendanaan dikurangi tanpa alternatif, orang-orang akan mati.
Khalilur Rahman, Perwakilan Tinggi bidang Krisis Rohingya dan Urusan Prioritas Pemerintah Bangladesh menekankan beban menampung lebih dari satu juta pengungsi dan menyerukan tanggung jawab internasional yang lebih besar.
3. Sebagian besar pengungsi adalah perempuan dan berisiko hadapi kekerasan
Dilansir France24, sekitar satu juta kelompok minoritas yang teraniaya dan sebagian besar Muslim tinggal di kamp-kamp pengungsian yang kumuh di Bangladesh. Sebagian besar dari mereka tiba setelah melarikan diri dari tindakan keras militer pada 2017 di negara tetangga, Myanmar.
PBB melaporkan, lebih dari separuh populasi pengungsi di kamp-kamp tersebut adalah perempuan dan anak perempuan. Mereka menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi berbasis gender.
Laporan itu juga menyoroti bahwa sepertiga dari para pengungsi berusia antara 10 hingga 24 tahun. Mereka tidak memiliki akses ke pendidikan formal, pengembangan keterampilan yang memadai dan peluang kesempatan untuk mandiri. Masa depan mereka menjadi tidak menentu.
