PBB Minta Demokrasi di Myanmar Segera Dipulihkan
Para demonstran angkat poster Suu Kyi saat mereka melawan kudeta militer dan tuntut pembebasan Suu Kyi di Yangon, Myanmar, Sabtu (13/2/2021). ANTARA FOTO/Reuters-Stringer/hp. Sumber: antaranews.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinannya atas langkah junta militer Myanmar yang membubarkan partai Aung San Suu Kyi, Partai Liga Nasional Demokrasi atau NLD.
“Kami ingin melihat kembali demokrasi di Myanmar. Kami ingin melihat Aung San Suu Kyi dan orang-orang yang ditahan, dibebaskan. Kami akan terus bekerja untuk itu,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dikutip dari Anadolu, Kamis (30/3/2023).
“Ini adalah langkah lain (dari junta) ke arah yang tidak seharusnya,” lanjut dia.
Komisi pemilihan junta Myanmar telah membubarkan Partai NLD dan sejumlah partai lain yang tidak mendaftar ulang di bawah UU pemilu yang baru.
1. Pemilu Myanmar akan digelar ketika suasana kondusif
ilustrasi kudeta Myanmar (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)Junta Myanmar mengatakan bakal menggelar pemilu usai kondisi di negara tersebut kondusif. Namun, mereka malah memperpanjang situasi darurat per Februari kemarin hingga enam bulan ke depan.
Sedianya, pemilu akan digelar pada Agustus 2023 jika junta benar-benar mengakhiri status kondisi darurat. Sementara itu, dari 90 partai yang ada, hanya 50 partai yang telah mendaftar ulang di bawah aturan baru yang dibuat oleh junta. Yang tidak mendaftar ulang, akan dibubarkan.
Baca Juga: Junta Myanmar Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi
2. NLD dinilai sebagai tiang demokrasi Myanmar
Editor’s picks
Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)Suu Kyi ikut mendirikan NLD pada 1988 dan menang telak dalam pemilu 1990, yang kemudian dibatalkan oleh junta kala itu.
NLD dianggap membawa obor untuk aspirasi demokrasi di Myanmar yang terbelenggu oleh kuasa junta militer. NLD juga menang telak atas partai-partai yang didukung militer pada pemilu 2015 dan 2020.
Sejumlah pemimpin partai demokrasi yang kini berada di pengasingan juga meminta agar partainya tidak mendaftar ulang di bawah aturan junta yang baru.
3. Myanmar masih terbelenggu situasi tidak stabil
ilustrasi kudeta Myanmar (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)Usai kudeta pecah pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, junta militer kini berkuasa di Myanmar.
Suu Kyi pun hingga saat ini masih ditahan dan menghadapi ancaman hukuman penjara selama total 33 tahun.
Suu Kyi juga sudah menghadapi sejumlah persidangan yang pelaksanaannya pun tertutup tanpa diketahui siapa pun kecuali junta militer sendiri.
Baca Juga: Pemimpin Junta Myanmar: Kami Akan Terus Lawan Pemberontak
Topik:
Berita Terkini Lainnya
