Taiwan Pantau Perombakan Militer China usai Penyelidikan Para Jenderal
- Taiwan khawatir terhadap perubahan internal China.
- Dinamika kepemimpinan militer China mengalami krisis.
- China terus menggunakan kekuatan terhadap Taiwan.
Jakarta, IDN Times - Taiwan mengatakan pihaknya mengamati dengan saksama perubahan yang tidak biasa dalam kepemimpinan militer China. Ini setelah Beijing mengumumkan penyelidikan pada 24 Januari 2026, terhadap jenderal seniornya, Zhang Youxia dan perwira senior Liu Zhenli.
Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, menegaskan bahwa Taipei akan tetap waspada dan mempertahankan kesiapan pertahanannya, meskipun terjadi perkembangan internal di China.
"Taiwan akan berfokus pada berbagai metode intelijen, pengawasan, dan pengintaian bersama, serta berbagi informasi dengan mitra untuk menilai niat China," kata Koo, dikutip dari The Straits Times, Senin (26/1/2026).
1. Adanya kekhawatiran Taiwan atas perubahan internal China
Para pejabat menyatakan kekhawatiran bahwa pembersihan internal dapat menyebabkan perilaku eksternal yang tidak dapat diprediksi. Sifat yang tidak biasanya dari perubahan ini, yang menargetkan tokoh-tokoh tingkat tinggi dan loyal, menunjukkan tingkat gesekan yang mendalam di dalam Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Taiwan menekankan pentingnya memantau indikator militer dan nonmiliter terkait niat Beijing, daripada hanya berfokus pada satu perubahan personel saja.
Perombakan yang terjadi di China berpusat pada dua anggota berpangkat tinggi dari Komisi Militer Pusat (CMC), yakni badan yang mengendalikan angkatan bersenjata China.
Zhang Youxia yang berusia 75 tahun, adalah wakil ketua CMC, yang secara efektif adalah orang kedua dalam komando militer. Sebagai veteran yang berprestasi dalam Perang Sino-Vietnam 1979, ia sejak lama dipandang sebagai salah satu sekutu militer terdekat Presiden China Xi Jinping dan tokoh terkemuka di PLA.
Zhang juga duduk di badan pembuat keputusan tertinggi partai, Politbiro yang beranggotakan 24 orang. Ayahnya adalah salah satu jenderal pendiri Partai Komunis China. Zhang bergabung dengan militer pada 1968 dan merupakan salah satu dari sedikit pemimpin senior yang memiliki pengalaman tempur. Ia tetap menjabat melampaui usia pensiun yang lazim untuk militer China, yang menunjukkan kepercayaan Xi kepadanya hingga saat ini.
2. Dinamika kepemimpinan militer China
Dilaporkan, Zhang sedang diselidiki atas pelanggaran berat terhadap disiplin dan hukum. Beberapa laporan menyebutkan tuduhan terkait membocorkan rahasia nuklir ke Amerika Serikat (AS). Sementara, Liu Zhenli merupakan anggota CMC. Dengan penyelidikan terhadap Zhang dan Liu, CMC kini hanya beranggotakan 2 dari 7 orang.
Investigasi yang dilakukan baru-baru ini sesuai dengan pembersihan yang lebih luas di dalam PLA, yang dilaporkan melibatkan beberapa jenderal tinggi sebagai bagian dari kampanye anti-korupsi Xi.
Sejak berkuasa, Xi telah meluncurkan gelombang kampanye anti-korupsi melalui berbagai departemen, dan kampanye tersebut baru-baru ini sangat berfokus pada militer. Ia menyebut korupsi sebagai ancaman terbesar bagi Partai Komunis dan mengatakan bahwa perjuangan melawannya tetap serius dan kompleks.
Para pendukung mengatakan kebijakan tersebut mendorong tata pemerintah yang baik. Namun, yang lain menganggap kebijakan itu telah digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan saingan politik, dilansir BBC.
3. China terus menggunakan kekuatan terhadap Taiwan
Krisis kepemimpinan China memuncak di tengah latihan perang 'Justice Mission 2025' pada akhir Desember di Selat Taiwan. Kondisi ini memperparah ketegangan geopolitik dengan Taiwan, AS, dan mitra regionalnya.
Para analis mengatakan bahwa pergolakan ini memiliki implikasi signifikan terhadap struktur komando dan dinamika politik PLA, meskipun China terus fokus pada modernisasi militer jangka panjang.
Bagi Beijing, Taiwan yang memiliki pemerintahan secara demokratis itu adalah wilayahnya. Aktivitas PLA yang sering terjadi di dekat pulau tersebut mengarisbawahi ancaman yang terus berlanjut.
Hampir setiap hari China mengirimkan pesawat tempur dan kapal perang ke langit dan perairan di sekitar pulau itu. Merespons hal itu, Taipei menganggap tindakan Beijing sebagai pelecehan untuk memaksa pemerintah menerima klaim kedaulatan China. Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka.
