Tolak Demokrasi, Taliban Ingin Terapkan Syariah Islam di Afghanistan
Jakarta, IDN Times - Setelah menguasai Afghanistan, Taliban memutuskan menerapkan hukum islam atau syariah islam di negara tersebut. Menurut mereka, sistem tersebut akan membuat ketentuan untuk hak-hak perempuan sejalan dengan tradisi budaya dan aturan agama.
"Kami tidak akan membahas sistem politik seperti apa yang harus kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas. Ini adalah hukum syariah dan hanya itu. Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena tidak memiliki basis di negara kita," tegas
anggota senior Taliban, Waheedullah Hashimi, dalam wawancara pada Reuters, Kamis (19/8/2021).
1. Pemimpin tertinggi Taliban mungkin akan jadi presiden
Hashimi mengatakan Afganistan mungkin dipimpin oleh dewan yang berkuasa sekarang setelah Taliban mengambil alih, sementara pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada, kemungkinan akan tetap bertanggung jawab secara keseluruhan.
“Mungkin wakilnya (Akhundzada) akan berperan sebagai Presiden,” kata Hashimi, berbicara dalam bahasa Inggris.
2. Struktur kekuasaan sama dengan Afghanistan
Sementara, struktur kekuasaan yang digariskan Hashimi memiliki persamaan dengan bagaimana Afghanistan dijalankan terakhir kali Taliban berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001.
Kemudian, pemimpin tertinggi Mullah Omar tetap berada dalam peran bayangan dan berperan dalam dewan.
3. Masalah pemerintahan akan dibahas pekan ini
Hashimi mengakui ada masalah bagaimana Taliban nantinya menjalankan Afghanistan. Meski demikian, dia kembali menegaskan Afghanistan tidak akan menjadi negara demokrasi, tambahnya.
Hashimi mengatakan dia akan bergabung dengan pertemuan kepemimpinan Taliban yang akan membahas masalah pemerintahan akhir pekan ini.
