Wali Kota Bekasi Telepon Pramono, Minta Tetap Subsidi Transjabodetabek
- Wali Kota Bekasi menghubungi Gubernur DKI Pramono Anung untuk meminta agar layanan Transjabodetabek tetap disubsidi meski ada rencana penyesuaian tarif.
- Pramono menjelaskan penyesuaian tarif diperlukan karena biaya operasional dan perawatan halte di luar wilayah Jakarta masih ditanggung Pemprov DKI.
- Pemprov DKI akan mengevaluasi tarif tanpa mengurangi subsidi, dengan tujuan menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan mendapat telepon langsung dari Wali Kota Bekasi terkait rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.
Dalam komunikasi tersebut, Wali Kota Bekasi meminta agar layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga itu tetap mendapatkan subsidi.
"Terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, karena sekarang ini bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi, jangan sampai kemudian tidak disubsidi. Enggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi," kata Pramono, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
1. Penyesuaian tarif harus dilakukan
Meski demikian, Pramono mengatakan beberapa penyesuaian tarif tetap diperlukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tarif layanan Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dipatok Rp3.500.
"Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang Rp3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan Rp80.000, taksi rata-rata Rp200.000. Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," katanya.
2. Biaya perawatan halte juga tinggi
Pramono menjelaskan, besarnya subsidi transportasi umum saat ini juga dipengaruhi biaya perawatan halte-halte yang berada di luar wilayah Jakarta. Menurut dia, hampir seluruh halte Transjabodetabek di daerah penyangga turut dirawat oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," ujarnya.
3. Pramono akan pertimbangkan keputusan
Kendati akan ada evaluasi tarif, Pramono menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh membuat masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan, Pemprov DKI berencana menambah layanan transportasi umum agar semakin banyak warga beralih ke angkutan massal.
"Prinsipnya, pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," ucap Pramono.
