Israel Tolak Komposisi Dewan Perdamaian Gaza Usulan Trump, Kenapa?
- Menteri Israel kritik Netanyahu karena gagal mencaplok Gaza dan mendirikan permukiman baru
- Dewan Perdamaian fokus pada memulihkan layanan inti dan pembinaan masyarakat yang berakar pada perdamaian
- Hamas skeptis terhadap Dewan Perdamaian yang dianggap sesuai dengan kriteria Israel dan kurangnya perwakilan Palestina
Jakarta, IDN Times - Israel menyatakan keberatan atas usulan Amerika Serikat (AS) terkait anggota dewan eksekutif yang akan mengisi Dewan Perdamaian Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa beberapa penunjukan tersebut tidak dikoordinasikan dengan Tel Aviv dan bertentangan dengan kebijakannya.
Sebagai informasi, Gedung Putih pada pekan ini mengumumkan pembentukan dewan eksekutif Gaza, yang akan beroperasi di bawah Dewan Perdamaian pimpinan Presiden AS, Donald Trump. Lembaga tersebut merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang pada Oktober lalu.
Dilansir The Guardian, Trump memasukkan nama menteri luar negeri Turki, Hakan Fidan, dan seorang diplomat Qatar, Ali al-Thawadi, bersama dengan pejabat regional dan internasional lainnya dalam susunan dewan eksekutif Gaza. Trump juga mengundang Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, untuk bergabung dengan lembaga pimpinannya tersebut.
Israel mengatakan sangat keberatan atas peran Ankara di Gaza pasca-perang, seiring hubungan antara kedua negara yang memburuk sejak genosida di wilayah kantong Palestina pada Oktober 2023. Netanyahu menginstruksikan Menteri Luar Negeri Gideon Saar untuk menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
1. Menteri Israel sebut Netanyahu harus bertindak tegas
Menteri keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich mengkritik Netanyahu karena gagal mencaplok Gaza dan mendirikan permukiman Israel yang baru di sana. Menurutnya, Netanyahu seharusnya mendirikan pemerintahan militer di wilayah kantong Palestina tersebut untuk mendorong imigrasi dan pemukiman, serta memastikan keamanan Negara Zionis itu selama bertahun-tahun.
Pada Minggu (18/1/2026), Smotrich menentang rencana yang didukung AS untuk memasukkan Turki dalam pemerintahan pascaperang di Gaza. Dia mengatakan bahwa Netanyahu harus tegas dalam hal ini, bahkan jika hal itu menimbulkan perselisihan dengan Washington yang merupakan sekutu dekatnya
"Negara-negara yang menginspirasi Hamas tidak dapat menjadi negara yang menggantikannya. Mereka yang mendukungnya dan terus menampungnya bahkan sekarang tidak akan diberikan pijakan di Gaza," kata Smotrich.
2. Prioritas dan tujuan utama Dewan Perdamaian
Dewan Perdamaian usulan Trump telah merilis pernyataan misi, yang menjabarkan prioritas dan tujuan utamanya. Komisaris Jenderal Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (NGAC), Ali Shaath, mengatakan bahwa badan teknokratis tersebut akan berupaya memulihkan layanan inti dan membina masyarakat yang berakar pada perdamaian.
"Di bawah bimbingan Dewan Perdamaian, yang diketuai oleh Presiden Donald J Trump, dan dengan dukungan serta bantuan dari Perwakilan Tinggi untuk Gaza, misi kami adalah membangun kembali Jalur Gaza bukan hanya dalam infrastruktur tetapi juga dalam semangat," kata Shaath, dikutip dari Al Jazeera.
Shaath, yang juga mantan wakil menteri Otoritas Palestina (PA), mengatakan badan tersebut akan fokus pada pembentukan kendali keamanan di Jalur Gaza, yang lebih dari setengahnya masih berada di bawah kendali langsung Israel, serta memulihkan layanan dasar yang hancur selama perang.
NGAC akan beroperasi dengan standar integritas dan transparansi tertinggi untuk membentuk ekonomi produktif yang mampu menggantikan pengangguran dengan kesempatan bagi semua. Shaath mengatakan, komite tersebut akan merangkul perdamaian dan berupaya mengamankan jalan menuju hak-hak Palestina yang sejati dan penentuan nasib sendiri.
3. Skeptisisme Palestina terhadap Dewan Perdamaian
Hamas mengkritik susunan Dewan Perdamaian yang disebutnya sesuai dengan kriteria Israel dan ditujukan untuk melayani kepentingan pendudukan. Milisi perlawanan Palestina itu menganggapnya sebagai indikator jelas dari niat buruk yang sudah ada sebelumnya terkait implementasi ketentuan perjanjian gencatan senjata, dikutip Deutsche Welle.
Selain itu, terdapat skeptisisme yang meluas dari warga Palestina mengenai seberapa besar otonomi yang akan dimiliki badan tersebut. Kekhawatiran tersebut diperparah oleh kehadiran pendukung setia Israel, dan kurangnya perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian dan dewan eksekutif Gaza.
Beberapa warga Palestina juga khawatir bahwa pendekatan teknokratis NGAC dapat mengabaikan persoalan politik utama, seperti pembentukan negara Palestina di masa depan dan pengakhiran pendudukan Israel. Pengabaian tersebut menjadi kekhawatiran karena lembaga itu fokus pada pembangunan ekonomi dan peluang investasi dari luar negeri.
