Warga Gaza: Pembatasan Organisasi Bantuan Berujung Bencana
- Israel tuduh organisasi bantuan bekerja sama dengan Hamas
- Sejumlah negara kecam keputusan Israel tersebut
- Musim dingin ekstrem perparah situasi kemanusiaan di Gaza
Jakarta, IDN Times - Keresahan dirasakan oleh para pengungsi Palestina di Gaza usai Israel mengumumkan akan melarang puluhan organisasi kemanusiaan beroperasi di wilayah tersebut. Mereka menilai langkah ini akan semakin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza, yang telah hancur akibat 2 tahun perang.
"Ke mana kami harus pergi? Kami tidak punya penghasilan, tidak punya uang. Hanya beberapa pos medis yang tersisa. Hal ini membuat situasi menjadi sangat sulit dan akan menimbulkan bencana bagi mereka yang terluka dan cedera. Bahkan orang biasa yang datang berobat akan menghadapi kesulitan yang berat," keluh Siraj al-Masri, seorang pengungsi di Khan Younis, kepada Al Jazeera.
Warga Gaza lainnya, Ramzi Abu al-Neel, memperkirakan jumlah kematian akan meningkat jika organisasi-organisasi yang selama ini menyediakan bantuan dan layanan penyelamat jiwa tidak lagi hadir di wilayah tersebut.
“Bahkan dengan kehadiran organisasi kemanusiaan, situasinya sudah tragis. Jika dukungan dan kehadiran mereka dilarang, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Banyak anak akan meninggal, nyawa akan hancur, dan banyak keluarga akan terdampak parah akibat keputusan ini,” ujarnya.
1. Israel tuding sejumlah organisasi bantuan bekerja sama dengan Hamas
Pada Selasa (30/12/2026), Israel mengumumkan akan mencabut izin operasional 37 organisasi internasional yang bekerja di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki mulai Kamis (1/1/2026). Organisasi-organisasi tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan baru yang ditetapkan Israel, termasuk kewajiban memberikan informasi mengenai staf mereka.
Sejumlah lembaga bantuan ternama yang terdampak oleh keputusan ini antara lain ActionAid, Komite Penyelamatan Internasional (IRC), Médecins Sans Frontières (MSF), dan Dewan Pengungsi Norwegia (NRC). Seluruh organisasi tersebut dijadwalkan menghentikan seluruh operasinya dalam waktu 60 hari.
Israel menuduh sejumlah organisasi bantuan, termasuk MSF, bekerja sama dengan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. MSF, yang merupakan salah satu kelompok medis terbesar yang beroperasi di Gaza, membantah tuduhan Israel tersebut dan memperingatkan bahwa pencabutan izin ini akan berdampak serius terhadap layanan kemanusiaan di wilayah Palestina.
“Di Gaza, MSF mendukung sekitar 20 persen dari seluruh tempat tidur rumah sakit dan mendukung persalinan satu dari tiga bayi. Kami segera mencari solusi agar kami dapat terus memberikan layanan kepada warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat," kata organisasi tersebut.
2. Sejumlah negara kecam keputusan Israel tersebut
Pencabutan izin organisasi bantuan ini juga dikecam oleh menteri luar negeri dari 10 negara, termasuk Kanada, Prancis, Jepang, dan Inggris. Mereka menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap akses ke layanan-layanan esensial.
“Setiap upaya untuk membatasi kemampuan mereka dalam beroperasi tidak dapat diterima. Tanpa mereka, mustahil memenuhi seluruh kebutuhan mendesak dalam skala yang dibutuhkan,” kata para menteri dalam pernyataan bersama.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) turut mengecam keputusan Israel tersebut, yang dinilai akan semakin melemahkan operasi kemanusiaan di Gaza yang telah dilanda krisis.
“Gagal menolak upaya untuk mengendalikan kerja organisasi bantuan akan semakin merusak prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yakni netralitas, independensi, imparsialitas, dan kemanusiaan, yang menjadi fondasi kerja bantuan di seluruh dunia,” kata kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, dalam sebuah pernyataan.
Ini bukan pertama kalinya Israel mencoba menindak organisasi kemanusiaan internasional. Pada 2025, Israel juga menyetujui sejumlah langkah untuk melarang UNRWA, yang merupakan fasilitator penting bagi penyaluran bantuan di Gaza, dan membatasi ruang gerak lembaga tersebut.
3. Musim dingin ekstrem perparah situasi kemanusiaan di Gaza
Keputusan Israel untuk mencabut izin puluhan organisasi bantuan ini terjadi ketika lebih dari 1 juta warga Gaza menghadapi cuaca musim dingin yang ekstrem. Hujan lebat dan angin kencang selama sepekan terakhir telah menyebabkan tenda-tenda pengungsi terendam banjir dan roboh.
Dilansir dari MEE, sejak awal musim hujan pada Desember, sedikitnya tiga anak dilaporkan meninggal akibat kedinginan, sementara 17 lainnya tewas tertimpa bangunan yang roboh akibat badai dan angin kencang.
Menurut Shelter Cluster, lebih dari 42 ribu tenda dan tempat tinggal darurat rusak pada 10-17 Desember, yang berdampak pada hampir 250 ribu orang di wilayah yang terkepung tersebut.
Pada Minggu (28/12/2025), Kantor Media Pemerintah yang berbasis di Gaza menyatakan bahwa Israel masih terus menghindari kewajibannya berdasarkan perjanjian gencatan senjata, dengan tidak mengizinkan masuknya 600 truk bantuan ke Gaza per hari seperti yang telah disepakati.
Sejak gencatan senjata pada Oktober, hanya sekitar 20 ribu truk yang berhasil masuk ke Gaza dari total 48 ribu truk yang diharapkan. Kondisi ini, menurut kantor tersebut, mendorong Gaza menuju kematian perlahan.
