Lengkap! 5 Prioritas Diplomasi Indonesia Tahun 2022 

Jakarta, IDN Times – Setiap awal tahun, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, menyampaikan pidato pernyataan pers tahunan. Untuk kedua kalinya, pernyataan disampaikan secara daring, mengingat situasi #COVID-19. Lewat pidato awal tahun ini, Menlu Retno menyampaikan pencapaian Kemenlu selama 2021, dan prioritas diplomasi publik 2022.

Redaksi IDN Times memuat lengkap pernyataan pers tahunan yang disampaikan Menlu Retno pada Kamis 6 Januari 2022, di bawah ini:

Sepanjang 2021, pandemik COVID-19 masih hidup bersama kita. Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi, yaitu varian Delta dan Omicron. Ditengah tantangan ini, ketimpangan vaksinasi masih cukup besar. Hingga pertengahan Desember 2021, Dirjen WHO menyebutkan bahwa, 41 negara belum memvaksinasi 10 persen populasi dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40 persen populasi sesuai target WHO.

Dampak pandemik sangat dalam kita rasakan. Pandemik telah menggerus berbagai capaian SDGs terutama bagi negara berkembang. Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia jatuh kembali ke jurang kemiskinan dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan.

Baca Juga: Berburu Vaksin untuk Rakyat, Prioritas Diplomasi RI

Selain pandemik, dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia; bencana alam; krisis pengungsi; perubahan iklim dan masih banyak lagi. Di tengah berbagai tantangan ini kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam. Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN.

Penting bagi ASEAN untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya. Di saat yang sama, ASEAN juga dihadapkan pada krisis politik di Myanmar. ASEAN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta April 2021 untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya melalui “Five-Point Consensus” agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif. Soliditas ASEAN harus terus diperkuat. ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera.

Ibu Bapak hadirin sekalian, untuk dunia bisa pulih kesehatan menjadi agenda utama. Untuk itulah, diplomasi kesehatan merupakan prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pertama, tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia. Alhamdullillah menjelang akhir Desember 2021 Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin. Kelima terbesar di dunia setelah RRT, India, Amerika dan Brazil. Dari semua vaksin yang diterima Indonesia, lebih dari 20,15 persen berasal dari COVAX maupun dukungan dose-sharing negara sahabat.

Pada 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO melakukan vaksinasi penuh terhadap 40 persen penduduknya. Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70 persen vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan 2022.

Kedua, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional. Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin. Di tengah segala kesulitan dan tantangan, sampai minggu ke-4 Desember 2021, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin sejumlah 811 juta dosis kepada 144 negara dan entitas. Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara penerima.

Di tingkat kawasan, sebagai ketua badan sektor kerja sama kesehatan ASEAN untuk 2020-2021, Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemik dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan kawasan.

Untuk tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pandemik COVID-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerja sama jangka panjang diperlukan termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan baik obatobatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku obat.

Pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, termasuk melalui CEPI. Di tingkat global, arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemik ke depan. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G-20. Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global bidang kesehatan.

Indonesia juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemik. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut. Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk.
Sepanjang 2021, diplomasi ekonomi juga terus diperkuat. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Penting pula untuk ditekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan SDGs.

Pertama, diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk travel corridor arrangement (TCA) dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman. Saling-pengakuan sertifikat vaksinasi dan inter-opera-bilitas platform juga terus dijajagi. Pembahasan intensif sedang dilakukan dengan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hungaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni Eropa.

Kedua, memperluas akses pasar serta promosi dan perlindungan Investasi antara lain dilakukan melalui:

• Dimulainya perundingan CEPA dengan UAE dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan MERCOSUR dan FTA ASEAN-Kanada
• Kita juga berhasil menyelesaikan Perundingan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dengan Swiss
• Mulai berlakunya CEPA Indonesia dengan EFTA, 1 November 2021
• Selain itu kita juga menyelenggarakan sejumlah temu bisnis hybrid, seperti: ➔ Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum III dengan transaksi dan potensi bisnis Rp1,23 triliun; ➔ Indonesia-Central and Eastern Europe (INA-CEE) Business Forum 2021 dengan transaksi bisnis senilai Rp44 miliar.
• Indonesia juga berpartisipasi pada Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi saat kunjungan Presiden di UAE sebesar US$44,6 miliar dolar.
• Diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh strategic presence/outbound investment BUMN dan swasta Indonesia di luar negeri antara lain melalui program BUMN Go Global
• Kita juga memperkuat industri strategis Indonesia seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia maupun energi terbarukan
• Diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair-treatment bagi komoditas Indonesia termasuk kelapa sawit.

Ketiga, diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau antara lain melalui:

• Penyelenggaraan ASEAN Creative Economy Business Forum (ACEBF) dalam kerangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF)
• Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi kita lakukan bersama pelaku bisnis Inggris di sela pertemuan COP26 di Glasgow yang menghasilkan komitmen investasi US$ 9,29 miliar dolar
• Komitmen pendanaan proyek transisi energi dari Pemerintah Prancis senilai 500 juta Euro

Di bidang diplomasi ekonomi, yang keempat, diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation di Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan virtual 2nd Pacific Exposition pada Oktober 2021 yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang dengan transaksi perdagangan senilai US$104 juta dolar.

Kelima, penguatan kerja sama pembangunan, melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat, yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda, India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zimbabwe dan Saint Vincent and the Grenadines. Dengan fokus kerja sama pada pemberdayaan perempuan, peningkatan digital literacy UMKM, pemanfaatan teknologi pertanian dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Untuk tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi global diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan Diplomasi ekonomi akan terus diperkuat antara lain melalui, pertama:

• Penguatan akses produk industri strategis nasional seperti kesehatan, perkereta-apian, industri pertahanan, perkapalan ke kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika
• Kita juga akan menyelenggarakan Pacific Forum for Development guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur
• Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri guna memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia
• Memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi, ekonomi hijau dan lestari
• Kemudian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA antara lain dengan UAE, Uni Eropa. Turki dan Chile
• Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan.

Pandemik juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan WNI. Mesin pelindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri. Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi.

Pada tahun 2021, sebanyak 33 orang (26 WNI dan 7 WNA) dievakuasi dari Kabul; lebih dari 73 ribu orang difasilitasi repatriasi termasuk 1.300 Anak Buah Kapal (ABK); hampir 240 ribu bantuan sembako disalurkan; 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati; 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan; lebih dari Rp79,3 miliar hak finansial diselamatkan; serta fasilitas pemberian vaksin bagi 88.637 WNI diberikan di berbagai kawasan dunia.

Pemerintah juga memperkuat sistem pelindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun norm setting di level multilateral. 

Untuk tahun 2022, dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan fokus: Pertama, percepatan transformasi digital melalui:

• Perkuatan Integrated Data Operating Centre (IDOC) untuk mengelola Big Data tentang pelindungan
• Integrasi Aplikasi Safe Travel dengan Aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemik.
• Pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024
  Kedua, kita akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui:
• Pembangunan Indonesian Seafarers' Corner di Busan, Korea Selatan.
• Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di Perwakilan RI.
• Penguatan kapasitas diplomat responsif gender

Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional melalui:

• MoU integrasi sistem informasi antar Kementerian/Lembaga
• MoU Penempatan dan Pelindungan PMI
• Finalisasi Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut
• Memperkuat standar perlindungan pekerja migran dalam kerangka PBB.

Para diplomat juga terus bekerja untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan, di mana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting. Di tahun 2021, 17 perundingan telah dijalankan yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam.

Yang menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali. Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan.

Untuk batas maritim:

• Dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani
• Dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial.
• Dengan Filipina, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda.
• Dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE. Ibu Bapak, Perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982.

Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional.

Sementara untuk batas darat di tahun 2022, prioritas akan diberikan antara lain:

• Dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik.
• Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 (dua) Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019.

Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini tuntas.

Selain untuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Duta Besar Salman Al Farisi telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022-2024. Indonesia berharap IORA dapat berkontribusi membangun Samudra Hindia yang kuat yang berkontribusi bagi terciptanya kawasan IndoPasifik yang stabil, damai dan sejahtera.

Untuk pelaksanan diplomasi di kawasan atau dunia saya ingin mulai dengan Afghanistan. Menjelang tutup tahun 2021, saya telah menghadiri Sidang Luar Biasa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan.

Indonesia termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin memburuk. Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil dan sejahtera.

Dalam engagement Indonesia dengan Taliban Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Atas dorongan Indonesia sebuah Roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI tersebut.

Di bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi. Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan bekerja sama dengan badan PBB.

Tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan termasuk melalui pemberian beasiswa Pendidikan.

Baca Juga: Ngobrol Seru Menlu Retno Soal Perempuan dan Perdamaian

Kedua, mengenai peacekeeping mission. Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut. Saat ini, lebih dari 2.800 personel Indonesia bertugas di delapan misi perdamaian PBB.

Indonesia adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, naik dari peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir. Persentase peacekeepers perempuan Indonesia, naik dari 5,9 persen pada tahun 2020, menjadi 6,7 persen pada tahun 2021.

Indonesia juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Perdamaian PBB. Indonesia menjadi salah satu Ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan bulan April 2021. Ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan peacekeepers.

Dalam rangka memajukan isu Women, Peace and Security, Indonesia bersama Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators telah menyelenggarakan Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators. Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alliances of Regional Women Mediator Networks pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil Asia.

Untuk tahun 2022, Indonesia berkomitmen mengirimkan 5 (lima) Satuan Tugas militer dengan total 950 personel dan satu Satgas polisi dengan total 198 personel. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project (TPP).

Ketiga, di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Sepanjang 2021, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina, Rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis. Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan antara lain melalui:

• Regional Conference on Business and Human Rights 2021
• Second Regional Conference on Humanitarian Assistance
• ASEAN Human Rights Dialogue, yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu. Selain itu, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum ke-14 di tahun 2021. Secretary Blinken dan State Councillor Wang Yi berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum tahun 2021. BDF adalah bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders.

Untuk tahun 2022, di bidang HAM, Indonesia antara lain akan menyelenggarakan Regional Conversation on Human Rights dan Regional Seminar mengenai Anti-Penyiksaan serta Indonesia juga akan kembali menyampaikan Laporan Perkembangan implementasi Pemenuhan HAM-nya melalui Universal Periodic Review (UPR) Siklus ke-4.

Keempat, mengenai ASEAN. Pada saat PPTM ini diselenggarakan sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di Myanmar. Jika situasi ini berlanjut tidak saja akan menggangu stabilitas dan keamanan di Myanmar namun juga ASEAN dan kawasan lebih luas. Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi. Atas usul Presiden Indonesia, maka Pertemuan para Leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta April 2021 dan menghasilkan “Five-Point Consensus”.

Sebagaimana saya sebutkan di awal PPTM ini “Five-Point Consensus” akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Selama belum ada kemajuan pelaksanaan “Five-Point Consensus” akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang political level representative dari Myanmar dalam pertemuan ASEAN.

ASEAN harus memegang teguh komitmen bersama tersebut. Safety and wellbeing rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia. Dalam konteks inilah, Indonesia telah berikan bantuan kemanusiaan. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan pada bulan September 2021, sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan ASEAN.

Untuk tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik. ASEAN harus tetap relevan dan dapat merespons dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia. Dan ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi rakyatnya.

Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkrit implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan negara mitra. Indonesia juga akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Community’s Post-2025 Vision.

Kelima, mengenai G20. Presidensi Indonesia di G20 telah mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Tahun 2022, kerja diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G-20. Inclusiveness merupakan ruh presidensi Indonesia.

Indonesia ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerja sama konkrit yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah, Presidensi Indonesia di G-20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global; transisi energi; dan transformasi digital.

Presidensi Indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana disampaikan Presiden Widodo, Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 di lebih 150 pertemuan.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa diplomasi akan terus bekerja dalam situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi. Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi teknologi.

antangan rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Disinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan. Disinilah ASEAN yang solid diperlukan.

Indonesia akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan termasuk di Afghanistan, untuk saudara-saudara Rohingya kita dan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina akan dilanjutkan. Indonesia akan menggunakan keketuaannya di G20 untuk memberikan kontribusi lebih dalam upaya dunia mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Selain itu komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan terus diperkuat dengan terus memperhatikan pemenuhan target SDGs. Dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal. No One Left Behind.

Mengakhiri PPTM ini, ijinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami yang tinggi kepada mitra kerja Komisi I, media, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan baik.

Saya ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, pada saat penerimaan Presidensi G20 Indonesia, bulan Oktober tahun lalu di Roma: “Upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia, pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara luar biasa terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.”

Ibu Bapak, mari kita perkuat kerja sama, solidaritas, untuk dunia yang damai, stabil dan sejahtera. Recover Together, Recover Stronger.

Baca Juga: [LINIMASA-4] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia